Oleh : Ummu Aulia (Muslimah Pejuang Peradaban)
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama lebih dari 4 bulan di Kalimantan dan sekitarnya telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan dan menelan banyak korban. Pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional, padahal negara tetangga terus memprotes kabut asap yang terbang hingga lintas negara.
Data SiPongi mencatat 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026. Data Kemenkes per 11 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus ISPA akibat kabut asap, termasuk 64.913 balita. Sudah ada 4 orang meninggal dunia.
Banyaknya korban dan penderitaan rakyat akibat ISPA menunjukkan pemerintah lamban dan tidak serius menangani bencana ini. Keengganan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional membuktikan pemimpin tidak serius menyelamatkan nyawa rakyat.
Semua ini terjadi akibat sistem sekularisme yang diadopsi negeri ini. Sistem ini membuat pemimpin tidak memahami hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pemimpin seharusnya hadir setiap kali rakyat kesusahan, tetapi dalam sistem ini ia justru absen.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kekuasaan diserahkan ke tangan pemodal. Para kapitalis adalah penyumbang dana terbesar ketika seseorang ingin naik menjadi penguasa, sehingga setelah berkuasa, ia membalasnya dengan memudahkan pemodal untuk menguasai apa pun, termasuk mengeksploitasi hutan untuk ditanami kelapa sawit.
Demi memangkas biaya produksi, para kapital membakar hutan tanpa peduli rusaknya ekosistem dan sengsaranya rakyat. Hanya demi menyenangkan segelintir orang, banyak rakyat menjadi korban.
Padahal yang membakar hutan bukan rakyat kecil, melainkan perusahaan besar. Karhutla mayoritas bukan karena warga membakar sampah, tetapi karena perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) membuka lahan dengan cara dibakar. Cara ini paling murah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi perusahaan.
Jika pemimpin tegas, perusahaan itu harusnya dicabut izinnya, didenda triliunan, dan direkturnya dipenjara. Namun itu tidak dilakukan, karena perusahaanlah yang membayar pajak besar, memberi proyek, dan menjadi sponsor politik.
Akibatnya hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Perusahaan yang membakar ribuan hektare hanya ditegur dan diminta membuat pernyataan, sedangkan rakyat yang membakar satu hektare langsung ditangkap.
Sistem ini menganggap hutan sebagai komoditas, bukan amanah. Selama hutan masih bisa menghasilkan uang, ia akan dieksploitasi, entah menjadi sawit, tambang, atau lainnya. Yang penting pemodal senang, maka pemimpin akan melakukan apa pun, karena pemodallah sumber dana ketika ia naik menjadi penguasa.
Akibatnya, setiap tahun polanya sama: hutan dibakar, asap menyebar ke mana-mana, rakyat sesak napas, pemimpin berjanji, tetapi janji itu tak kunjung terealisasi. Berbulan-bulan rakyat menghirup udara berasap karena penanganan yang sangat lamban.
Pemimpin dalam sistem ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ia tidak merasa setiap perbuatannya dilihat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ia berani membiarkan rakyatnya menghirup asap beracun berbulan-bulan demi menyenangkan pemodal. Dalam sistem sekuler, Allah disingkirkan dari urusan negara. Yang penting citra bagus, ekonomi naik, dan investor senang.
Selama sistem yang dipakai masih kapitalisme, pemimpin akan tetap memilih kepentingan pemodal daripada rakyat, karena dalam sistem itu yang punya modal lah yang berkuasa.
Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pelayan pemodal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin (ra'in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
ÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ رَاعٍ ÙˆَÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ Ù…َسْئُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
Beliau merinci: "Seorang imam (pemimpin negara) adalah ra'in atas rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."
Pemimpin itu bukan bos yang minta dilayani, bukan pula pelindung pemodal. Pemimpin adalah gembala yang harus melayani, menjaga, dan melindungi rakyatnya. Jika ia berbuat zalim, Allah akan menghukumnya. Karena itu dalam Islam, hutan dijaga dan perusahaan perusak dihukum berat hingga tidak berani berbuat semena-mena, bukan malah dilindungi.
Pemimpin dalam Islam memiliki rasa takut kepada Allah. Ia sangat sadar bahwa setiap perbuatan dan setiap penderitaan rakyat di bawah pimpinannya akan dibalas di akhirat. Saking beratnya amanah kepemimpinan ini, Umar pernah berkata, "Cukuplah Umar yang jadi pemimpin, jangan ada keturunan Umar (yang jadi pemimpin)." Beliau sangat memahami beratnya tanggung jawab seorang pemimpin.
Nabi mengancam keras pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, sebagaimana sabda beliau: "Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pemimpin atas rakyat, lalu ia tidak menjaga rakyatnya dengan tulus, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam riwayat lain: "Barangsiapa yang Allah amanahi mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia menipu mereka, maka ia diharamkan masuk surga."
Membiarkan hutan dibakar, rakyat sesak napas berbulan-bulan, dan anak-anak sakit, tetapi pemimpin diam karena takut pemodal marah, termasuk menipu rakyat.
Beliau juga berdoa: "Ya Allah, barangsiapa yang mengurusi urusan umatku, lalu ia memberatkan mereka, maka beratkanlah dia. Dan barangsiapa yang mengurusi urusan umatku, lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya." (HR. Muslim)
"Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan yang paling keras siksaannya adalah pemimpin yang zalim." (HR. Tirmidzi)
Pemimpin dalam Islam juga berperan sebagai junnah (perisai) yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lembut kepada rakyat).
Sistem pendidikan Islam berbasis akidah akan membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah, sehingga ia memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.
Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla dapat diselesaikan sampai ke akarnya.
Semua ini hanya bisa terwujud jika sistem Islam tegak dalam naungan Khilafah Islamiyah. Hanya Khilafah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadikan hukum syara sebagai pengatur kehidupan yang akan melahirkan pemimpin yang benar-benar bertakwa dan takut kepada Allah.
Maka dari itu, menegakkan Khilafah merupakan urgensi yang harus kita perjuangkan demi terciptanya kedamaian di seluruh bumi.
Wallahu a'lam bishawab
Referensi:
1. QS. An-Nisa: 58 - Sampaikan amanah dengan adil
2. QS. Al-A'raf: 56 - Jangan membuat kerusakan di bumi
3. QS. Ar-Rum: 41 - Kerusakan muncul karena perbuatan tangan manusia
4. HR. Bukhari dan Muslim - Setiap kalian adalah ra'in dan akan dimintai pertanggungjawaban
5. HR. Bukhari dan Muslim - Pemimpin yang tidak tulus menjaga rakyat, diharamkan surga baginya
6. HR. Muslim - Ya Allah, barangsiapa memberatkan umatku, maka beratkanlah dia
7. HR. Tirmidzi - Pemimpin zalim paling dibenci Allah dan paling keras siksaannya
8. HR. Bukhari dan Muslim - Menanam tanaman adalah sedekah
9. HR. Abu Dawud - Haram menyiksa dengan api
10. Umar bin Khattab - Seandainya keledai terperosok di Irak, aku takut Allah meminta pertanggungjawabanku
Data: SiPongi KLHK dan Kemenkes RI, 2026
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar