Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana, sementara anggaran tahun 2026 mencapai Rp4,62 triliun (MetroTV, 15/10/2026).
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat ketika bencana datang, terlebih tiga tersangka berasal dari lingkungan BNPB dan dua lainnya dari pihak swasta.
Amanah yang Dikhianati
Bencana alam saja sudah cukup membuat masyarakat kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga, sehingga bantuan yang terlambat atau tidak tepat sasaran dapat memperberat penderitaan yang mereka alami. Jika dana penanganan bencana benar-benar diselewengkan, persoalannya bukan sekadar kerugian keuangan negara, melainkan dugaan pengkhianatan terhadap amanah yang menyangkut keselamatan manusia.
Bayangkan masyarakat yang sedang mengungsi, anak-anak yang membutuhkan makanan, orang sakit yang memerlukan obat, serta keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan berharap pertolongan segera datang. Dalam keadaan seperti itu, setiap rupiah anggaran bencana memiliki arti penting, sehingga dugaan penyalahgunaannya tidak pantas dipandang sebagai perkara administratif biasa.
Masalah ini memperlihatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaannya tidak disertai tanggung jawab yang kuat. Anggaran Rp4,62 triliun seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat penanganan darurat, bukan sekadar angka besar dalam dokumen keuangan yang sulit dirasakan manfaatnya oleh korban.
Pemberantasan korupsi memang memerlukan penindakan hukum yang tegas, tetapi penindakan saja belum cukup untuk menghentikan kejahatan yang terus berulang. Selama penyebab mendasarnya tidak dibenahi, penangkapan pelaku hanya menyelesaikan perkara yang sudah terjadi, sementara celah penyalahgunaan kekuasaan masih berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain.
Salah satu persoalan mendasar ialah lemahnya ketakwaan ketika seseorang tidak lagi menjadikan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pengendali perilakunya. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana melayani masyarakat dapat berubah menjadi kesempatan mencari keuntungan pribadi apabila kepentingan diri ditempatkan di atas amanah.
Selain itu, integritas pribadi harus ditopang oleh sistem pengawasan yang kuat dan tidak mudah ditembus kepentingan tertentu. Pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan darurat membutuhkan pengawasan ketat, pencatatan yang jelas, pemeriksaan independen, serta penelusuran aliran dana agar penyimpangan dapat dicegah dan ditemukan sedini mungkin.
Syariat sebagai Solusi
Islam memandang jabatan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hak istimewa untuk memperkaya diri atau kelompok. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa: 58), sebuah peringatan bahwa amanah harus ditunaikan dengan benar, termasuk dalam mengelola harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Penerapan nilai tersebut tidak cukup berhenti pada nasihat moral atau imbauan agar pejabat bersikap jujur, melainkan harus diwujudkan melalui aturan dan pengawasan yang nyata. Dalam pandangan Islam, ketakwaan individu perlu berjalan bersama penerapan syariat secara menyeluruh agar tanggung jawab pribadi dan tata kelola pemerintahan saling menguatkan.
Langkah pertama ialah membangun ketakwaan melalui pendidikan akidah Islam sehingga pejabat memahami bahwa kekuasaan bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan Allah. Kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya diharapkan membentuk pribadi yang jujur, sekaligus menjadi landasan moral dalam menjalankan kewenangan.
Langkah kedua ialah memperketat pengawasan terhadap harta pejabat, proses pengadaan, dan penggunaan anggaran, terutama ketika keadaan darurat menuntut keputusan cepat. Pemeriksaan kekayaan, transparansi transaksi, audit berkala, serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat perlu dilaksanakan secara serius agar keadaan darurat tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban.
Langkah ketiga ialah menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, kekayaan, hubungan keluarga, maupun kedekatan dengan penguasa, sehingga tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap pertanggungjawaban.
Dalam sistem Islam, negara juga berkewajiban mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan pertolongan bagi korban bencana sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pengelolaan anggaran harus diarahkan pada kemaslahatan, sedangkan pejabat wajib menjalankan tugas sesuai syariat dan tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk menguasai harta yang bukan haknya.
Oleh karena itu, solusi hakiki tidak berhenti pada penangkapan tersangka, tetapi menuntut pembenahan menyeluruh terhadap manusia, pengawasan, dan aturan yang mengendalikan kekuasaan. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh menjadi landasan solusi yang ditawarkan Islam, dengan ketakwaan sebagai fondasi, pengawasan sebagai penjaga amanah, dan penegakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Masyarakat yang tertimpa bencana membutuhkan pertolongan nyata, bukan sekadar laporan anggaran dan janji penanganan yang terdengar meyakinkan. Dana bencana adalah amanah untuk menyelamatkan kehidupan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri: selama akar korupsi dibiarkan, masyarakat akan terus menanggung penderitaan, sedangkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh menawarkan jalan untuk membangun tata kelola yang berlandaskan amanah, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar