Oleh: Ummi Dzikri
Nilai tukar Rupiah kembali menembus level terlemah sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Merujuk data Refinitiv pada penutupan perdagangan, Selasa (26/5/2026), rupiah melemah 0,28% ke level Rp17.780/US$. Posisi ini sekaligus menjadi level all time low baru bagi mata uang Garuda (cnbcindonesia.com/28/5/2026).
Pelemahan ini memperpanjang tekanan yang sudah terjadi pada beberapa waktu terakhir. Rupiah terus mencetak rekor terlemah baru ditengah kuatnya tekanan dolar AS dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi global maupun domestik.
Ketika rupiah melemah, yang naik bukan hanya kurs. Harga pakan, kedelai, pupuk, solar, dan bahan pokok ikut merangkak. Daya beli tergerus. Dan yang paling parah, masyarakat menengah-bawah kembali yang paling terkena imbasnya. Ribuan Nelayan menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pati. Mereka protes terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi bagi nelayan yang naik 4 kali lipat (detik.com/4/5/2026).
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelemahan rupiah saat ini:
Pertama, geopolitik. Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz membuat harga minyak dunia meroket. Indonesia yang mengimpor 1,5 juta barel minyak per hari langsung kena dampak ganda: harga energi naik, nilai tukar tertekan.
Kedua, kebijakan The Fed. Suku bunga AS bertahan tinggi sepanjang 2026, membuat dolar semakin menarik bagi investor global. Arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ketiga, faktor domestik. Defisit transaksi berjalan, beban utang luar negeri, dan minimnya kepercayaan pasar terhadap konsistensi kebijakan fiskal membuat rupiah semakin rentan. Pada 21 Mei 2026, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.706 per dolar AS.
Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalisme
Pelemahan rupiah langsung menaikkan harga barang impor dan bahan baku. Biaya produksi UMKM naik, tapi harga jual tidak bisa dinaikkan seenaknya karena daya beli masyarakat juga menurun. Margin semakin menipis, usaha gulung tikar. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah jeratan utang. Data OJK per Januari 2026 mencatat total pinjaman pinjol masyarakat RI mencapai Rp98,54 triliun, naik 25% dari tahun sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa ketika penghasilan tidak cukup menutup kebutuhan, rakyat terpaksa meminjam dengan bunga tinggi.
Dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, pemerintah justru menyebut kondisi saat ini masih aman. Pernyataan seperti “rakyat di desa enggak pakai dolar” terdengar sinis, karena yang terdampak bukan hanya importir besar. Ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas kondisi masyarakat, berujung pada kekeliruan masalah ekonomi hari ini.
Krisis ini bukan kecelakaan. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalisme yang menempatkan uang kertas fiat dan riba sebagai fondasi. Ketika nilai uang tidak disandarkan pada sesuatu yang riil seperti emas dan perak, maka ia sangat rentan terhadap spekulasi, kebijakan suku bunga asing, dan gejolak politik global.
Dalam sistem ini, negara tidak benar-benar berfungsi sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Perannya direduksi menjadi regulator pasar dan penagih pajak. Ketika krisis datang, negara justru menambah utang luar negeri, yang akhirnya dibayar rakyat lewat pajak dan penghematan anggaran sosial.
Ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas di bawah bukan sekadar masalah komunikasi. Ia adalah kegagalan struktur. Kebijakan yang dibuat justru memperparah keadaan: utang melambung, subsidi dipangkas, harga energi dilepas ke pasar.
Konstruksi Islam: Uang Stabil, Negara Bertanggung Jawab
Islam menawarkan solusi yang berbeda secara mendasar.
Pertama, sistem uang. Islam menetapkan emas dan perak sebagai standar uang. Nilai uang tidak bisa dimanipulasi seenaknya oleh bank sentral atau pasar spekulatif. Stabilitas harga lebih terjaga karena uang memiliki nilai intrinsik.
Kedua, larangan riba. Riba adalah biang keladi utang yang tidak produktif dan jeratan pinjol. Dengan menghapus riba, sistem keuangan diarahkan pada pembiayaan produktif yang berbasis bagi hasil, bukan bunga.
Ketiga, peran negara sebagai ra’in wa junnah. Pemimpin adalah pengurus dan perisai rakyat. Ia wajib menjaga stabilitas harga, menjamin distribusi pangan dan energi, serta mengatur kepemilikan agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang kaya.
Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat bukan urusan individu semata. Ia adalah tanggung jawab negara yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter tidak boleh diserahkan pada logika pasar bebas.
Selama sistem ekonomi disandarkan pada uang kertas fiat, riba, dan utang luar negeri, maka setiap gejolak global akan langsung memukul rakyat kecil. Sudah saatnya kita berani mengevaluasi akar masalahnya. Bukan sekadar intervensi BI di pasar valuta asing, bukan sekadar bantuan sosial yang tidak menyentuh akar masalah, tetapi yang dibutuhkan adalah perubahan sistem: dari sistem ekonomi berbasis riba dan spekulasi, menuju sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Wallahua'lam bisshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar