Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat mengubah peta kekuatan politik di Kongres. Hasil tersebut diperkirakan memengaruhi kebijakan luar negeri AS, terutama terkait Timur Tengah, Iran, dan China, meskipun perubahan sikap terhadap Iran belum tentu terjadi (BBC News Indonesia, 7/11/2026).
Dalam demokrasi sekuler, pemilu menjadi mekanisme utama untuk menentukan pihak yang memperoleh kekuasaan. Namun, pergantian kekuatan di parlemen belum tentu menyelesaikan persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Dalam demokrasi sekuler, pemilu menjadi mekanisme utama untuk menentukan pihak yang memperoleh kekuasaan. Partai-partai bersaing mendapatkan dukungan dan memengaruhi kebijakan.
Akan tetapi, persoalan mendasar tidak cukup dilihat dari siapa yang menang atau kalah dalam pemilu. Yang lebih penting ialah menelusuri sistem yang membentuk kebijakan dan mengatur kehidupan masyarakat.
Pergantian Elite Politik
Kemenangan Demokrat dapat dibaca sebagai perubahan kekuatan di antara elite politik yang sama-sama bergerak dalam sistem demokrasi sekuler. Partai yang lebih kuat di Kongres dapat mengawasi pemerintahan, menekan presiden, dan memperjuangkan agenda politik.
Sebaliknya, melemahnya posisi Partai Republik memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu berada dalam persaingan antar kelompok. Ketika kebijakan pemerintah menimbulkan ketidakpuasan, masyarakat dapat menyampaikan hukuman politik melalui pemilu, tetapi mekanisme itu tidak otomatis mengubah dasar penyelenggaraan negara.
Di sinilah persoalan sesungguhnya perlu diperhatikan. Kebijakan yang buruk harus dikritik dan dihilangkan sebab akan melahirkan masalah yang sama.
Tekanan terhadap pemerintahan Trump juga tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan dukungan politik. Keputusan mengenai perang, perdagangan, dan hubungan internasional tetap dipengaruhi kepentingan strategis, sehingga perubahan Kongres belum tentu mengubah arah kebijakan.
Demokrasi sekuler memberi ruang bagi partai untuk memperjuangkan program melalui persaingan memperoleh kekuasaan. Namun, kepentingan politik, perhitungan elektoral, dan pertimbangan ekonomi dapat saling bertaut sehingga kebijakan negara tidak selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat luas.
Dalam hubungan internasional, persoalan itu terlihat dari cara negara besar menentukan sikap terhadap negara lain. Kebijakan AS terhadap Iran tidak cukup ditentukan oleh partai yang menguasai Kongres, sementara persaingan dagang dengan China juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan posisi tawar kedua negara.
Masyarakat tidak seharusnya hanya disuguhi pergantian penguasa. Mereka perlu menilai apakah perubahan tersebut menyentuh akar persoalan atau sekadar mengganti orang-orang yang mengendalikan kekuasaan.
Jika dasar pemerintahan tidak pernah dievaluasi, pergantian elite berpotensi mengulang persoalan dalam bentuk berbeda. Hari ini satu partai memegang kendali, esok partai lain menggantikannya, tetapi persaingan kepentingan tetap berlangsung.
Dampaknya pun tidak berhenti di dalam negeri Amerika Serikat. Keputusan negara besar dapat memengaruhi stabilitas kawasan dan kehidupan masyarakat dunia.
Masyarakat negara lain ikut merasakan akibat keputusan yang dibuat para pemimpin negara besar. Ketika kepentingan geopolitik lebih diutamakan daripada keselamatan manusia, konflik dan ketidakpastian dapat terus mengancam perdamaian dunia.
Mengubah Dasar Kekuasaan
Dalam pandangan Islam, persoalan kepemimpinan tidak cukup diselesaikan dengan mengganti orang yang sedang berkuasa. Perubahan harus menyentuh landasan pemerintahan, yakni menjadikan akidah Islam sebagai dasar kehidupan dan syariat Allah sebagai pedoman mengatur seluruh urusan manusia.
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan alat untuk memperkaya diri, mempertahankan kelompok, atau memenangkan persaingan politik. Pemimpin bertanggung jawab menjalankan hukum Allah dan mengurus kepentingan umat, bukan menjadikan masyarakat korban pertarungan elite.
Rasulullah sudah mengingatkan umatnya “Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan yang memberikan kewenangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin negara disebut Khalifah yang diangkat melalui baiat untuk menjalankan syariat Islam. Syaratnya ialah laki-laki, Muslim, berakal, merdeka, balig, berakal, dan mampu memimpin.
Kekuasaan bukan milik pribadi Khalifah atau kelompok tertentu yang dapat digunakan sesuka hati. Khalifah wajib menerapkan hukum Allah dan memastikan urusan masyarakat diatur berdasarkan ketentuan syariat, bukan keinginan pribadi ataupun kepentingan partai.
Perbedaan mendasarnya terletak pada konsep kedaulatan dan kekuasaan. Dalam demokrasi sekuler, kedaulatan ditempatkan pada manusia, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada pada syarak dan kekuasaan berada di tangan umat, dan Khalifah menerapkan hukum Allah untuk kemaslahatan umat.
Dengan landasan tersebut, keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari kemenangan pemilu, banyaknya dukungan politik, atau kuatnya posisi kelompok tertentu. Ukurannya ialah sejauh mana pemimpin menjalankan hukum Allah, melindungi masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka, dan berlaku adil.
Negara berkewajiban mengurus kehidupan masyarakat melalui kebijakan yang sesuai syariat, termasuk menjamin kebutuhan pokok, keamanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya sibuk mempertahankan kedudukan, tetapi menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan umat.
Perubahan mendasar tentu bukan sekadar mengganti nama pemimpin atau mengubah susunan lembaga pemerintahan. Yang harus berubah ialah landasan berpikir, sumber hukum, tujuan kekuasaan, serta cara negara menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, kemenangan Demokrat dalam pemilu sela AS patut menjadi bahan renungan tentang makna perubahan politik yang sesungguhnya, dan perubahan politik perlu dibaca secara kritis agar masyarakat tidak terjebak pada harapan sesaat yang tidak menyentuh persoalan mendasar.
Pergantian penguasa tidak otomatis menyelesaikan persoalan selama sistem yang melahirkan kebijakan dan persaingan kepentingan tetap dipertahankan.
Umat membutuhkan perubahan yang tidak berhenti pada pergantian tokoh, partai, ataupun pemegang jabatan.
Dalam perspektif Islam, perubahan itu diarahkan pada penerapan akidah dan syariat Islam sebagai landasan pemerintahan agar kekuasaan menjadi amanah untuk mengurus umat, bukan panggung perebutan kepentingan. Wallahualam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar