Oleh: Ummu Anjaly, S.K.M
Pendidikan tinggi sejatinya menjadi kawah candradimuka lahirnya generasi unggul yang siap membangun peradaban. Namun hari ini, arah pendidikan justru kian bergeser, bukan lagi mencetak manusia berkualitas, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan pasar industri. Ketika kampus diposisikan layaknya pabrik tenaga kerja, maka hilanglah ruh pendidikan sebagai pembentuk kepribadian dan pemikir. Di sinilah pentingnya meninjau ulang sistem yang melahirkan orientasi sempit tersebut.
Pendidikan Tunduk pada Kepentingan Industri
Wacana penghapusan jurusan kuliah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri kembali mencuat. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyatakan bahwa jurusan perkuliahan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat agar pendidikan tinggi tunduk pada kepentingan ekonomi.
Namun, sejumlah akademisi menolak pendekatan tersebut. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma) menegaskan bahwa kampus bukan pabrik pekerja. Mereka menilai penutupan program studi bukan solusi, melainkan perlu adanya reposisi dan penguatan kurikulum. Rektor UGM juga menyampaikan bahwa evaluasi program studi dilakukan secara berkala, namun tetap mempertimbangkan aspek keilmuan dan kebutuhan masyarakat luas.
Perbedaan pandangan ini menegaskan adanya tarik-menarik kepentingan dalam dunia pendidikan: antara idealisme akademik dan tuntutan pasar. Beberapa pihak bahkan mendorong transformasi program studi alih-alih eliminasi, sebagai bentuk adaptasi tanpa kehilangan jati diri pendidikan. (Kompas.com, 29 April 2026)
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/29/21154001/soal-polemik-prodi-tak-relevan-mendikti-dikembangkan-bukan-ditutup?utm_source=telegram&utm_medium=social
Dampak Liberalisme-Sekuler dalam Pendidikan
Fenomena ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan konsekuensi dari penerapan sistem liberalisme-sekuler yang memisahkan pendidikan dari nilai-nilai hakiki. Perguruan tinggi dipaksa mengikuti logika pasar: apa yang tidak menguntungkan secara ekonomi dianggap tidak relevan.
Akibatnya, orientasi pendidikan menjadi pragmatis. Ilmu dinilai berdasarkan nilai jual, bukan manfaatnya bagi peradaban. Negara pun tampak lepas tangan dalam menentukan arah pendidikan. Kebijakan yang diambil lebih bersifat reaktif, mengikuti tekanan berbagai kepentingan, baik industri maupun global.
Dalam sistem ini, negara tidak berperan sebagai pengarah utama pembangunan sumber daya manusia, melainkan sekadar fasilitator bagi kebutuhan pasar. Dampaknya, banyak bidang keilmuan yang sejatinya penting bagi kehidupan masyarakat justru terpinggirkan. Pendidikan kehilangan fungsi strategisnya sebagai pembentuk pola pikir dan kepribadian generasi.
Pendidikan dalam Naungan Khilafah
Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam sistem Islam, negara tidak tunduk pada kepentingan industri, melainkan berfungsi sebagai pengurus rakyat yang memastikan seluruh kebutuhan umat terpenuhi, termasuk pendidikan.
Negara dalam sistem Khilafah akan menentukan arah pendidikan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan tekanan pasar. Negara memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan visi, kurikulum, serta pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak akan kehilangan arah, karena berpijak pada syariat Islam.
Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah) sekaligus membekali individu dengan ilmu dan keterampilan. Negara akan mencetak para ahli di berbagai bidang sesuai kebutuhan umat, baik di bidang kesehatan, teknologi, pertanian, maupun ilmu syariah.
Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus urusan rakyat, termasuk memastikan pendidikan berjalan sesuai tujuan yang benar. Dengan sistem Islam, pendidikan tidak akan menjadi alat kapitalisasi, melainkan sarana membangun peradaban.
Penutup
Krisis arah pendidikan hari ini adalah cerminan dari krisis sistem yang lebih besar. Ketika pendidikan dikendalikan oleh logika pasar, maka yang lahir bukanlah generasi pemimpin peradaban, melainkan pekerja yang tunduk pada sistem.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa solusi mendasar tidak cukup dengan tambal sulam kebijakan. Diperlukan perubahan sistemik yang mengembalikan pendidikan pada tujuan hakikinya. Khilafah sebagai institusi politik Islam menawarkan solusi komprehensif untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar kepentingan industri.
Dengan kembali pada sistem Islam, pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkepribadian mulia dan siap membangun peradaban yang gemilang.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar