Pilkades dan Dampak Perpecahan di Tengah Umat


Oleh: Imas Royani, S.Pd.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa wilayah khususnya Kabupaten Sumedang telah dilakukan serentak pada 28 Oktober lalu. Namun hiruk-pikuk "pesta rakyat" dirasakan jauh sebelumnya dan hingga kini masih terasa. Betapa rakyat dibuat sibuk seolah-olah aktivitas ini adalah segalanya. Bahkan sebagian mereka lebih merasa berdosa ketika tidak memanfaatkan hak sebagai rakyat (hak memberikan suara/nyoblos/nyolek Pilkades) dibandingkan tidak menunaikan kewajiban shalat dan menutup aurat.

Dan yang lebih memprihatinkan adalah terpecahnya mereka disebabkan beda pilihan. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Terjadilah perang saudara, bahkan perang rumah tangga. 

Tidak hanya itu, mereka juga telah dibutakan oleh piguritas. Muncul pembenaran atas apa yang dilakukan "sang idola". Para kandidat telah berhasil mencuci otak mereka sehingga mereka mau melakukan apa saja demi membelanya. Lebih parah dari sekedar nasionalisme. Cinta itu pula yang menjadikan mereka menganggap bahwa pilihannya adalah penguasa yang wajib ditaati apapun titahnya. Mereka rela jadi penjaga dan pelayannya.

Hilanglah empati kepada sesama. Hilang pula gotong-royong yang katanya simbol Pancasila. Mereka enggan membantu perbaikan sarana umum hanya karena ditunggangi calon yang berbeda. Mereka juga enggan hadir ke majelis taklim dan acara lainnya hanya karena panitia dari calon lain. Bahkan mereka rela meninggalkan shalat berjamaah di masjid daripada diimami oleh pendukung lain.

Sebaliknya, mereka gencar mencari simpati meski dengan melakukan sensasi. Sok paling perhatian, sok paling peduli, sok paling merakyat kepada calon korban berikutnya. Padahal mereka bukan kandidatnya. Mereka hanya tim sukses, bahkan ada yang hanya simpatisan.

Meski ada kesadaran dalam diri mereka atas perpecahan ini, mereka tetap beralibi bahwa ini terjadi karena lawan mereka. Saling menyalahkan dan saling ingin terlihat paling benar. Tak segan mereka membawa dalil demi pembenaran atas apa yang mereka lakukan.

Tanpa sadar mereka telah masuk ke dalam lingkaran setan politik transaksional. Bahwa dalam pemilihan pada sistem demokrasi kapitalisme dibutuhkan modal besar. Dan kandidat berutang pada donatur/pemodal. Sementara kemenangan diraih dengan politik uang. Walhasil kebijakan publik dikendalikan oleh donatur. Pada akhirnya banyak APBN/APBD dikorupsi untuk mengembalikan modal. 

Lalu apa yang didapat oleh mereka? Sekelas timses saja tidak akan menjadi wantimkades, apalagi yang hanya simpatisan. Suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilihan. Selepas itu dibungkam. Sebab dia dibentuk bukan untuk menjadi penjaga dan pelayan rakyat. Dia dibesarkan oleh donatur, maka orang pertama yang mendapat baktinya adalah donatur, bukan timses, bukan simpatisan, bukan rakyat biasa. Rakyat tetap miskin dan layanan publik tetap buruk. Inilah buah busuk sistem kapitalisme. 

Berbeda dengan sistem Islam. Islam bukan hanya melarang manusia untuk berkelompok atas dasar ikatan nasionalisme, sukuisme, apalagi yang lebih rendah dari itu. Akan tetapi Islam juga melarang didirikannya lebih dari satu negara di kalangan kaum muslim. Satu-satunya negara yang dibolehkan bagi kaum muslim adalah Daulah Islamiah, yaitu negara yang diatur semata-mata dengan aturan Islam.

Kaum muslim diperintahkan untuk berdiri bersama dan tidak memisahkan diri dengan lainnya. Kaum muslim merupakan umat yang satu dan mereka tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Tdak ada satu pun ikatan yang dapat memecah belah kesatuan mereka. Sebab mereka diikat oleh ikatan yang benar, yaitu ikatan akidah. 

Allah SWT. berfirman, “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah (perbaikilah) hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat: 10).

Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak menyakiti dan juga tidak disakiti. Jika seseorang membantu saudaranya yang sedang membutuhkan, Allah akan membantunya ketika ia membutuhkan. Jika seseorang menghilangkan kesukaran dari muslim yang lain, Allah juga akan menghilangkan kesukaran daripadanya besok pada Hari Kiamat. Jika seseorang menyembunyikan aib muslim yang lain, Allah akan menyembunyikan aibnya pula pada Hari Kebangkitan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda, “Perumpamaan orang-orang yang beriman, dalam kecintaannya, kasih sayangnya, dan persatuan yang kuat, laksana satu tubuh. Ketika satu bagian menderita sakit, maka seluruh tubuh akan menyambutnya dengan menggigil dan demam.” (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda, “Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain laksana satu bangunan, satu bagian memperkuat bagian yang lain.” (HR Bukhari).

Adapun dalam memilih pemimpin, Islam tidak mengenal politik transaksional. Metode Pengangkatan Khalifah (Kepala Negara Islam) dilangsungkan melalui tiga tahapan, yaitu pembatasan calon (formatur), memilih, dan membaiat. Prosesnya berlangsung singkat, hanya tiga hari sehingga meniadakan kampanye berlebih yang penuh rayuan gombal seperti dalam sistem kapitalisme. Tak perlu timses, tak perlu simpatisan. Kalaupun ada, mereka bukan cinta buta, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas enam asas, yaitu hukum hanya milik Allah, kedaulatan ada di tangan syarak, kekuasaan (al-sulthan), yakni pemerintahan, berada di tangan umat, pengangkatan Khalifah yang satu untuk seluruh umat Islam. Khalifah adalah satu-satunya pihak yang berhak melakukan tabanni (legalisasi) hukum syarak untuk dijadikan UU.

Sedangkan para wali (setingkat gubernur) diangkat oleh Khalifah. Begitu pula para amil, mereka diangkat oleh Khalifah, atau oleh wali jika wali tersebut diberi wewenang untuk mengangkatnya. Meskipun tidak melalui pemilihan sebagaimana dalam sistem Kapitalisme dikenal Pilgub, Pilbup, dan Pilkades, Khalifah mengangkatnya atas kecakapan dan kelayakan sesuai hukum syarak. Bukan asas kerabat, atau kepentingan siapapun termasuk donatur.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah Islamiyyah Juz 2 menyatakan bahwa seorang pemimpin atau aparat negara harus memiliki tiga kriteria penting, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyatnya).

Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar ra., ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.,‘Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak mempekerjakan saya?’ Mendengar pertanyaan itu, beliau Saw. menepuk-nepuk dua pundak Abu Dzar, kemudian bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, sementara tanggung jawab itu amanat. Dan kelak pada Hari Kiamat [menjadi sebab] kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dalam kebenaran.’” (HR Muslim).

Demikianlah, ketika sistem Islam diterapkan secara sempurna sebagai panggilan akidah, kita akan menemukan berbagai kebaikan, keadilan, dan kepedulian para pemimpin. Kita pun akan melihat para pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya yang kemudian bersama-sama mencintai Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta saling berwasiat dalam ketakwaan dan saling menasihati dalam kesabaran.

Hanya saja saat ini sedikit umat yang faham akan hal itu. Kebanyakan mereka belum siap atau bahkan tidak mengerti bagaimana cara mengubah sistem yang diterapkan saat ini kepada sistem Islam. Karena itu, problem sebenarnya adalah umat belum dipersiapkan untuk memahami Islam sebagai ideologi.

Lebih ironis lagi, sebagian orang yang paling sering mengucapkan “umat belum siap” justru berada dalam posisi yang seharusnya memungkinkan mereka ikut menyiapkan umat. Mereka mempunyai mimbar, lembaga pendidikan, organisasi, media, akses kepada masyarakat, dan otoritas keagamaan. Namun, alih-alih membangun kesadaran ideologis umat, mereka sering kali justru mengajarkan kompromi dengan realitas.

Umat diajarkan untuk menerima sekularisme sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Demokrasi diperlakukan seolah-olah identik dengan Islam. Nasionalisme diposisikan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tanpa kritik. Kapitalisme dianggap sekadar sistem ekonomi biasa. Sementara ketika ada seruan agar umat kembali menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan, seruan tersebut justru dicurigai sebagai sesuatu yang “belum waktunya”.

Inilah paradoksnya: umat dikatakan belum siap, tetapi sistem pendidikan dan dakwah yang dominan justru tidak diarahkan untuk membuat mereka siap. Rasulullah Saw. sendiri tidak membangun masyarakat Islam dengan menunggu masyarakat menjadi “siap” terlebih dahulu. Beliau melakukan pembinaan secara intensif di Makkah. Para sahabat dibentuk dengan akidah dan tsaqafah Islam. Mereka dibersihkan dari pemikiran jahiliah dan ditanamkan pemahaman tentang Islam sebagai jalan hidup. Dari pembinaan tersebut lahirlah individu-individu yang memiliki kepribadian Islam dan keberanian memperjuangkan risalah.

Artinya, kesiapan umat adalah sesuatu yang dibentuk, bukan sesuatu yang ditunggu. Mereka yang benar-benar ingin melihat kebangkitan Islam semestinya bertanya: sudahkah umat dibina dengan pemikiran Islam? Sudahkah mereka memahamkan umat bahwa Islam memiliki konsepsi kehidupan yang khas? Sudahkah mereka memahamkan umat perbedaan mendasar antara Islam dengan sekularisme, kapitalisme, nasionalisme, dan demokrasi? Sudahkah mereka memahamkan umat kewajiban menjadikan syariat Allah sebagai rujukan dalam kehidupan? Dan "mereka" di sini adalah kita!

Wallahu'alam bishshawab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar