Oleh : Tety Kurniawati (Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi)
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengungkapkan kenaikan signifikan jumlah titik panas karhutla di Papua Selatan sebesar 66 persen. BNPB mencatat total 1.468 titik panas dengan luas lahan terdampak mencapai 2.645 hektare yang saat ini masih ditangani (kontan.co.id, 09-11-2026).
Papua Selatan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. Jumlah tersebut menunjukkan dinamika fluktuatif dalam tiga hari terakhir.
Pada 29 Oktober tercatat 865 titik, kemudian menurun menjadi 490 titik pada 30 Oktober, sebelum kembali melonjak. Naik turunnya angka ini mengindikasikan kebakaran belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Konsentrasi kebakaran terbesar di Kabupaten Merauke berada di klaster Jago Merah - Tanah Miring, yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam terkonsentrasi di klaster tersebut, sehingga menjadi prioritas utama pemadaman.
Selain itu, wilayah Okaba juga menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Sementara itu, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Penanganan tidak hanya terpusat di Merauke, tetapi juga harus diperkuat di Fakfak yang menanggung beban kerusakan lahan paling luas.
Bukan Sekedar Bencana Alam
Kebakaran hutan dan lahan di Papua bukan sekadar bencana alam yang datang tiba-tiba. Keberadaannya menjadi cermin yang membongkar wajah asli dari sistem kepemimpinan sekuler kapitalis.
Di balik kobaran api yang menghanguskan hutan, terlihat sistem yang menempatkan keuntungan di atas keselamatan rakyat dan kelestarian alam. Sistem ini membiarkan eksploitasi berjalan atas nama pembangunan, namun abai terhadap kerusakan yang ditimbulkan.
Ketika hutan dibabat, lahan dibuka, dan pengawasan dilonggarkan demi kepentingan modal, maka api yang menyala seolah menjadi saksi atas kerakusan yang disembunyikan di balik jargon investasi dan kemajuan. Kerakusan itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga tanahnya dengan penuh hormat.
Dalam situasi seperti ini, rakyatlah yang selalu dipaksa menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak dari kebijakan yang sejak awal jauh dari kepentingan mereka.
Di Papua, pemandangan itu terlihat begitu menyakitkan. Masyarakat terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Sebuah perjuangan yang tidak seimbang antara keberanian warga dengan besarnya api yang mereka hadapi.
Sementara itu, pihak yang berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas karena faktor cuaca dan medan yang sulit, serta minimnya peralatan. Dalih itu terdengar berulang setiap tahun tanpa pernah dibarengi upaya nyata untuk mencegah terulangnya bencana yang sama.
Ketimpangan ini menunjukkan bagaimana negara yang seharusnya melindungi justru menyerahkan rakyatnya untuk berjuang sendirian, sementara penguasa berlindung di balik alasan teknis yang tidak pernah menyelesaikan akar persoalannya.
Melihat rangkaian peristiwa tersebut, menjadi semakin jelas bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler sudah tidak layak dipertahankan. Ia secara nyata membawa kemudaratan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan.
Sistem yang memisahkan agama dari urusan kehidupan dan menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama ini, pada akhirnya hanya melahirkan kebijakan yang berpihak kepada segelintir pemilik modal. Kebijakan itu mengorbankan lingkungan dan mengabaikan penderitaan rakyat kecil.
Jika bencana terus berulang, rakyat terus dikorbankan, dan penguasa terus berdalih tanpa pertanggungjawaban, maka yang dipertahankan sebenarnya bukanlah kesejahteraan, melainkan sebuah sistem yang merusak dan membiarkan terjadinya penindasan. Sudah seharusnya ada kesadaran kolektif untuk meninggalkannya dan mencari sistem kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan manusia dan alam.
Kepemimpinan Islam: Ra'in dan Junnah Untuk Umat
Gambaran sistem kepemimpinan Islam sebagai ra'in dan junnah jelas berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler. Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar pengelola kekuasaan, melainkan pengemban amanah yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya di hadapan Allah.
Sebagai ra'in, pemimpin adalah penggembala yang wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi, keamanannya terjaga, dan kemaslahatannya terlayani. Sedangkan sebagai junnah, kepemimpinan berfungsi sebagai perisai yang melindungi umat dari ancaman, kezaliman, dan kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan.
Berbeda dengan kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari negara dan menjadikan keuntungan materi sebagai ukuran keberhasilan, kepemimpinan Islam menjadikan syariat sebagai landasan kebijakan. Setiap keputusan diukur bukan hanya dari nilai ekonominya, melainkan dari sejauh mana ia mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia dan alam.
Karena perbedaan yang begitu mendasar inilah, muncul urgensi untuk mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah yang membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat.
Dakwah yang dimaksud bukan hanya ajakan untuk memperbaiki ibadah ritual semata, melainkan upaya untuk menyadarkan umat bahwa Islam memiliki sistem kepemimpinan yang paripurna. Sistem itu mampu menjadi solusi atas berbagai problem yang tidak pernah tuntas di bawah sistem sekuler kapitalis, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga lemahnya perlindungan negara terhadap rakyatnya.
Kesadaran ini penting agar umat tidak lagi merasa cukup hanya dengan pergantian pemimpin atau perbaikan teknis semata. Umat perlu memahami bahwa akar persoalannya terletak pada sistemnya, dan karena itu perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik yang berlandaskan pada akidah dan syariat Islam secara menyeluruh.
Namun kesadaran tersebut tidak akan cukup jika hanya berhenti pada tataran individu. Karena itu, dibutuhkan upaya membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis.
Berbagai elemen umat, mulai dari ulama, akademisi, aktivis dakwah, pendidik, hingga masyarakat umum, perlu disatukan dalam satu visi dan satu barisan perjuangan. Sinergi ini penting agar dakwah tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak mudah dipatahkan oleh kepentingan yang saling bertentangan.
Di sinilah peran partai politik ideologis menjadi penting sebagai wadah pemersatu dan pengarah perjuangan. Ia tidak hanya menyusun agenda perubahan secara sistematis, tetapi juga menjaga agar arah perjuangan tetap berada pada koridor ideologi Islam yang lurus.
Dengan demikian, sinergi yang terbangun benar-benar mengarah pada tegaknya kembali sistem kepemimpinan Islam yang mampu menjadi ra'in dan junnah bagi seluruh umat manusia. Papua tidak hanya butuh dipadamkan apinya, tetapi juga didengar suaranya dan dilindungi hak hidupnya. Wallahu'alam bisshawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar