Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Pada 28 Oktober 2026, massa di Bundaran HI, Jakarta, membentangkan spanduk yang menuntut perlindungan hutan, penindakan terhadap perusak lingkungan, dan penghentian oligarki. Mereka juga menyuarakan perbaikan anggaran, pemerataan pendidikan dan pekerjaan, pemberantasan KKN, serta perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat (Jawa Pos.com, 28/10/2026).
Suara tersebut menunjukkan bahwa persoalan hutan telah menjadi kegelisahan publik yang tidak boleh diabaikan penguasa. Ketika masyarakat turun ke jalan untuk menuntut perlindungan alam, pesannya tegas: keselamatan hidup tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang.
Tuntutan itu tidak boleh berhenti sebagai seruan sesaat yang hanya ramai ketika demonstrasi berlangsung. Pemerintah harus menjawabnya melalui kebijakan yang transparan, pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta pemulihan kawasan hutan agar masyarakat tidak membayar kerusakan yang tidak mereka lakukan, sekaligus memastikan izin usaha tidak menjadi pintu masuk perampasan ruang hidup masyarakat secara sepihak.
Hutan Dikuasai Oligarki
Kerusakan hutan bukan sekadar persoalan pohon yang tumbang atau lahan yang berubah fungsi, melainkan menyangkut siapa yang menguasai kekayaan alam dan untuk kepentingan siapa kekayaan itu dikelola. Dalam sistem kapitalisme sekuler, sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan amanah yang wajib dijaga demi kemaslahatan masyarakat.
Cara pandang tersebut membuka ruang bagi pemilik modal untuk memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika kebijakan lebih dekat dengan kepentingan bisnis daripada kebutuhan masyarakat, hutan berisiko dijadikan ladang keuntungan, sementara kelestarian lingkungan dan keselamatan warga ditempatkan di urutan belakang.
Di sinilah ketidakadilan itu terlihat: keuntungan mengalir kepada pemilik modal, sedangkan kerugian ekologis ditanggung masyarakat luas. Warga yang tidak pernah menikmati hasil eksploitasi dapat kehilangan rumah akibat banjir, menghirup asap kebakaran, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga.
Oleh karena itu, tuntutan agar perusak lingkungan diadili tidak cukup dijawab dengan janji atau penindakan sesaat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang memiliki modal besar dan kedekatan dengan kekuasaan.
Penegakan hukum akan sulit menghadirkan keadilan apabila negara membiarkan kekuasaan dan kepentingan bisnis saling menguatkan. Pengawasan yang lemah, konflik kepentingan, serta praktik korupsi dapat membuat aturan kehilangan wibawa dan menimbulkan kesan bahwa kerusakan alam dapat dinegosiasikan.
Negara seharusnya berdiri sebagai pelindung kehidupan, bukan sekadar pemberi izin atau penonton ketika alam dieksploitasi. Jika keselamatan masyarakat terus dikalahkan oleh target investasi dan keuntungan, keberpihakan penguasa patut dipertanyakan.
Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, melainkan juga ketimpangan sosial yang semakin dalam. Masyarakat kecil harus menghadapi bencana, biaya kesehatan, kehilangan penghasilan, dan ketidakpastian masa depan, sedangkan pihak yang menikmati keuntungan belum tentu menanggung beban sebanding.
Negara Menjaga Amanah
Dalam pandangan Islam, alam bukan barang bebas yang boleh dikuasai dan dieksploitasi sesuka hati. Hutan dan sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan diserahkan kepada segelintir pihak demi keuntungan pribadi.
Rasulullah saw sudah bersabda dengan tegas dan jelas bahwa, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup umum tidak boleh dimonopoli, tetapi harus dijaga dan dimanfaatkan bagi kepentingan bersama.
Atas dasar itu, negara dalam sistem Islam berkewajiban mengurus sumber daya alam sebagai amanah. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan hutan yang termasuk kepemilikan umum kepada korporasi untuk mengeruk keuntungan, tetapi harus mengelolanya dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kelestarian, dan kebutuhan generasi mendatang.
Negara harus menetapkan aturan tegas mengenai perlindungan kawasan hutan, pemanfaatan lahan, serta pemulihan wilayah yang rusak. Setiap pelanggaran harus ditindak tanpa membedakan pelaku, baik masyarakat biasa maupun pemilik perusahaan besar, sebab keadilan tidak boleh tunduk pada kekayaan atau jabatan.
Dalam naungan Khilafah, penerapan syariat secara kaffah menempatkan penguasa sebagai pengurus urusan masyarakat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kekuasaan bukan alat untuk melayani oligarki, melainkan amanah untuk menerapkan hukum Allah, melindungi jiwa, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.
Tanggung jawab menjaga hutan juga tidak hanya berada di pundak negara. Setiap individu wajib menyadari bahwa merusak lingkungan merupakan perbuatan yang membahayakan sesama, sedangkan masyarakat perlu saling mengingatkan, mengawasi, dan berani menyampaikan kebenaran ketika melihat kezaliman.
Namun, kesadaran individu dan kontrol masyarakat tidak akan cukup apabila kebijakan negara tetap membuka jalan bagi eksploitasi yang merusak. Ketiganya harus berjalan beriringan: individu bertakwa, masyarakat menjalankan amar makruf nahi mungkar, dan negara menerapkan syariat serta menindak pelanggaran secara adil.
Inilah perbedaan mendasar antara solusi yang hanya menyentuh gejala dan solusi yang membenahi akar persoalan. Kampanye menanam pohon dan penanaman kembali memang bermanfaat, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah selama tata kelola yang membuka jalan bagi perusakan hutan tetap dipertahankan.
Oleh karena itu, tuntutan perlindungan hutan harus diarahkan pada perubahan sistem yang benar-benar menjamin keadilan. Kapitalisme sekuler yang memberi ruang bagi dominasi oligarki harus ditinggalkan, lalu diganti dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.
Hutan bukan warisan yang boleh dihabiskan demi kemewahan segelintir orang, melainkan titipan yang harus dijaga untuk kehidupan hari ini dan generasi mendatang. Selama kepentingan oligarki ditempatkan di atas keselamatan masyarakat, bencana dan ketidakadilan akan terus berulang; sudah saatnya pengelolaan alam dikembalikan pada aturan Allah agar negara sungguh-sungguh menjadi pelindung, bukan bagian dari masalah. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar