Oleh : Agung Ratna (Aktivis Muslimah Peduli Umat)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyisakan persoalan serius bagi kesehatan masyarakat. Bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, kabut asap yang ditimbulkannya juga mengancam kesehatan, terutama anak-anak yang termasuk kelompok paling rentan.
Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Kasus ini tersebar di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, kesiapan fasilitas kesehatan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki oxygen concentrator.
Akar Masalah : Pembakaran Hutan dan Lahan secara Berulang
Puluhan ribu balita yang terserang ISPA akibat karhutla merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebatas masalah kesehatan. Ini juga menjadi gambaran besarnya dampak kerusakan lingkungan terhadap keselamatan generasi.
Anak-anak, khususnya balita, memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap paparan asap. Saluran pernapasan mereka masih berkembang, frekuensi pernapasannya relatif lebih cepat, sementara sistem kekebalan tubuhnya belum matang sempurna. Akibatnya, paparan partikel berbahaya dalam asap karhutla dapat memicu gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan.
Lebih mengkhawatirkan, paparan asap yang berlangsung berulang dan dalam jangka panjang berpotensi mengganggu perkembangan serta fungsi paru-paru anak. Dampaknya bukan tidak mungkin dirasakan hingga mereka dewasa.
Persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api dan penanganan korban setelah jatuh sakit. Negara semestinya hadir sejak awal melalui pencegahan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan secara menyeluruh.
Pengerahan tenaga kesehatan dan distribusi bantuan medis memang diperlukan. Namun, upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan dampak, bukan penyelesaian akar persoalan. Selama penyebab karhutla belum ditangani secara serius, masyarakat akan terus menghadapi ancaman bencana serupa setiap tahunnya.
Di sisi lain, keterbatasan sarana kesehatan di sejumlah puskesmas juga memperlihatkan pentingnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketika bencana meluas dan jumlah penderita meningkat, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, oksigen, serta peralatan penunjang harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ironisnya, generasi yang kerap disebut sebagai generasi emas justru harus menghadapi ancaman kesehatan akibat persoalan lingkungan yang terus berulang. Padahal, menjaga keselamatan dan kesehatan anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Saatnya Kembali ke Solusi Islam
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat, termasuk menjamin keselamatan jiwa dan kesehatan mereka. Rasulullah saw. bersabda:
الإِÙ…َامُ رَاعٍ ÙˆَÙ…َسْئُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan mengatur, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah, terdapat dua fungsi penting negara, yaitu sebagai junnah (pelindung) dan ra'in (pengurus).
Sebagai junnah, negara berkewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang membahayakan jiwa, termasuk bencana karhutla. Negara tidak cukup bergerak ketika korban sudah berjatuhan, tetapi harus melakukan pencegahan secara serius melalui pengawasan lingkungan, pengelolaan hutan, mitigasi bencana, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan pembakaran lahan secara melanggar hukum.
Sebagai ra'in, negara wajib memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk pelayanan kesehatan. Negara akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menangani korban karhutla, menyediakan tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit, puskesmas, serta peralatan kesehatan yang memadai. Pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitul Mal sesuai ketentuan syariat.
Pelayanan kesehatan juga tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan. Islam mendorong upaya promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu. Edukasi kesehatan, pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, deteksi dini penyakit, hingga penanganan medis harus dilakukan secara optimal. Teknologi terbaik pun dimanfaatkan untuk memperkuat mitigasi dan penanganan bencana.
Lebih dari itu, Khilafah akan menjalankan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat. Hutan dan lingkungan tidak boleh dikelola semata-mata demi keuntungan segelintir pihak dengan mengabaikan kemaslahatan masyarakat. Negara berkewajiban menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak mendatangkan bahaya bagi kehidupan rakyat.
Dengan demikian, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan melalui bantuan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan darurat. Diperlukan pengurusan negara yang menyeluruh, mulai dari pencegahan kerusakan lingkungan hingga jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat.
Sebab, dalam pandangan Islam, menjaga nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama penerapan syariat. Generasi penerus bukan sekadar aset pembangunan, melainkan amanah yang wajib dijaga. Jangan sampai anak-anak harus menanggung dampak kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang tidak berpihak pada keselamatan manusia.
Wallahua'lam bish shawwabi
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar