Oleh: Nada Navisya S.Pd (Aktivis Muslimah)
Seolah ingin menyelesaikan konflik Gaza, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) kembali mendesak Hamas menyepakati demiliterisasi Jalur Gaza. Tuntutan utama Amerika Serikat ialah penyerahan hampir seluruh persenjataan serta peta jaringan terowongan bawah tanah (antaranews.com/7/4/2026). Namun Hamas menolak karena dinilai mengancam eksistensi dan perjuangan mereka. Hamas juga menegaskan tahap pertama kesepakatan harus dijalankan sepenuhnya sebelum masuk tahap berikutnya.
Penolakan itu wajar. Israel kerap melanggar perjanjian dan hanya menjalankannya sesuai kepentingan sendiri. Meski gencatan senjata disepakati, serangan tetap terjadi dan menewaskan warga sipil. Karena itu Hamas mendesak para mediator bertindak tegas. Hamas menegaskan perlawanan tetap menjadi pilihan menghadapi agresi tersebut.
Ambisi Trump dan BoP
BoP bukan mediator netral, melainkan alat kapitalisme global yang berpihak pada Barat dan Zionis. BoP didirikan Amerika Serikat dengan anggota dari kalangan pro-Zionis, seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, dan lainnya. Karena itu, sejak awal lembaga ini dinilai bukan dibentuk demi perdamaian.
Trump sendiri disebut berbohong lebih dari 30.000 kali selama menjabat Presiden AS (axialnews.id, 22/4/2026). Sementara Zionis dikenal ingkar janji, merampas, menjajah, bahkan melakukan genosida. Karena itu, sulit mengharap perdamaian yang adil dari mereka.
BoP hanya bagian dari rencana Trump menghentikan perlawanan Gaza. Sejak awal, Trump memiliki ambisi mengambil alih Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan wisata, pusat teknologi, serta bisnis. Demi itu, AS menempuh berbagai cara untuk mengusir rakyat Palestina dan menguasai Gaza.
Solusi Semu Barat
Masyarakat sering terkecoh bahwa persoalan Palestina akan selesai lewat perdamaian ala Barat. Padahal cara ini gagal menghentikan penjajahan di Gaza. Dewan Keamanan PBB menjadi bukti bahwa organisasi internasional tak mampu menyelesaikan masalah ini. PBB sangat dipengaruhi hak veto, dan AS kerap memakainya demi kepentingannya.
Karena PBB dianggap tak cukup efektif, AS membentuk BoP sebagai kelanjutan proyek kolonial. Kehadiran BoP memudahkan Trump mendesain ulang Gaza tanpa melibatkan rakyatnya. Melalui pelucutan senjata, AS berupaya menghentikan perjuangan rakyat Gaza.
Masyarakat juga dipaksa percaya bahwa solusi Palestina ialah dua negara. Demiliterisasi dipromosikan seolah jalan damai: Hamas meletakkan senjata, maka konflik selesai. Padahal ini serangan pemikiran agar perlawanan dianggap ancaman, sedangkan penyerahan senjata dianggap solusi. Karena itu, demiliterisasi hanyalah cara AS dan Zionis mengendalikan Gaza.
Pengkhianatan Pemimpin Muslim
Bergabungnya pemimpin Muslim dalam BoP dinilai sebagai kesalahan fatal, bahkan pengkhianatan nyata. Sebab sejak awal BoP dibentuk untuk menghentikan perlawanan Gaza, sementara pembentuknya adalah AS yang selama ini membantu Zionis menjajah kaum Muslim.
Pemimpin kaum Muslim seharusnya mengerahkan pasukan membantu mujahidin di Gaza, bukan sekadar berdiplomasi. Palestina adalah wilayah Islam yang wajib dibebaskan melalui kekuatan militer, bukan negosiasi. Karena itu para pemimpin Muslim seharusnya mengirim bantuan nyata.
Namun kekuatan militer negeri-negeri Muslim justru terbelenggu kepentingan asing dan sekat nasionalisme. Negeri-negeri Muslim terpecah dalam batas negara sehingga sulit mengerahkan kekuatan bersama. Selama itu berlangsung, kaum Muslim tidak akan menjadi kekuatan global.
Khilafah dan Palestina
Jika negeri-negeri Muslim disatukan dalam satu kepemimpinan tunggal bernama Khilafah, maka kekuatan militer umat akan terkonsolidasi dalam satu komando dan dapat digerakkan mengusir penjajah Zionis dari Palestina. Rasulullah bersabda, “Imam (khalifah) adalah perisai, di belakangnya kaum Muslim berperang dan berlindung.” (HR Bukhari Muslim).
Khilafah dipandang sebagai kepemimpinan global umat Islam yang menerapkan syariat dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Karena itu, Khilafah bukan sekadar konsep politik, tetapi kewajiban syar’i yang harus diwujudkan.
Selama umat tidak memiliki perisai, penjajahan fisik maupun pemikiran akan terus berulang. Darah kaum Muslim akan terus tertumpah, potensi umat dipadamkan, dan para pemimpin tetap tunduk pada asing.
Umat harus sadar dan bangkit. Islam bukan sekadar agama spiritual, tetapi ideologi yang mengatur kehidupan. Imam Al-Ghazali menyebut agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar: agama adalah asas, kekuasaan penjaganya.
Karena itu umat harus bersatu, melepaskan nasionalisme dan sistem kapitalisme. Umat harus menjadikan akidah Islam sebagai pengikat persatuan dan syariat sebagai aturan hidup. Persoalan Palestina tidak cukup dengan doa, tetapi membutuhkan bantuan nyata berupa kekuatan militer yang dinilai hanya dapat diwujudkan melalui negara Khilafah.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar