Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menegaskan kewajiban umat Islam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Seruan itu menggerakkan santri, ulama, dan masyarakat melawan pasukan Sekutu serta Belanda, terutama dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang menjadi tonggak peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober (DetikHikmah, 22/10/2026).
Sejarah tersebut memperlihatkan besarnya peran ulama ketika kemerdekaan terancam. Namun, peringatan sejarah tidak semestinya berhenti pada upacara dan slogan, melainkan menjadi cermin untuk menilai tanggung jawab ulama masa kini.
Resolusi Jihad bukan sekadar seruan melawan penjajah bersenjata, tetapi juga pengingat keberanian menghadapi kezaliman dalam berbagai bentuk. Penjajahan dapat berganti wajah, dari penguasaan wilayah menjadi ketergantungan ekonomi, penguasaan sumber daya, hingga kebijakan yang merampas kendali masyarakat atas kekayaannya.
Di sinilah peran ulama diuji, bukan melalui banyaknya ceramah, melainkan keberanian menjelaskan persoalan umat secara utuh. Sebagai pewaris perjuangan para nabi, ulama berkewajiban membimbing manusia menuju kebenaran, termasuk mengingatkan penguasa ketika kebijakan menyimpang dari keadilan.
Warisan Keberanian Ulama
Ulama tidak cukup hanya diposisikan sebagai pengajar ibadah ritual yang membahas hubungan manusia dengan Allah dalam kehidupan pribadi. Islam juga memuat tuntunan tentang hubungan antarmanusia, pengelolaan harta, tanggung jawab penguasa, serta perlindungan kepentingan umum.
Ketika agama dipersempit hanya pada urusan pribadi, umat berisiko kehilangan panduan membaca persoalan kehidupan bersama. Kemiskinan, korupsi, ketimpangan kekayaan, dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan aturan, kebijakan, serta cara kekuasaan mengelola kepentingan masyarakat.
Oleh sebab itu, ulama perlu hadir sebagai pembimbing yang menjelaskan akar persoalan, bukan sekadar menenangkan masyarakat setelah dampak buruk terjadi. Nasihat kepada penguasa bukan tindakan memusuhi negara, melainkan tanggung jawab moral untuk mencegah kebijakan yang merugikan kepentingan umum.
Jika ulama diam ketika ketidakadilan berlangsung, ruang publik dapat dipenuhi pembenaran terhadap keadaan yang semestinya dikoreksi. Umat pun dapat menganggap ketimpangan dan eksploitasi sebagai sesuatu yang wajar atas nama pembangunan, lalu kehilangan keberanian mempertanyakan kebijakan yang merugikan kehidupan bersama.
Ketika sumber daya alam dikelola demi keuntungan segelintir pihak, kepentingan masyarakat luas berisiko tersisih. Kekayaan yang semestinya memberi manfaat bersama justru dapat menjadi sumber pemusatan ekonomi, sementara masyarakat menanggung dampak sosial dan kerusakan lingkungan.
Keadaan tersebut bertentangan dengan tugas dakwah, yakni mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah SWT tidak menghendaki umat Islam menjadi penonton ketika kemungkaran merajalela dan kezaliman merusak kehidupan.
QS Ali Imran ayat 104 menegaskan perlunya segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak pada kemakrufan, dan mencegah kemungkaran. Seruan itu menunjukkan bahwa amar makruf nahi mungkar bukan kegiatan seremonial, melainkan tanggung jawab yang menuntut ilmu dan keberanian.
Ulama bersama umat perlu menghidupkan tanggung jawab tersebut melalui pendidikan, nasihat, pengawasan sosial, dan koreksi terhadap kebijakan yang bertentangan dengan kemaslahatan. Sikap ini harus dilakukan dengan pemahaman yang benar dan keberpihakan yang jelas kepada kebenaran.
Islam Pedoman Kehidupan
Solusi mendasar harus dimulai dengan mengembalikan Islam sebagai pedoman kehidupan secara menyeluruh, bukan mengambil ajarannya secara terpisah sesuai kepentingan. Akidah menjadi landasan berpikir dan bertindak, sedangkan syariah memberikan aturan tentang ibadah, keluarga, ekonomi, pemerintahan, dan hubungan sosial.
Ulama memiliki peran penting untuk menjelaskan keterkaitan seluruh aturan tersebut dengan persoalan yang dihadapi umat. Dakwah tidak boleh berhenti pada ajakan memperbaiki akhlak individu, tetapi juga membangun kesadaran bahwa aturan publik harus tunduk pada nilai keadilan dan ketentuan wahyu.
Di bidang ekonomi, Islam mengatur kepemilikan, distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak semestinya menjadi alat dominasi pemilik modal, melainkan dikelola untuk kemanfaatan umum sesuai syariah.
Pengelolaan itu menuntut negara menjalankan amanah, mencegah korupsi, memenuhi kebutuhan dasar, dan mengawasi perputaran kekayaan. Keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka, tetapi juga dari siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang menanggung bebannya.
Ulama bersama umat harus mengoreksi kebijakan melalui cara yang bertanggung jawab, berdasarkan dalil, fakta, dan pemahaman terhadap keadaan. Ulama harus berani menyampaikan kebenaran tanpa menjadikan kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan kelompok sebagai ukuran dalam menentukan sikap.
Dalam pemikiran politik Islam, penerapan syariah secara kaffah dipahami harus diwujudkan melalui institusi pemerintahan, yakni khilafah. Gagasan tersebut perlu dibahas secara terbuka dan ilmiah dengan menjelaskan landasan, konsep, konsekuensi, serta maslahatnya, tanpa mengabaikan perbedaan pandangan masyarakat.
Prinsip yang tidak boleh hilang ialah kekuasaan merupakan amanah, bukan hak untuk memperkaya diri atau kelompok. Setiap gagasan perubahan yang berlandaskan Islam harus diarahkan pada perlindungan jiwa dan harta, penegakan keadilan, serta pencegahan kezaliman baru.
Resolusi Jihad mengingatkan bahwa ulama dan umat tidak boleh menyerahkan urusan bersama kepada pihak lain tanpa kepedulian. Semangatnya dapat diteruskan melalui keberanian mengungkap ketidakadilan, mendidik umat, mengoreksi penguasa, dan memperjuangkan tata kehidupan sesuai tuntunan Islam.
Penghormatan kepada KH Hasyim Asy’ari dan para pejuang tidak cukup diwujudkan dengan mengenang nama serta tanggal perjuangan. Penghormatan itu harus tampak dalam kesediaan menjaga amanah, membela masyarakat yang dirugikan, dan berpegang pada kebenaran di hadapan kekuasaan.
Jangan biarkan Resolusi Jihad tinggal sebagai cerita heroik yang diperingati setiap tahun, tetapi kehilangan daya untuk menyalakan keberanian hari ini. Ulama dituntut membimbing umat dengan ilmu dan keteguhan, sementara umat perlu mengambil bagian dalam amar makruf nahi mungkar agar perjuangan menegakkan keadilan hadir dalam sikap dan tindakan nyata.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar