Oleh : Nanny Ummu Umaroin
Dikarenakan Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencetak rekor paling lemah. Terbaru, per Jumat (15/05) kurs dolar menyentuh Rp17.600. Masyarakat makin bersiap mengencangkan ikat pinggang karena sejumlah pakar meneropong harga kebutuhan sehari-hari bakal ikut terdampak. Dikarenakan Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor, nilainya mencapai 70%. Depresiasi rupiah terhadap dolar membuat kondisi perekonomian di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdampak pada naiknya harga-harga bahan baku dan juga energi.
Rakyat semakin terhimpit, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga berujung pada jeratan pinjol, dll. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pinjaman online alias pinjol mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan outstanding pinjaman itu tumbuh 25,52% (year on year/YoY). “Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026). Total pinjaman Pinjol warga Indonesia capai Rp98,54 Triliun, naik 25% per Januari 2026.
Pemerintah memandang apa yang dialami masyarakat masih dalam kondisi aman. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.500 per dollar AS. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding krisis moneter 1998. Purbaya menilai fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat sehingga pelemahan rupiah diyakini bisa segera diperbaiki. “Enggak perlu panik karena fondasi ekonomi bagus. Kita tahu betul kelemahannya di mana dan bisa kita betulin. Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi,” ujar Purbaya di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (16/5/2026).
Buruknya Ekonomi Kapitalis
Konstelasi politik Internasional (perang AS-Iran) mempengaruhi aktivitas pasar global sehingga memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Beginilah sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan uang kertas sebagai alat tukar, yang dikendalikan oleh Bank Dunia, serta menjadikan Riba sebagai cara mengatasi permasalah ekonomi. Tak sepantasnya kertas dijadikan sebagai alat tukar, karena kertas bahan yang tidak bernilai lagi ketika rusak ataupun terbakar. Sangat berbeda sekali dengan emas dan perak, meskipun rusak atau terbakar masih memiliki nilai.
Serta ketidak kepekaan pemerintah terhadap realitas kondisi masyarakat, berujung pada kekeliruan penyelesaian masalah ekonomi saat ini. Bukannya meringankan beban rakyatnya dengan menyelesaikan permasalah melonjaknya harga dollar. Justru membuat rakyat sakit hati, dengan pernyataannya yang mengatakan "kalau orang desa gak pakai dollar". Inilah bentuk dari seorang pemimpin didalam sistem Demokrasi kapitalis, yang tidak pernah bisa mengurusi rakyatnya. Tidak layak seorang pemimpin sebuah negara memiliki pemikiran yang sangat dangkal, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk permasalahan sebesar ini. Di perparah lagi 1 dollar saat ini sampai pada Rp.18.000, Kurs resminya berubah terus tiap jam, tapi update terakhir 4 Juni 2026 dari Bank Indonesia.
Padahal seluruh masyarakat Indonesia yang di kota maupun yang di desa semua nya pastilah terkena dampak buruk dari merosotnya nilai rupiah. Di tambah lagi dengan banyaknya bahan baku untuk diproduksi rakyat harus impor dari luar negeri, sperti kedelai bahan baku untuk pembuatan tahu dan tempe, yang belinya menggunakan dollar. Sehingga harga tahu dan tempe menjadi ikutan naik dua kali lipat, ini masih satu bahan baku saja, dan yang di impor negara ini bukan hanya satu jenis ini saja tapi banyak sekali.
Masyarakat pada akhirnya menanggung sendiri beban hidup karena ketiadaan peran pemerintah untuk menyelesaikan problem tersebut, justru kebijakan yang dibuat semakin memperburuk keadaan (jumlah utang semakin melambung). Masyarakat pun dibiarkan menyelesaikan permasalah hidup ini dengan cara masing-masing. Sehingga banyak yang terjerat pinjol dan bundir, karena tidak sanggup lagi menahan beban hidup. Ini terjadi karena tidak sepadan penghasilan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak adanya aqidah yang benar didalam diri masyarakat, sehingga mudah putus asa dan mengambil jalan pintas.
Ekonomi Islam Yang Mensejahterakan
Sistem ekonomi Islam akan menerapkan sistem uang yang lebih stabil, yakni dengan emas dan perak, serta mengharamkan riba. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 275 :
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟
Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”
Negara akan menjaga stabilitas harga-harga dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan syariat. Seperti jaminan distribusi, setiap individu berhak mendapatkan pasilitas sandang, pangan dan papan, dari Daulah. Serta pendistribusian bahan pokok pangan diberikan perindividu bukan per kepala keluarga atau orang miskin saja, akan tetapi seluruh warga Daulah Khilafah.
Pengaturan kepemilikan didalam sistem ekonomi Islam, terbagi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga masyarakat tidak sembarang mengambil atau memiliki yang tidak boleh dimilikinya. Yang paling penting setiap individu meyakini aqidah yang benar yaitu aqidah Islam. Sehingga keimanan mereka menjadi benteng yang menjauhi mereka dari kemaksiatan.
Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemimpin, karena ia adalah ra'in sekaligus junnah yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraan hidup. Seorang Kholifah haram berlepas diri dari segala urusan rakyatnya, karena kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
Wallahu 'alambishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar