Oleh : Zulfi Nindyatami, S.Pd.
Indonesia terkenal dengan investasi dalam industrinya. Beragam perusahaan muncul di mana-mana dengan produksi heterogen, dari mulai tekstil hingga otomotif. Ditambah pemerintah memperluas ruang investasi besar-besaran. Namun, kebutuhan pekerja ahli di industri ini bertolak belakang dengan kondisi pendidikan tinggi. Tidak sedikit lulusan sarjana yang menganggur karena gelar yang diperoleh tidak relevan dengan prospek kerja yang dibutuhkan.
Pemerintah Indonesia melontarkan wacana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi tembus target pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco sekaligus Dosen Unair, menegaskan keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan. Menurutnya kondisi ekonomi di Indonesia tidak stabil. Salah satu faktor penyebabnya ialah kebutuhan pekerja ahli yang minim diambil dari serapan lulusan perguruan tinggi. Ketidaksesuaian antara pasar industri dengan lulusan dari beberapa program studi (14/05/2026, https://duniadosen.com).
Pandangan dari Guru Besar Global Academy Financial Management (GAFM), Moch. Mukhtar Ali, menegaskan banyak faktor yang menyebabkan program studi tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Ditambah hal ini terjadi di tengah tekanan efisiensi anggaran, tuntutan serapan lulusan, dan dinamika industri yang berubah cepat. Maka, perguruan tinggi dihadapkan pada pilihan strategis berupa mempertahankan, mentransformasi, atau menutup program studi tertentu. Namun, pilihan pemerintah menutup program studi bukan jadi solusi pertama yang dipilih. Akar permasalahan perlu digali lebih mendalam. Pertama mismatch kurikulum dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang stagnan membuat lulusan tidak memiliki kompetensi yang relevan. Kedua kegagalan positioning atau branding program studi kepada calon mahasiswa. Ketiga keterbatasan ekosistem pembelajaran dari mulai sarana, kemitraan industri, dan kurangnya dosen praktisi. Menurutnya, tidak semua kebutuhan strategis bangsa tercermin dari kebutuhan pasar. Jika masih tetap dengan solusi ekstrem tersebut, ini dapat mendeposisikan peran perguruan tinggi sebagai institusi pembentuk peradaban. Bukan industi penyedia tenaga kerja (14/05/2026, https://m.kumparan.com).
Rektor UMM dan Unisma menolak penutupan prodi yang tidak sesuai pasar, karena kampus bukan pabrik pekerja. Wakil Rektor UMY lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibanding menutup podi. Rektor UGM mengaku kampusnya rutin mengevaluasi prodi dan terbuka untuk menutup atau membuka merger prodi. Penting jajaran rektor juga ketua program studi untuk mengevaluasi setiap tahun proses keberhasilan juga kegagalan dari prodinya. Agar tidak ada solusi yang kontradiktif di tengah masyarakat (15/05/2026, https://malang.suara.com).
Adopsi Liberalisme-Sekuler menyebabkan perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia industri. Jika ditelaah lebih mendalam lagi, sistem saat ini menekankan nilai-nilai ekonomi yang harus terlebih dahulu maju. Sistem kapitalis yang berasal dari paham sekulerisme (memisahkan antara agama dengan kehidupan) menjadikan buta pada peradaban. Pasar industri menjadi poros utama dalam memajukan suatu bangsa. Akibatnya, tekanan menstabilkan ekonomi ditempa kepada berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan.
Akar permasalahan yang menjadikan pilihan penutupan program studi yakni faktor ekonomi. Kepentingan ekonomi seolah-olah di atas segalanya. Mereka rela mengorbankan anak bangsa untuk mencapai kestabilan ekonomi. Melihat dari situasi jangka pendek ini adalah solusi praktis, namun tidak menjadi solusi universal dan jangka panjang. Peran perguruan tinggi menjadi terabaikan dalam membentuk para cendikiawan yang beradab, bukan hanya kebutuhan industri pekerja. Pemerintah seharusnya mengevaluasi pada sistem pendidikan dan kurikulum, serta tidak menggantungkan pada pasar industri.
Negara lepas tangan terhadap kebutuhan SDM untuk melayani urusan rakyat. Kebijakan yang diambil merupakan reaksi dan respons terhadap berbagai macam kepentingan yang saling bersaing. Akibatnya solusi praktis menumbuhkan kontradiktif di berbagai kalangan. Inilah sistem kapitalis yang mementingkan pertumbuhan ekonomi sebagai jantung negara. Menggerus peradaban karakter dan moral bangsa, demi kepentingan semata. Perguruan tinggi menjadi wadah bagi anak bangsa yang akan menjadi penerusnya. Benahi dari sisi sarana, prasarana, kurikulum, serta sistem pendidikan.
Dalam Islam, negaralah yang memiliki kebutuhan untuk mencetak ahli di berbagai bidang. Sesuai kebutuhan SDM dalam melayani urusan rakyatnya, karena tugas pokok negara dalam Islam Adalah melayani rakyat. Para lulusan dari berbagai prodi diposisikan sesuai keahliannya. Bahkan negara bisa mengatur para lulusan untuk membuka peluang pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Tidak menutup kemungkinan perluasan peran mahasiswa di masyarakat bukan hanya untuk pekerja ekonomi. Mereka dapat menjadi praktisi-praktisi ahli di bidangnya. Islam sangat menghargai segala proses para penuntut ilmu yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perannya. Negara dalam Islam tidak menganggap ekonomi satu-satunya jalan untuk memajukan industri dan penghasilan negara. Maka, para lulusan tetap akan memperoleh peran dalam keahliannya.
Dunia pendidikan adalah tanggung jawab langsung negara. Negara yang menentukan mulai dari visi-misi pendidikan, kurikulum dan pembiayaan untuk SDM pendidikan, serta sarana prasarana. Segala permasalahan perguruan tinggi dapat melibatkan pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Bahkan perguruan tinggi dapat memberikan kritik dan saran pada negara. Peran negara sangatlah penting untuk memajukan bangsa. Islam menjaga pelayanan atas rakyat, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan diperoleh. Sistem pendidikan di tangan pemerintahan Islam, tidak untuk mencetak “pabrik manusia”, namun untuk mencetak para ahli berkarakter yang bertakwa.
Negara mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi, tidak tergantung pada tekanan baik dalam negeri maupun luar negeri karena bersandar kepada syariat. Persaingan ekonomi bukan jalan dalam memajukan suatu bangsa. Keberadaan masyarakat yang ahli di bidangnya merupakan tanggung jawab negara. Inilah peran negara dalam memberikan pemenuhan fasilitas rakyatnya terutama pemenuhan sistem pendidikan yang berkualitas. Islam dengan syariatnya dapat mengurus segala urusan rakyat sebaik mungkin. Tidak ada kepentingan semata untuk memajukan bangsa. Semuanya berdasarkan syariat dan ketakwaan pemerintah juga rakyat. Dengan demikian, negara lebih stabil dari segala ranah dan bidang, tanpa tekanan kepentingan.
_Wallahu a’lam bishshowwab_
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar