Oleh : Choirul Fatih Fahresi (Generasi peduli umat)
Dinamika potret resmi, serta arah kebijakan pemerintah dan ormas besar terhadap eksistensi santri di Indonesia pada tahun 2026 ini menunjukkan pergeseran dan eskalasi narasi yang sangat masif. Perayaan Hari Santri tidak lagi sekadar diposisikan sebagai momentum spiritual internal kaum santri, melainkan ditarik ke dalam pusaran agenda pembangunan nasional yang sekuler-pragmatis.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia per Oktober 2026, jumlah santri ter verifikasi secara By Name By Adres (BNBA) telah mencapai angka 4.634.406 orang. Jutaan santri ini tersebar secara masif di puluhan ribu pondok pesantren yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
Angka jutaan jiwa ini merepresentasikan sebuah potensi sumber daya manusia yang luar biasa besar dan strategis. Di satu sisi, data BNBA ini menunjukkan betapa masifnya institusi pesantren sebagai basis pendidikan keagamaan umat Islam di Indonesia. Namun di sisi lain, kuantitas jutaan santri yang tercatat secara administratif ini justru sering kali menjadi incaran orientasi struktural bagi negara untuk ditarik ke dalam arus target pembangunan materialistis, bukan murni untuk dicetak sebagai pusat kebangkitan intelektual Islam.
Reduksi Peran dan Jebakan Nasionalisme Spiritual
Jika dicermati secara tajam menggunakan kacamata ideologis, pergeseran orientasi dan penataan narasi yang disematkan kepada 4,6 juta lebih santri ter verifikasi di Indonesia saat ini menyimpan implikasi negatif yang sangat serius bagi masa depan kebangkitan Islam. Angka jutaan santri yang tercatat secara By Name By Adres (BNBA) oleh Kementerian Agama tersebut sejatinya menggambarkan potensi daya dobrak intelektual yang luar biasa. Namun, di bawah kungkungan sistem sekuler, potensi raksasa ini justru dijinakkan dan dialihkan dari misi utamanya melalui pergeseran paradigma yang sistematis
Dorongan masif agar jutaan santri tersebut difokuskan untuk berperan aktif dalam pembangunan fisik-material, kemandirian ekonomi pasar, dan penguasaan vokasi teknokratis secara perlahan mengaburkan serta mengerdilkan tugas fundamental mereka. Dalam pandangan Islam, pesantren bukanlah lembaga vokasi atau balai latihan kerja yang dicetak murni untuk memenuhi pasar tenaga kerja kapitalistik. Tugas paling mendasar seorang santri di pesantren adalah menempa diri secara mendalam dalam keilmuan Islam (tafaqquh fiddin) demi menjadi ulama—para pewaris nabi (warasatul anbiya’)—yang menguasai hukum syara’ secara kaffah.
Ketika negara dan narasi resmi Hari Santri memetakan potensi 4,6 juta santri ini murni sebagai insentif pertumbuhan ekonomi dan penggerak industri, terjadi pergeseran orientasi yang berbahaya. Santri dituntut mengejar keterampilan teknis dan kesuksesan finansial materialistis, yang pada akhirnya mengikis waktu dan fokus mereka untuk mendalami ilmu ushul, fikih muamalah, dan ilmu Al-Qur’an secara mu’tabar. Akibatnya, lahir pilar-pilar SDM yang cakap secara ekonomis namun krisis kapasitas dalam memimpin dan meluruskan persoalan hukum syariat di tengah masyarakat.
Eskalasi perayaan Hari Santri yang setiap tahun digelar secara megah, kerap kali terjebak menjadi panggung seremonial belaka yang kehilangan roh perjuangan hakiki. Kegiatan yang menyerap potensi jutaan santri ini sebagian besar terkonsentrasi pada ajang kompetisi seni, turnamen olahraga, serta pelatihan keterampilan administratif teknis. Agenda-agenda semacam ini tampak meriah di permukaan, tetapi secara substantif menumpulkan taji kritis santri terhadap kerusakan sistemik di sekitarnya.
Penyelenggaraan yang bernuansa euforia ini menjauhkan santri dari fungsi historis dan politis mereka yang sejati: yakni sebagai penyambung lidah kebenaran Islam, pengoreksi kezaliman penguasa (muhasabah lil hukkam), dan pelopor amar ma’ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Karakter tegas yang dimiliki para ulama terdahulu dalam mengoreksi kebijakan penguasa yang bertentangan dengan syariat perlahan digantikan oleh tatanan santri yang kompromistis, pasif, dan mudah terbuai oleh formalitas penghargaan serta panggung selebrasi tahunan.
Implikasi yang paling mendasar adalah pengarahan nilai-nilai agama yang dikawinkan secara paksa dengan narasi kebangsaan sekuler, sehingga melahirkan paham nasionalisme spiritual yang sempit. Doktrinasi yang menekankan bahwa batas tertinggi perjuangan santri hanyalah demi “keutuhan negeri” dan “kemajuan nasional” secara tidak langsung telah memutus ikatan akidah dan solidaritas dengan tubuh umat Islam secara global (Ukhuwah Islamiyah).
Batas-batas teritorial nation-state ciptaan kolonial digunakan sebagai sekat untuk membatasi kepedulian dan skala perjuangan santri. Seolah-olah kewajiban, pandangan hidup, dan tanggung jawab seorang santri telah selesai sewaktu mereka berbakti pada batas geografis negaranya saja, seraya menutup mata dari penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum Muslimin di berbagai belahan dunia lainnya. Paham nasionalisme spiritual ini membuat kesadaran politik santri terkunci dalam kerangka hukum sekuler-nasional, serta menjauhkan mereka dari cita-cita luhur Islam untuk menyatukan seluruh umat manusia di bawah naungan rahmat syariat yang universal.
Menggunakan Santri ke Panggung Peradaban Global
Guna menyelamatkan potensi raksasa 4,6 juta lebih santri dari sekadar menjadi instrumen roda ekonomi sekuler dan objek seremonial tahunan, diperlukan rekonstruksi paradigma secara mendasar dan menyeluruh. Mengembalikan marwah pesantren tidak cukup dilakukan dengan perbaikan kurikulum secara parsial, melainkan harus dimulai dengan meluruskan kembali visi politik-ideologis pendidikan Islam. Santri harus dikembalikan pada khittah (jalur perjuangan) hakikinya sebagai poros kebangkitan intelektual dan spiritual umat yang mampu memimpin perubahan di panggung dunia.
Langkah awal dari rekonstruksi ini adalah mengembalikan fungsi utama pondok pesantren sebagai kawah candradimuka pencetak ulama rabbani—yakni para intelektual Muslim yang mumpuni secara mendalam dalam ilmu-ilmu keislaman (tafaqquh fiddin), seperti ushul fikih, akidah, tafsir, dan hadis. Pesantren tidak boleh tergiur atau terdistraksi oleh tuntutan sistem kapitalis yang mencoba menggeser perannya menjadi sekadar lembaga vokasi atau pusat pelatihan wirausaha pasar.
Keberadaan modal besar berupa 4,6 juta santri ter verifikasi harus diarahkan penuh untuk membina kapasitas keilmuan yang kokoh. Ulama rabbani inilah yang kelak menjadi rujukan otentik (marnya’iyah) bagi umat, memimpin kesadaran publik, serta membimbing masyarakat keluar dari kegelapan sekularisme menuju cahaya petunjuk Allah SWT. Keterampilan teknis atau ekonomi boleh saja dimiliki sebagai sarana pendukung, namun fokus dan kedudukan tertinggi seorang santri harus tetap sebagai pengawal akidah dan penjelas hukum-hukum Allah di tengah kehidupan.
Visi dan cita-cita hidup para santri harus dinaikkan dari sekadar mengejar target-target pragmatis domestik—seperti “Indonesia Emas”—yang berorientasi pada indikator pertumbuhan ekonomi sekuler-materialistis semata. Santri tidak boleh dibiarkan bercita-cita kerdil hanya untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi yang eksploitasi dan sarat ketimpangan.
Sejarah telah mencatat bahwa santri dan pesantren adalah pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan kezaliman. Oleh karena itu, santri hari ini harus dididik dan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin pemikir (qiyadah fikriyah) yang berjuang gigih menegakkan hukum-hukum Allah SWT secara kaffah. Visi perjuangan mereka harus dilandasi kerangka ideologis yang jelas, yakni mentransformasi masyarakat menuju kehidupan Islam dan membangun kembali peradaban Islam yang mulia (Izzul Islam wal Muslimin) yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.
Syariat Islam adalah ideologi universal (dinun syamilun kamil) yang diturunkan untuk menyatukan seluruh kaum Muslimin, tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun batas-batas teritorial geopolitik. Visi pendidikan santri harus dibebaskan dari jebakan “nasionalisme spiritual” yang memecah belah solidaritas global umat Islam. Kesadaran politik santri harus dibuka bahwa penderitaan dan perjuangan Muslim di Palestina, Uighur, maupun di belakangan belahan bumi lainnya adalah bagian tak terpisahkan dari ikatan akidah (Ukhuwah Islamiyah).
Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, penetapan tata kelola kehidupan Islam yang benar membutuhkan wadah kepemimpinan politik tunggal. Sistem Islam menetapkan bahwa persatuan hakiki kaum Muslimin di seluruh dunia hanya dapat diwujudkan di bawah satu kepemimpinan global (Khalifah) dalam institusi politik Islam yakni Khilafah.
Di bawah naungan Khilafah inilah potensi 4,6 juta santri di Indonesia akan melebur bersama jutaan potensi pemuda Muslim global lainnya, menjadi pilar utama yang menyatukan kekuatan politik, ekonomi, dan intelektual umat untuk memimpin dunia keluar dari kesengsaraan tatanan global kapitalistik.
Wallahu alam bis shawwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar