Oleh : Diana Kamila (Aktivis Mahasiswa)
Belum habis perbincangan terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Kini kita kembali dihadapkan pada bola panas terkait ijazah Gibran yang dianggap tidak memenuhi syarat ijazah minimal setingkat SMA. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan telah menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 terhadap KPU RI. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua aduan lainnya baru sampai tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi. (CNN Indonesia, 8 November 2026).
Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan kualifikasi berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. (MKRI.id)
Namun, meskipun aduan masuk silih berganti, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, sekalipun tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Sungguh aneh, bukan? tidak hanya perkara ijazah yang membuat pencalonan Gibran menjadi cacat, tetapi juga syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang juga dilanggarnya. Sebelumnya, undang-undang Pemilu menetapkan batas usia minimum 40 tahun. Namun, Gibran yang ketika itu berusia 36 tahun, belum memenuhi batas tersebut. Putusan MK kemudian memberikan pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Inilah wajah asli sistem demokrasi. Demokrasi kerap dipromosikan sebagai sistem yang menjamin hak politik setiap warga negara, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, sementara rakyat berhak menentukan siapa yang layak memegang kekuasaan. Namun, di balik janji kesetaraan itu muncul pertanyaan mendasar: apakah setiap orang benar-benar memiliki peluang yang sama, atau justru mereka yang dekat dengan kekuasaan memperoleh jalan yang lebih lapang?
Inilah yang menjadikan pemakzulan Gibran menjadi suatu hal yang rumit. Sebab, tidak ada gerakan politik dari para politisi di parlemen, yakni MPR,DPR dan DPD. Ini melihat kondisi minority Presiden, yaitu presiden tanpa dukungan mayoritas kuat di parlemen, yang memberi ruang manuver bagi DPR. Dengan kata lain, nasib Gibran bisa ditentukan dengan hitung-hitungan kursi, bukan dengan pasal.
Inilah fakta, hukum bisa dipermainkan dalam alam demokrasi. Wajar dalam sistem tersebut, pemimpin yang lahir bukanlah pemimpin yang baik, tetapi pemimpin yang ditentukan oleh mereka yang menguasai elektoral. Siapa mereka? Mereka yang memiliki modal. Semua bisa diatur, termasuk aturannya pun bisa diubah sesuai kepentingan.
Pemimpin seharusnya dinilai berdasarkan integritas, kemampuan menjalankan amanah, pemahaman terhadap persoalan rakyat, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya. Dalam perspektif Islam, jabatan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sesuatu yang boleh dikejar hanya demi memperoleh kedudukan. Dalam hadis riwayat Muslim, Abdurrahman bin Samurah dinasihati agar tidak meminta jabatan. Jika jabatan diberikan atas permintaan, seseorang dapat dibiarkan menghadapi bebannya sendiri; tetapi jika diberikan tanpa diminta, ia akan mendapatkan pertolongan dalam menunaikannya.
Pesan ini bukan berarti seseorang yang memiliki kapasitas tidak boleh menawarkan diri untuk menjalankan tanggung jawab publik dalam keadaan yang tepat. Intinya, jabatan tidak boleh dijadikan tujuan untuk memuaskan ambisi. Yang utama ialah kesanggupan menunaikan amanah dan kesediaan mempertanggungjawabkannya.
Di sinilah Islam menawarkan paradigma yang berbeda : kekuasaan merupakan amanah; hukum tertinggi bukan kehendak manusia yang tidak terbatas. Pemimpin harus memenuhi kriteria kelayakan dan masyarakat tidak kehilangan hak untuk mengoreksi penyimpangan. Pemimpin dipilih untuk melaksanakan hukum dan aturan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta.
Itu semua hanya bisa terwujud dalam sistem Islam. Di sinilah relevansi perlunya mengubah paradigma politik dari paradigma sekuler menjadi paradigma Islam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar