Oleh : Evi Faouziah S.Pd (Aktivis Dakwah dan Praktisi Pendidikan)
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencetak rekor paling lemah terbaru. Per Jumat (15/05) kurs dolar menyentuh Rp17.600. Masyarakat makin bersiap mengencangkan ikat pinggang karena sejumlah pakar meneropong harga kebutuhan sehari-hari bakal ikut terdampak. (www.bbc.com, 16-05-2026)
Melemahnya rupiah terhadap dolar AS bukan sekadar berita ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi kehidupan rakyat kecil. Ketika nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan ikut melonjak, biaya produksi naik, tarif energi membengkak, dan daya beli masyarakat semakin hancur. Yang paling terpukul tentu masyarakat menengah-bawah mereka yang sejak awal hidup dalam keterbatasan, dengan penghasilan pas-pasan dan tanpa jaminan kehidupan yang layak.
Di tengah kondisi itu, penguasa justru menyatakan keadaan masih aman. Kalimat semacam ini terasa menyakitkan bagi rakyat yang setiap hari dipaksa menghitung ulang kebutuhan hidupnya. Sebab rakyat tidak hidup dari narasi optimisme pemerintah, tetapi dari realitas harga sembako yang terus naik, biaya sekolah yang mahal, lapangan kerja yang sempit, dan utang yang semakin menjerat.
Ini bukan sekadar krisis ekonomi biasa. Ini adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin kehidupan rakyat.
Kapitalisme Membuat Negeri Guncang
Ketika perang dan konflik global terjadi, seperti memanasnya hubungan AS-Iran, ekonomi Indonesia langsung terguncang. Rupiah melemah, pasar panik, dan harga-harga ikut naik. Mengapa? Karena sejak awal sistem ekonomi kapitalisme menjadikan negeri-negeri berkembang seperti Indonesia bergantung pada kekuatan asing, dolar, investasi luar negeri, dan mekanisme pasar global.
Inilah watak kapitalisme yaitu rapuh, spekulatif, dan penuh ketergantungan. Negara tidak dibangun di atas kemandirian ekonomi, tetapi dijadikan bagian dari permainan pasar internasional. Mata uang kertas yang tidak memiliki nilai hakiki sangat mudah diguncang oleh kepentingan politik dan ekonomi negara-negara besar. Akibatnya, rakyat kecil di negeri ini harus menanggung dampak dari konflik yang bahkan tidak mereka ciptakan.
Lebih parah lagi, pemerintah tidak menyentuh akar persoalan. Solusi yang diberikan hanya bersifat tambal sulam yaitu menambah utang, menjaga iklim investasi, memperluas pajak, atau mengurangi subsidi. Semua itu justru semakin membebani rakyat. Negara seakan hanya sibuk menjaga stabilitas pasar, tetapi abai menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.
Padahal yang sedang hancur bukan sekadar angka rupiah, tetapi ketahanan hidup rakyat. Nelayan kesulitan solar, pedagang kecil kesulitan modal, buruh tercekik harga kebutuhan, dan keluarga miskin makin sulit makan layak. Ketika kebutuhan hidup tak terpenuhi, rakyat akhirnya mencari jalan pintas melalui pinjaman online ribawi yang menghancurkan.
Pinjol tumbuh subur bukan karena rakyat konsumtif semata, tetapi karena sistem ekonomi telah gagal menjamin kebutuhan dasar mereka. Kapitalisme menciptakan kemiskinan, lalu menyediakan jebakan utang sebagai “solusi”. Akibatnya rakyat hidup dalam lingkaran setan: bekerja keras, berutang, lalu tenggelam dalam tekanan hidup yang tak berujung.
Allah Swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)
Riba bukan sekadar dosa individu, tetapi fondasi sistem kapitalisme global hari ini. Selama ekonomi dibangun di atas riba dan utang, maka yang lahir adalah ketimpangan, krisis, dan penderitaan rakyat.
Penguasa Kehilangan Fungsi Sebagai Pelindung Umat
Pernyataan pemerintah yang menganggap kondisi rakyat masih aman menunjukkan betapa jauhnya penguasa dari realitas kehidupan masyarakat. Ini adalah dampak dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan.
Dalam sistem sekuler kapitalisme, penguasa tidak lagi diposisikan sebagai pengurus rakyat, melainkan sekadar pengelola negara dan penjaga kepentingan ekonomi. Keberhasilan diukur dari pertumbuhan investasi dan angka statistik, bukan dari apakah rakyat bisa makan dengan layak atau tidak.
Akibatnya, penderitaan masyarakat sering dianggap biasa. Selama pasar masih bergerak dan investasi tetap masuk, penguasa merasa keadaan terkendali, meski rakyat sesungguhnya sedang jatuh satu per satu dalam kemiskinan dan tekanan mental.
Padahal dalam Islam, kekuasaan adalah amanah besar untuk mengurus urusan umat. Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa wajib memastikan rakyat hidup dalam keamanan, kecukupan, dan kemuliaan. Bukan membiarkan mereka berjuang sendiri menghadapi kerasnya hidup.
Islam tidak membenarkan negara lepas tangan terhadap kebutuhan rakyat. Negara wajib hadir menjaga distribusi kekayaan, menjamin kebutuhan pokok masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mencegah praktik ekonomi zalim seperti riba, monopoli, serta penimbunan.
Islam Memiliki Sistem Ekonomi yang Adil dan Stabil
Islam tidak membangun ekonomi di atas utang dan spekulasi seperti kapitalisme. Dalam Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa Islam menetapkan sistem moneter berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan pasar global.
Islam juga menetapkan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi atau oligarki. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat dapat dijamin tanpa bergantung pada utang luar negeri maupun pajak yang mencekik.
Negara dalam Islam benar-benar berfungsi sebagai ra’in dan junnah pengurus sekaligus pelindung rakyat. Penguasa tidak boleh menikmati kemewahan di tengah rakyat yang kesulitan hidup. Ia wajib memastikan tidak ada rakyat yang lapar, terlilit utang, atau kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok.
Karena itu, krisis rupiah hari ini sesungguhnya membuka satu kenyataan besar sistem kapitalisme telah gagal menghadirkan kesejahteraan dan keamanan hidup bagi manusia. Sistem ini hanya menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat kecil terus menjadi korban.
Maka solusi hakiki tidak cukup hanya mengganti kebijakan atau mengganti pejabat. Yang harus diubah adalah sistemnya. Sebab selama kapitalisme tetap dipertahankan, penderitaan rakyat hanya akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Umat membutuhkan perubahan mendasar menuju penerapan Islam secara kaffah, karena hanya syariat Islam yang mampu menghadirkan keadilan ekonomi, kestabilan kehidupan, dan perlindungan hakiki bagi seluruh rakyat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar