Oleh: Winda Raya, S.Pd., Gr.
Di tengah ambisi mengejar kemajuan daerah, Sumatera Utara terus menggulirkan berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mengubah wajah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur transportasi, pengembangan kawasan ekonomi, hingga pembangunan fasilitas publik dipandang sebagai pintu menuju pertumbuhan yang lebih baik. Namun, pembangunan bukan sekadar perkara seberapa besar anggaran digelontorkan atau seberapa megah proyek didirikan. Ada kehidupan masyarakat yang harus tetap terlindungi di balik setiap prosesnya. Keluhan warga terhadap pembangunan BRT Mebidang, mulai dari kemacetan hingga genangan air, menjadi salah satu gambaran bahwa pembangunan juga menghadirkan konsekuensi yang tidak boleh diabaikan.
Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan. Layanan yang menggunakan skema Buy The Service (BTS) ini mengedepankan profesionalitas pelayanan dengan dukungan teknologi pemantauan bus secara real-time. Saat ini, BRT Mebidang mengoperasikan 60 unit bus listrik yang melayani lima koridor dengan jangkauan 168,23 kilometer. Pengembangan ke depan direncanakan mencapai 12 koridor sepanjang 553 kilometer, didukung 273 bus dan 17 rute pengumpan yang menghubungkan Medan dengan Binjai dan Lubuk Pakam.
Rencana Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan BRT Mebidang tidak hanya mencakup penambahan armada, tetapi juga pembangunan jalur khusus, halte, terminal, depo, serta sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi. Infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan 2027, sedangkan perluasan operasional menuju 12 koridor direncanakan mulai 2028. Pengembangan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Tantangan Operasional
Meskipun menawarkan layanan transportasi modern, BRT Mebidang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kemacetan akibat penggunaan jalur bersama kendaraan lain, halte yang terganggu parkir liar dan aktivitas pedagang, serta resistensi pengemudi angkutan kota terhadap persaingan layanan. Selain itu, keberlanjutan subsidi menjadi persoalan penting karena tarif murah masih bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Tantangan Pelaksanaan di Lapangan
Pembangunan infrastruktur BRT membutuhkan penataan lahan, pemindahan utilitas, dan pelebaran jalan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Selama konstruksi, penyempitan ruas jalan juga dapat memperburuk kemacetan sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas yang efektif. Pemerintah juga perlu merangkul pengemudi angkot melalui restrukturisasi dan pemberdayaan sebagai penyedia layanan pengumpan (feeder), bukan menghilangkan mata pencaharian mereka. (RM.id, 22/7/2026)
Pembangunan BRT Mebidang yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan peradaban transportasi Kota Medan justru menyisakan persoalan bagi masyarakat. Ironisnya, proyek yang membawa narasi modernisasi tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kemacetan, genangan air, penyempitan jalan, bahkan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kepentingan masyarakat terlindungi.
Inilah persoalan mendasar dalam paradigma pembangunan sistem kapitalistik, ketika proyek infrastruktur kerap lebih menonjolkan investasi, kepentingan bisnis, dan pencapaian fisik dibandingkan kebutuhan nyata rakyat.
Pembangunan akhirnya berpotensi menjadi proyek besar yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pemodal, sementara masyarakat justru harus menanggung dampak sosial dan lingkungan selama proses pengerjaannya.
Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban menjadi pengurus (raa'in) yang menjamin kebutuhan publik, termasuk transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, bahkan gratis sesuai kemampuan pembiayaan negara.
Pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan, mata pencaharian, maupun kesejahteraan warga. Karena itu, perencanaan harus mengutamakan kemaslahatan, transparansi anggaran, dan perlindungan masyarakat. Sebab, hakikat peradaban bukan sekadar kecanggihan transportasi, melainkan kehadiran negara dalam memuliakan dan menyejahterakan rakyatnya.
Sejarah pemerintahan Islam memberikan gambaran bahwa pembangunan seharusnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, pembangunan kanal yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah dilakukan untuk memperlancar distribusi pangan dari Mesir ke Madinah. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa infrastruktur dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan pangan ketika terjadi paceklik.
Dalam Surah Al-Qasas Ayat 77 yang artinya "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya membawa manfaat, bukan menghadirkan kerusakan atau membahayakan kehidupan masyarakat.
Proyek transportasi perlu memperhatikan keselamatan pengguna jalan, kelestarian lingkungan, kelancaran aktivitas ekonomi, serta hak masyarakat yang terdampak. Kemajuan fisik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kemaslahatan publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Transparansi anggaran, pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab, perlindungan masyarakat terdampak, serta penyediaan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau harus menjadi perhatian utama.
Pada akhirnya, pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai korban demi kemajuan infrastruktur, melainkan pembangunan yang menghadirkan negara sebagai pelindung, pelayan, dan pengurus kesejahteraan rakyat.
Wallahu’alam Bishshowwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar