Oleh : Sri Setyowati (Aliansi Penulis Rindu Islam)
Di sejumlah wilayah terjadi pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono. Di Universitas Mataram (Uniram) nobar dihentikan dan dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Sedangkan di Ternate, nobar dibubarkan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Judul Pesta Babi merujuk pada tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon yang bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. Kerusakan hutan berarti mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Film berdurasi 95 menit tersebut dibuat di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Membahas soal konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN). Juga digambarkan bagaimana perjuangan suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu melawan penguasa dan oligarki dalam mempertahankan hutan-hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. (kompas.com, 13/05/2026)
Di Papua, pesta babi adalah sebuah ritual budaya yang sangat dihormati. Pengambilan judul tersebut merupakan sindiran dan kritik sosial kepada elit politik dan para oligarki yang membagi-bagi tanah ulayat (tanah yang dikuasai dan dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat) dan hutan Papua dengan dalih untuk pertumbuhan ekonomi.
Pemberian jutaan hektare kepada para oligarki adalah balas jasa atas dukungan mereka pada pemenangan atas jabatannya. Atas nama PSN, tanah dirampas oleh oligarki yang mendapat stempel dari elit penguasa. Lahan yang seharusnya untuk kehidupan masyarakat banyak hanya dikuasai segelintir orang. Kekayaan alam terus dieksploitasi, tetapi tidak menjadikan masyarakat sekitarnya hidup sejahtera. Rakyat tetap hidup dalam kemiskinan bahkan kehilangan tempat tinggalnya.
Bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekedar pepohonan. Hutan adalah sumber kehidupan. Ada sumber pangan sagu dan sumber air. Hutan adalah penyangga ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam.
Memang belum terlihat dampaknya dalam waktu dekat ketika hutan dibabat dalam skala besar. Namun, pembabatan hutan akan menjadi bom waktu yang siap meledak seperti bencana Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi
Respon yang berlebihan dari pemangku jabatan menghilangkan rasionalis berfikir. Ini menunjukkan adanya kecemasan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan tindakan TNI tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan dan mencederai prinsip negara hukum. TNI sebagai institusi pertahanan negara yang tugasnya menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman militer justru masuk ke ruang sipil dengan membubarkan nobar. TNI yang seharusnya membela rakyat justru menjadi alat bagi elit politik dan oligarki untuk mengintimidasi rakyat. Bukan memberikan rasa aman, aparat justru menambah keresahan dan kecemasan rakyat .
Itulah yang terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan saat ini. Sistem yang dikatakan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kenyataannya kekuasaan berada di tangan pemilik modal dan elit penguasa.
Dalam Islam, kepemilikan secara tegas dibagi menjadi tiga. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing telah jelas peruntukannya, tidak boleh ada perampasan atas nama apapun. Sumber daya alam yang melimpah seperti hutan, tambang, air, dan semua yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi kepemilikan umum. Haram diprivatisasi atau diserahkan pengelolaannya kepada korporasi lokal atau asing. Hanya negara yang berhak mengelolanya. Hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaanya pun tidak boleh merusak kehidupan yang telah ada. Penguasa juga bukan pengambil keputusan mutlak dari hawa nafsunya, harus berdasarkan pada syari'at yang telah Allah tetapkan.
Rasulullah saw. bersabda, "Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api" (HR Abu Dawud).
Untuk itu harus ada perubahan mendasar dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengganti sistem yang nyata-nyata hanya menguntungkan segelintir orang. Hanya sistem Islam yang penuh dengan keadilan bagi semua rakyat baik muslim maupun non muslim.
Wallahu a'lam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar