Oleh: Aida Agustina
Hutan adalah bagian dari kekayaan alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Ia menjadi sumber air, menjaga keseimbangan alam, menyediakan kebutuhan hidup, dan menjadi tempat bergantung bagi banyak masyarakat. Karena itu, hutan tidak boleh dipandang hanya sebagai sumber keuntungan ekonomi.
Namun, hari ini pengelolaan hutan sering kali dihadapkan pada kepentingan modal. Atas nama investasi dan pembangunan, hutan dapat dialihkan untuk kepentingan bisnis. Sementara itu, masyarakat sekitar harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan, kehilangan lahan, bahkan kehilangan sumber penghidupan.
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan: apakah kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat justru dikelola untuk kepentingan segelintir pemilik modal?
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam bukan sekadar barang ekonomi yang bebas dikuasai demi keuntungan. Ada aturan kepemilikan yang harus diperhatikan agar kekayaan alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Hutan Termasuk Kepemilikan Umum
Islam mengenal tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) adalah harta yang ditetapkan syariat sebagai milik bersama kaum Muslimin dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.
Rasulullah saw. bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu dasar pembahasan tentang kepemilikan umum dalam Islam. Sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang hingga masyarakat kehilangan hak untuk mendapat manfaat darinya.
Hutan yang memiliki fungsi luas bagi kehidupan masyarakat, seperti sumber air, kawasan penyangga ekosistem, dan sumber penghidupan bersama, harus dikelola dengan memperhatikan kemaslahatan umum.
Artinya, pengelolaannya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan atau pemilik modal. Negara harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Negara Adalah Pengurus Rakyat, Bukan Pelayan Pemilik Modal
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. Kekuasaan bukan alat untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan rakyat.
Dalam pengelolaan hutan, negara bertanggung jawab menjaga kelestarian, mencegah penguasaan yang merugikan masyarakat, serta memastikan kekayaan alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Negara juga harus melindungi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Jangan sampai mereka kehilangan ruang hidup, sementara keuntungan dari pemanfaatan hutan hanya dinikmati oleh perusahaan besar.
Dengan demikian, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari banyaknya investasi yang masuk atau besarnya pendapatan ekonomi. Lebih dari itu, negara harus memastikan rakyat mendapatkan haknya dan lingkungan tetap terjaga.
Kapitalisme dan Komersialisasi Kekayaan Alam
Salah satu persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kuatnya orientasi keuntungan.
Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekonomi banyak digerakkan oleh kepentingan modal dan pencarian keuntungan. Ketika prinsip ini mendominasi pengelolaan sumber daya alam, hutan berisiko diperlakukan sebagai komoditas bisnis.
Hutan dinilai berdasarkan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Pembukaan lahan, eksploitasi kayu, dan pemanfaatan kawasan hutan dapat terus dilakukan selama dianggap menguntungkan secara ekonomi.
Akibatnya, kepentingan lingkungan dan masyarakat sering kali harus berhadapan dengan kepentingan bisnis
Bukan berarti setiap kegiatan investasi pasti merusak lingkungan. Namun, ketika keuntungan menjadi ukuran utama, ada risiko kepentingan umum ditempatkan di bawah kepentingan pemilik modal.
Islam memiliki cara pandang yang berbeda. Kekayaan alam harus dikelola berdasarkan aturan kepemilikan dan hukum syariat, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang memiliki modal paling besar.
Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dan merusak alam.
Islam Menempatkan Kekayaan Alam untuk Kemaslahatan
Islam memandang manusia sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga bumi. Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat ini memberikan peringatan bahwa manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi.
Karena itu, pengelolaan hutan harus memperhatikan keseimbangan alam dan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga menimbulkan kerusakan yang merugikan kehidupan.
Dalam sistem Islam, pengelolaan kepemilikan umum menjadi tanggung jawab negara. Hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi kekayaan pribadi penguasa ataupun kelompok pemilik modal.
Negara juga harus memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil sehingga tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.
Saatnya Mengembalikan Fungsi Hutan
Persoalan hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.
Ketika hutan rusak, rakyat ikut menanggung akibatnya. Ketika sumber air tercemar, masyarakat kehilangan kebutuhan dasarnya. Ketika lahan dikuasai untuk kepentingan bisnis, masyarakat kecil dapat kehilangan sumber penghidupan.
Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam. Hutan tidak boleh hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga.
Islam menawarkan aturan yang jelas tentang kepemilikan, pengelolaan, dan tanggung jawab negara. Kepemilikan umum harus dijaga agar tidak berubah menjadi kepemilikan segelintir orang. Negara harus menjalankan fungsi pengurusan rakyat, bukan sekadar membuka jalan bagi kepentingan modal.
Pada akhirnya, hutan bukan milik oligarki. Hutan bukan pula ladang untuk memperkaya segelintir orang. Hutan adalah bagian dari kekayaan alam yang manfaatnya harus dijaga untuk kehidupan bersama.
Sebab, kekayaan alam bukan hanya tentang siapa yang mampu menguasainya, tetapi tentang bagaimana ia dikelola agar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Sudah saatnya pengelolaan hutan dikembalikan pada prinsip keadilan. Bukan keuntungan segelintir orang, melainkan kemaslahatan seluruh rakyat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar