Oleh : Nur Kasanah
Derita Karhutla belum menemukan akhir, asap tebal tidak hanya menutupi pandangan mata. Melainkan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan warga. Partikel halus PM 2,5 terus mengalami lonjakan seiring meluasnya karhutla. Konsumsi rata-rata tahunan PM 2,5 versi WHO adalah 5 μgm3. Sedangkan rata-rata nasional mencapai 36 μgm3 lonjakan yang terjadi lebih dari tujuh kali. Partikel ini berpotensi untuk menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara pada masyarakat (Kompas, 29 oktober).
Angka kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% per September 2026 sebanyak 5.310 jiwa. Semakin memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah, jumlah kematian meningkat dua kali lipat dari sebelumnya sebanyak 3.560 jiwa (Kompas, 29 Oktober).
Selain berdampak pada kesehatan karhutla juga melemahkan ekonomi warga. Dari pedagang dan ojol mengaku mengalami penurunan pendapatan. Imrayedi Pengemudi ojek online 63 tahun di Pekanbaru, setiap harinya dapat mengantongi pendapatan 200 ribu perhari, kini karena karhutla dan banyak sekolah yang diliburkan ia hanya mampu mengantongi 75 ribu per hari (BBC, 11 Oktober). Berkurangnya pemasukan warga ini berdampak langsung pada penurunan keuangan rumah tangga.
Kapankah Efek Karhutla Dapat Diakhiri?
Dampak karhutla bagi kesehatan dan ekonomi bukan masalah diatas tumpukan data saja. Ini merupakan persoalan keberlangsungan hidup rakyat. Ancaman PM 2,5 yang dapat menembus sistem filtrasi tubuh, masuk pada alveoli paru paru dapat menimbulkan penurunan fungsi pernafasan secara permanen. Ini menunjukkan bahwa negara telah mewariskan paru paru yang rusak pada penerus peradaban. Rakyat terpaksa tetap melakukan aktivitas pekerjaan ditengah kepungan asap dengan pendapatan yang kian menurun. Hal ini menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat.
Negara telah zalim memperlambat penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Lemahnya penanganan yang paling mencolok di Indonesia adalah penanganan kerap bersifat reaktif, bukan proaktif. Ditambah minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas. Mengingat karhutlah adalah bencana tahunan, seharusnya negara melakukan tindakan tindakan preventif dengan serius.
Meskipun api telah padam seiring dengan turunnya hujan, namun dampaknya belum usai. Paparan asap karhutla menjadi bom waktu bagi kesehatan kelompok rentan, seperti balita, anak-anak dan lansia. Rumah, aktivitas ekonomi, sektor wisata serta pengembalian modal UMKM, masyarakat terjebak dalam efek domino pasca karhutla. Hujan yang datang tidak serta merta melunturkan racun yang telah terhirup dalam aliran darah atau memulihkan sendi sendi ekonomi seketika.
Kerusakan ini lahir dari rahim sistem kapitalisme. Hutan diposisikan sebagai komoditas yang wajib menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga hutan dapat di privatisasi dan diswastanisasi oleh perusahaan perusaahan pengeruk sumber daya alam. Hutan tidak dipandang sebagai amanah ekologis yang harus dijaga. Demi meminimalisir pengeluaran biaya dan memaksimalkan keuntungan, dengan keji mereka melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Kapitalisme tak akan pernah memikirkan nyawa (manusia/makhluk lainnya), alam dan korban. Hanya satu dalam permainan ini untung dan rugi.
Sistem kapitalisme ini meminimalkan peran negara, hanya sebatas pembuat regulasi yang outputnya sering memihak para pemilik modal. Alih-alih menjadi wasit yang adil negara menjadi alat legitimasi bagi korporasi, mulai dari perizinan sumber daya alam, kelonggatan standar lingkungan hingga ketenagakerjaan. Regulasi lahir bukan untuk melindungi rakyat, melainkan melayani kepentingan pemilik modal. Selama sistem kapitalisme bercokol dalam pengaturan hidup rakyat maka penderitaan rakyat, kerusakan alam dan keserakahan korporasi tetap subur.
Pandangan Islam
Islam memandang negara adalah ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Hal ini termaktub jelas dalam sabda Rasulullah SAW : “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim)
Cara pandangnya cukup berbeda, dalam islam kepemimpinan ialah pengatur urusan rakyat. Dari sini jelas bahwa nyawa rakyat ialah prioritas utama. Pemimpin tidak boleh lalai terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya meskipun hanya satu orang. Negara wajib menjaga keamanan, kesehatan dan ekonomi rakyat. Dengan paradigma inilah negara tidak boleh membiarkan rakyatnya sengsara karena sulit bernafas. Dikatakan Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla.
Kepemimpinan Islam mendudukkan hutan sebagai harta kepemilikian umum (milkiyyah ammah). Salah satu hadist Rasulullah yang membahas ini adalah : “Kaum muslim berserikat atas tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api”. (HR. Abu Daud)
Sebagaimana yang telah dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam dalam pembahasan milkiyyah ammah. Negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat, bukan mengejar keuntungan segelintir pemilik modal. Pembukaan lahan juga dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh ada kompromi terhadap deforestasi masif yang akan merusak ekologi.
Wajibnya negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan mengupayakan segala cara untuk pencegahan dan penanganan bencana asap. Secara promotif, dengan edukasi kesehatan lingkungan dan perlindungan anak. Secara preventif, Pencegahan api sebelum membesar dengan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll). Secara kuratif, menyediakan pelayanan kesehatan cepat, gratis dan berteknologi. Negara juga akan melakukan mitigasi sejak dini, dan memantau lapangan secara proaktif. Sehingga jika ada bencana karhutla tindakan bisa cepat dan tepat sebelum jatuh korban.
Yang tidak kalah penting, Islam bukan hanya bicara soal halal haram saja. Melainkan memastikan hukumnya benar-benar ditegakkan. Negara menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar sesuai ketentuan syariat. Bagi pelaku yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dengan tidak pandang bulu akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat. Tegasnya penegakkan hukum sesuai syariat dapat memberi efek jera dan mencegah pelanggaran dilakukan berulang.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar