Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Komnas HAM dan KPAI memastikan pendampingan trauma psikososial bagi 16 santriwati dan ustazah Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an setelah penggeledahan polisi, sekaligus menegaskan bahwa pemulihan tersebut merupakan kewajiban negara (Kompas.id, 3/11/2026).
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang makna perlindungan negara: bagaimana mungkin lembaga yang diberi kewenangan menjaga keamanan justru meninggalkan rasa takut yang kemudian harus dipulihkan oleh negara sendiri?
Kewenangan aparat bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan amanah yang melekat dengan tanggung jawab. Senjata, seragam, dan kewenangan hukum semestinya menjadi jaminan keselamatan masyarakat, bukan sumber kecemasan bagi mereka yang seharusnya dilindungi.
Dalam penegakan hukum, keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah orang yang diperiksa, tempat yang digeledah, atau barang yang disita. Ukuran yang lebih mendasar ialah sejauh mana proses tersebut menghormati martabat manusia, menjaga keselamatan, dan memastikan hak setiap orang tidak dilanggar.
Ketika aparat lebih ditakuti daripada dipercaya, ada sesuatu yang harus dievaluasi secara serius. Hukum kehilangan makna perlindungannya apabila pelaksanaannya justru melahirkan trauma, sementara korban menanggung akibat dari tindakan yang semestinya berada dalam kendali hukum.
Ketika Amanah Menyimpang
Tragedi di lingkungan pesantren itu memperlihatkan ironi yang tidak boleh dianggap sepele. Negara hadir untuk memulihkan dampak tindakan aparat, padahal tugas utama aparat ialah mencegah masyarakat mengalami ancaman dan ketakutan.
Pendampingan psikososial tentu penting bagi para santriwati dan ustazah. Namun, pemulihan luka tidak boleh menjadi akhir penyelesaian, seolah persoalan selesai setelah korban kembali tersenyum dan kegiatan belajar berjalan seperti biasa.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: bagaimana memastikan tindakan serupa tidak terulang? Jika perhatian hanya tertuju pada pemulihan korban, sedangkan akar penyimpangan kewenangan tidak dibenahi, masyarakat akan terus dihantui kemungkinan kejadian yang sama.
Persoalan ini juga tidak tepat jika disederhanakan sebagai kesalahan satu atau dua individu semata. Perilaku aparat memang harus diperiksa, tetapi sistem yang mengatur dan kewenangan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan orientasi kekuasaan juga harus diuji.
Sistem yang menempatkan kekuasaan sebagai alat mencapai target dapat membuka ruang bagi tindakan yang mengabaikan manusia. Sebaliknya, kekuasaan yang dipandang sebagai amanah menuntut setiap pejabat mengutamakan hukum, keadilan, dan keselamatan masyarakat di atas kepentingan institusi.
Islam memandang kekuasaan bukan hak istimewa untuk menguasai manusia, melainkan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil, sebagaimana termaktub dalam QS An-Nisa ayat 58.
Dampak tindakan aparat tidak berhenti ketika penggeledahan selesai. Rasa aman yang terganggu dapat mempengaruhi kepercayaan santri terhadap lingkungan, mengusik ketenangan keluarga, serta membuat masyarakat bertanya apakah ruang pendidikan dan ibadah benar-benar terlindungi.
Kekuasaan Tunduk Syariat
Dalam pemerintahan Islam, solusi tidak berhenti pada imbauan agar aparat lebih berhati-hati atau sekadar memperbaiki prosedur. Perubahan mendasar harus menyentuh landasan kekuasaan, dengan menjadikan akidah Islam dan syariat Allah sebagai pedoman dalam mengatur urusan masyarakat.
Khilafah menempatkan syurthah atau aparat keamanan sebagai pelaksana hukum, bukan pemilik kewenangan yang dapat bertindak sesuka hati. Tugas mereka ialah menjaga keamanan dan menjalankan ketentuan syariat, sehingga setiap tindakan tetap terikat pada batas hukum.
Ketaatan kepada pemimpin maupun atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kezaliman. Tidak ada perintah manusia yang membenarkan pelanggaran terhadap hukum Allah, terlebih jika tindakan itu merusak kehormatan, keselamatan, dan hak orang lain.
Dalam sistem ini, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti sebatas teguran internal. Apabila aparat terbukti melanggar hukum, ia harus diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan, tanpa perlindungan khusus akibat pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan penguasa.
Khilafah juga mengenal Qadhi Mazhalim, yakni lembaga peradilan yang menangani pengaduan atas kezaliman pejabat negara atau tindakan penguasa yang menyimpang dari hukum. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki jalan untuk menuntut keadilan, sementara khalifah sendiri tidak kebal dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Keberadaan peradilan tersebut menegaskan bahwa penguasa bukan pihak yang berdiri di atas hukum. Ketika terdapat pengaduan mengenai tindakan zalim, perkara harus diperiksa berdasarkan ketentuan syariat dan bukti, bukan ditutup demi menjaga nama baik kekuasaan.
Khalifah berkewajiban memastikan aparat menjalankan tugas dengan benar, mengawasi pelaksanaan hukum, serta menindak pelanggaran yang terbukti. Negara juga wajib memulihkan hak korban, termasuk memberikan penanganan atas luka fisik maupun psikologis yang timbul akibat kezaliman.
Dengan demikian, pemulihan korban dan penegakan keadilan harus berjalan beriringan. Pendampingan trauma tidak menggantikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, sebagaimana sanksi terhadap pelaku tidak menghapus kewajiban negara mengembalikan hak korban.
Perlindungan masyarakat tidak dibangun dengan menebarkan rasa takut terhadap aparat. Keamanan tumbuh ketika setiap orang mengetahui bahwa hukum berlaku bagi semua, aparat dibatasi oleh syariat, dan penguasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya.
Inilah perbedaan mendasar antara kekuasaan yang sekadar menuntut kepatuhan dan kekuasaan yang menjalankan amanah. Dalam pandangan Islam, jabatan bukan perisai untuk menghindari hukum, melainkan beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan melalui mekanisme peradilan.
Oleh karena itu, solusi hakiki dalam perspektif Islam ialah membangun pemerintahan yang menjadikan akidah dan syariat sebagai landasan pengaturan kehidupan. Khilafah menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk melayani dan melindungi, sehingga tidak seorang pun, termasuk khalifah dan aparat, berhak berdiri di atas hukum Allah wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar