Oleh: Arina Sayyidatus Syahidah
Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” yang melibatkan sekitar delapan juta warga di berbagai penjuru Amerika Serikat pada 28 Maret 2026 bukan sekadar ekspresi spontan ketidakpuasan publik, melainkan refleksi dari akumulasi krisis multidimensi yang tengah melanda negara tersebut. Aksi yang tersebar di lebih dari 3.300 titik ini menandai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah modern Amerika, dengan tuntutan utama berupa penghentian perang di Iran serta penolakan terhadap kebijakan domestik yang dinilai represif. Seruan “End this war” yang menggema dalam demonstrasi menjadi simbol kegelisahan publik terhadap eskalasi konflik internasional yang tidak hanya berdampak pada stabilitas global, tetapi juga memperparah tekanan ekonomi domestik. Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Donald Trump hingga 36 persen semakin mempertegas adanya krisis legitimasi politik yang signifikan.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Amerika memperlihatkan gejala yang tak kalah mengkhawatirkan. Utang nasional yang menembus angka US$39 triliun pada Maret 2026 mencerminkan beban fiskal yang kian tidak terkendali, terutama akibat pembiayaan konflik yang melibatkan poros Israel-Iran. Lonjakan utang hingga setara Rp 1,93 miliar per penduduk menunjukkan bahwa dampak kebijakan luar negeri yang agresif tidak lagi terbatas pada ranah geopolitik, melainkan telah merembet langsung ke kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka ini, demonstrasi besar-besaran tersebut dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan struktural terhadap arah kebijakan negara yang dinilai mengabaikan stabilitas ekonomi dan kepentingan publik. Dengan demikian, fakta-fakta ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung sebagai indikasi kuat bahwa Amerika Serikat tengah menghadapi krisis dalam lingkup politik, ekonomi, dan sosial, yang berpotensi menggerus fondasi hegemoninya di kancah global.
Hal itu mencerminkan bahwa ambisi ekspansionis tersebut telah mengabaikan rasionalitas ekonomi. Keterlibatan dalam konflik, khususnya dengan Iran, telah mendorong lonjakan pengeluaran negara dan memperparah utang nasional Amerika Serikat. Alih-alih memperkuat posisi global, langkah ini justru menunjukkan bahwa ambisi dominasi militer berpotensi menjadi pemicu kerentanan ekonomi dan awal kemunduran struktural Barat.
Lebih dari sekadar dampak ekonomi, arah kebijakan ini juga memperlihatkan konsekuensi politik dan ideologis yang semakin nyata di panggung global. Sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang secara terbuka mendukung Israel dalam menguasai Palestina, serta membangun aliansi dengan negara-negara Eropa dan kawasan Teluk untuk menghadapi Iran, semakin membuka mata dunia terhadap wajah asli hegemoni kapitalisme Amerika. Kebijakan ini tidak hanya memperluas konflik dan ketegangan global, tetapi juga memicu kesadaran publik, termasuk di dalam negeri Amerika sendiri, yang tercermin dari gelombang demonstrasi besar-besaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak pihak menyadari bahwa kebijakan luar negeri Amerika bukanlah semata demi demokrasi atau stabilitas, melainkan sarat kepentingan dominasi dan kekuasaan, sehingga legitimasi moral dan politiknya pun semakin dipertanyakan.
Di tengah terbongkarnya wajah hegemoni global tersebut, terdapat fakta lain yang tidak kalah memilukan sekaligus memalukan, yakni sikap para penguasa di negeri-negeri Muslim yang justru memilih bersekutu dengan Amerika Serikat. Ketika kekuatan yang secara nyata menjadi penopang Israel dalam menindas Palestina tetap dijadikan mitra strategis, maka hal tersebut mencerminkan ketidak sesuaikan ideologi yang diemban dalam berpolitik.
Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan pembangunan, tampak adanya ketundukan politik yang berakar pada paradigma sekularisme, di mana kekuasaan dijalankan semata atas asas manfaat, bukan Islam itu sendiri. Akibatnya, para penguasa ini cenderung memilih diam, bahkan berkompromi secara terang-terangan di hadapan ketidakadilan global, seolah kehilangan keberanian untuk membela kehormatan dan darah kaum Muslimin. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi umat tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga bersumber dari kepemimpinan internal yang gagal merepresentasikan kekuatan sejati Islam sebagaimana pernah terwujud dalam sejarah kegemilangannya. Oleh karena itu, keberlanjutan aliansi semacam ini tidak hanya layak dikritisi, tetapi juga harus diakhiri sebagai bagian dari upaya mengembalikan orientasi kepemimpinan kepada prinsip-prinsip Islam yang hakiki.
Dalam menghadapi realitas ini, umat Islam perlu terus disadarkan bahwa dominasi Amerika Serikat beserta hegemoni kapitalisme dan politik demokrasinya bukanlah solusi bagi peradaban, melainkan sumber kerusakan yang nyata. Berbagai konflik yang melibatkan negeri-negeri Muslim, termasuk di Palestina, menunjukkan bagaimana umat kerap dijadikan objek permainan kepentingan global melalui politik adu domba. Ironisnya, tidak sedikit penguasa Muslim yang justru terjebak dalam pusaran tersebut, sehingga bukannya melindungi umat, mereka malah menjadi bagian dari struktur yang melemahkan posisi Islam di kancah internasional. Oleh karena itu, kesadaran ini harus dibangun secara sistematis agar umat tidak lagi terperdaya oleh narasi-narasi yang menyesatkan.
Seiring dengan itu, upaya penyadaran politik umat Islam harus terus dikuatkan melalui edukasi yang mendalam tentang konsep politik dalam Islam, sistem pemerintahan Islam, serta hakikat kepemimpinan yang berlandaskan syariat. Umat tidak cukup hanya memahami realitas penindasan, tetapi juga harus dibekali dengan pemahaman ideologis yang sahih agar mampu membedakan antara sistem yang lahir dari wahyu dan sistem buatan manusia yang sarat kepentingan. Dengan demikian, akan terbentuk kesadaran kolektif yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional dan terarah dalam memperjuangkan perubahan.
Pada akhirnya, arah perjuangan umat harus diarahkan pada upaya mengganti tatanan dunia yang rusak ini dengan sistem yang berasal dari Allah SWT, yakni melalui penegakan Khilafah sebagai institusi kepemimpinan Islam yang menyeluruh. Khilafah bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan mekanisme penerapan syariat secara kaffah yang akan menjaga agama, jiwa, harta, dan kehormatan umat. Dengan tegaknya kepemimpinan Islam yang sahih, umat tidak lagi berada dalam posisi lemah dan terpecah, melainkan menjadi kekuatan yang mandiri dan berdaulat, mampu menghentikan kezaliman serta menghadirkan keadilan bagi seluruh manusia.
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.” QS. Al-Baqarah: 208.
Wallahu a'lam bishawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar