Oleh : Pastri Sokma Sari
Berita terkait judi online tidak pernah usai dan kasusnya seperti tidak diselesaikan dengan tegas dan tuntas. Menurut berita yang dilansir oleh (www.antaranews.com, 10/05/2026) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkap sementara peran ratusan warga negara asing dalam kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Sebanyak 321 orang telah diamankan, dengan 320 di antaranya merupakan WNA dari berbagai negara Asia, sedangkan satu orang warga Indonesia masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri. Para pelaku diketahui memiliki tugas berbeda, mulai dari telemarketing, layanan pelanggan, admin, hingga penampung dana. Polisi menegaskan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan dan peran masing-masing pelaku.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana yang dilansir oleh (www.metrotvnews.com, 10/05/2026) menilai terungkapnya kasus mafia judi online di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, menunjukkan bahwa praktik judi daring di Indonesia masih berjalan secara terorganisir dan melibatkan jaringan kompleks lintas negara. PPATK menyebut penanganan judi online harus dilakukan bersama oleh aparat penegak hukum, kementerian terkait, hingga penyedia jasa keuangan untuk memutus aliran transaksi ilegal. Lembaga tersebut juga terus mendukung penyelidikan melalui analisis transaksi mencurigakan, termasuk pelacakan rekening nominee dan aliran dana lintas platform. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang 2017–2025 mencapai sekitar Rp1.163 triliun dengan lebih dari 956 juta transaksi, sehingga diperlukan penguatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Paradigma sekuler kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan instan telah mendorong sebagian masyarakat menjadikan judi online sebagai jalan cepat memperoleh uang dalam jumlah besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Fenomena ini menunjukkan belum terciptanya sistem ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, serta tingginya kebutuhan hidup membuat sebagian orang tergoda mencari penghasilan instan melalui cara yang haram. Gaya hidup konsumtif juga semakin mendorong masyarakat mengejar materi tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya. Pola pikir materialistis ini membuat banyak orang mengabaikan dampak buruk yang ditimbulkan.
Judi online kini bukan sekadar aktivitas ilegal, tetapi telah berkembang menjadi budaya yang merusak berbagai lapisan masyarakat. Anak muda, orang tua, kalangan miskin maupun kaya, hingga yang berpendidikan maupun tidak, semuanya berpotensi terjerat.
Maraknya bisnis judi online juga dipicu oleh keuntungan besar yang diperoleh para pelaku. Para pelaku bahkan justru terkesan seperti pihak yang tidak bisa disentuh hukum. Dukungan teknologi digital yang semakin mempermudah promosi, transaksi, dan perluasan jaringan perjudian secara cepat dan masif. Perkembangan teknologi digital dan penggunaan ponsel pintar membuat akses terhadap judi online semakin mudah dan bersifat pribadi. Dengan internet dan ponsel, seseorang dapat bermain judi online kapan saja dan di mana saja, bahkan masyarakat yang bukan pelaku pun sering terpapar iklan judol di berbagai aplikasi. Generasi saat ini tumbuh di tengah arus digitalisasi yang sulit dihindari, sehingga anak-anak pun sangat dekat dengan teknologi dan internet. Minimnya pengawasan serta lemahnya aturan dalam sistem saat ini membuat akses terhadap konten judi online semakin terbuka dan berpotensi menjerat masyarakat, termasuk generasi muda.
Indonesia pun kerap menjadi sasaran empuk mafia judi online internasional. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara dalam mencegah masuk dan berkembangnya jaringan perjudian lintas negara. Adanya wacana pelegalan judol agar pajak dan perputaran ekonomi hanya di Indonesia menjadi bukti bahwa judol memang sudah menjadi budaya di negara ini dan bukti abainya negara dalam upaya mengentaskan praktik tersebut.
Pemblokiran situs serta aplikasi judol terbukti belum efektif karena kontennya terus bermunculan dan pergerakan bandar lebih cepat dibanding penanganan pemerintah. Negara juga cenderung hanya berperan sebagai pembuat regulasi tanpa langkah tegas yang mampu memberi efek jera kepada pelaku maupun bandar judi online. Lemahnya sistem hukum, ditambah adanya oknum pejabat yang ikut terjerat judol, semakin memperlihatkan sulitnya pemberantasan praktik ilegal tersebut secara menyeluruh.
Judi online modern saat ini telah berkembang menjadi kejahatan siber transnasional yang terorganisir. Jaringannya melibatkan sistem keuangan, teknologi digital, hingga operasional lintas negara yang sulit dilacak tanpa kerja sama dan penindakan yang kuat.
Dalam Islam, akidah dijadikan landasan utama kehidupan sehingga setiap perbuatan harus terikat pada aturan halal dan haram, bukan sekadar keuntungan materi. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya membentuk kesadaran bahwa segala bentuk perjudian, baik online maupun offline, adalah perbuatan yang diharamkan. Pandangan ini tidak hanya dimiliki individu, tetapi juga menjadi dasar sikap masyarakat dan negara dalam menyikapi judi online. Al-Qur’an secara tegas melarang perjudian karena termasuk perbuatan setan yang merusak dan harus dijauhi.
Pemberantasan judi online akan efektif jika aturan Islam terkait perjudian diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Islam tidak hanya melarang judi, tetapi juga menutup segala celah yang dapat mendorong masyarakat terjerumus ke dalamnya. Sistem ini membangun ketakwaan individu sekaligus menghadirkan kontrol masyarakat dan negara terhadap berbagai bentuk kemaksiatan. Dengan penerapan aturan yang konsisten, praktik judi online dapat dicegah hingga ke akar masalahnya.
Sindikat judi online juga tidak boleh diberi toleransi karena telah merusak moral, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Para bandar maupun pihak yang terlibat harus dikenai sanksi tegas sesuai syariat agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memutus jaringan perjudian yang terorganisir dan lintas negara. Dengan langkah yang tegas dan menyeluruh, masyarakat dapat terlindungi dari bahaya judi online.
Dalam Islam, negara memiliki peran sebagai raa’in dan junnah, yaitu pengurus sekaligus pelindung rakyat. Negara bertanggung jawab menjaga masyarakat dari berbagai ancaman yang merusak, termasuk judi online. Perlindungan tersebut dilakukan melalui aturan yang tegas, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang adil. Dengan peran itu, keamanan serta ketenteraman masyarakat dapat lebih terjamin.
Negara juga harus memiliki kedaulatan teknologi agar mampu melindungi masyarakat dari sindikat judi online. Penguasaan teknologi diperlukan untuk mengawasi, membatasi, dan memutus akses terhadap jaringan perjudian digital. Dengan kemampuan teknologi yang mandiri, negara tidak mudah bergantung pada pihak asing dalam menangani kejahatan siber. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan digital dan melindungi generasi dari dampak buruk judi online.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar