Oleh : Diana Kamila (Aktivis Mahasiswa)
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Perombakan ini menjadi yang ketujuh sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai pada Oktober 2024. Sejumlah pejabat mengalami pergantian atau pergeseran posisi, mulai dari Kapolri, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (kompas.com)
Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target, ada juga terkait kebutuhan politik, dan efisiensi pemerintahan. Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, mengatakan reshuffle ketujuh Prabowo ini belum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan Kabinet Merah Putih "lebih efektif dan efisien". Efektif artinya, orang-orang yang dipilih sebagai menteri adalah mereka yang memang memiliki latar belakang profesional, bukan semata-mata "orang titipan" partai. Hanya saja, dalam pelantikan hari ini, Presiden Prabowo masih saja mempertahankan pejabat yang dianggap tidak cakap. (BBC.com)
Jelas, reshuffle kabinet hingga lebih dari tujuh kali bukan sekadar persoalan evaluasi kinerja individu menteri, melainkan cermin kerapuhan mendasar dalam sistem politik itu sendiri, yakni politik transaksional sebagai DNA demokrasi. Aroma transaksional dan politik akomodasi sangat terasa. Reshuffle biasa ditempuh sebagai medium tawar-menawar politik (political bargaining) dengan partai-partai koalisi demi menata keseimbangan di parlemen. Akibatnya, pemerintah tersedot untuk sibuk mengontrol dan mengakomodasi kepentingan politik pragmatis ketimbang fokus pada visi kesejahteraan rakyat jangka panjang. Meskipun sistem demokrasi mengusung konsepsi kedaulatan di tangan rakyat, mekanisme pemilu yang berbiaya tinggi pada praktiknya melahirkan hubungan simbiosis antara penguasa dan pemodal. “Pengusaha memberikan dukungan modal kampanye yang besar, sementara kandidat terpilih memberikan balasan berupa keistimewaan kebijakan, proyek pemerintah, atau perlindungan hukum.”
Maka, tak heran jika reshuffle seharusnya meningkatkan kinerja pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government), tanpa korupsi, dengan efektivitas dan investasi yang meningkat, serta birokrasi yang bekerja lebih cepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengangguran masih banyak, utang menumpuk, dan kabinet makin besar serta makin gemuk. Strukturnya gemuk, biayanya juga sangat mahal, dan kerjanya sangat lambat. Terlebih lagi jika pejabat yang dipilih tidak kompeten di bidangnya. Lantas, apa yang diharapkan dari pergantian pejabat ini?
Islam memiliki konsepsi tata kelola pemerintahan tersendiri yang berbeda dari sistem demokrasi, presidensial, maupun parlementer. Dalam Islam, akad pengangkatan pejabat publik berlandaskan prinsip wakalah (perwakilan) untuk melayani umat dan menjalankan syariat Islam, bukan transaksi politik dengan korporasi atau oligarki. Pejabat publik, lanjutnya, mengemban prinsip mas’uliyah ‘ammah (tanggung jawab umum) yang mencakup empat kriteria utama, yakni al-quwwah (kekuatan atau kapabilitas), ketakwaan, ar-rifq (kelemahlembutan), dan laa munaffirun (tidak menimbulkan antipati). Profesionalitas juga mendapat perhatian khusus dalam Islam. Syekh Abdul Qadir Zallum dalam kitab Nizamul Hukmi fii Al-Islam, bab Jihaz Idari, menegaskan bahwa sistem administrasi dalam Islam mengadopsi tiga hal: pertama, sederhana dalam aturan; kedua, cepat dalam layanan; dan ketiga, dijalankan oleh orang yang profesional. Jadi, profesionalisme disebut secara khusus dalam Islam dan menjadi prasyarat.
Satu-satunya sistem ideal dalam paradigma bernegara hanyalah sistem Islam, sistem yang berasal dari Sang Khalik sebagai sistem terbaik. Pemerintahan dalam Islam memiliki dua fungsi, yaitu rā‘in (pengurus) dan junnah (pelindung), yang seharusnya tertanam dalam pola pikir penguasa. Ketika mendapatkan kekuasaan, penguasa bukan sekadar memperoleh kekuasaan, tetapi juga mendapatkan tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi rakyat.
Sebagaimana dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau selalu merasa gelisah terkait keadaan rakyatnya. Beliau sampai blusukan untuk mencari tahu dan memastikan bahwa rakyatnya dalam keadaan kenyang, sehat, aman, dan nyaman. Ketika mendapati seorang ibu dan anak kecil yang tidak bisa makan, bahkan hanya memasak batu, Umar langsung merasa bahwa hal itu adalah kesalahannya dan menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat sehingga yang dikejar bukan semata-mata pencapaian duniawi, tetapi juga keberkahan di dunia maupun akhirat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar