Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali bergema di sejumlah daerah. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling aktif menyuarakan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap semakin menambah beban masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingginya biaya hidup, harga bahan bakar, hingga berbagai persoalan ekonomi lainnya menjadi isu yang banyak dibahas dalam aksi maupun ruang-ruang diskusi publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh kebijakan negara terhadap kehidupan rakyat sehari-hari (Kompas.com, 18 Juni 2026).
Berbagai bentuk kritik terus bermunculan. Ada yang disampaikan melalui demonstrasi, ada yang disuarakan lewat media massa, media sosial, maupun forum kajian. Namun, di tengah derasnya penolakan yang muncul, banyak kebijakan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan yang patut direnungkan. Jika begitu banyak pihak menyampaikan keberatan, mengapa kebijakan yang dipersoalkan tetap berlanjut? Persoalan ini tidak cukup dijelaskan hanya dengan melihat satu program atau satu penguasa. Masalah yang sebenarnya jauh lebih mendasar, yaitu menyangkut sistem yang menjadi fondasi pengaturan negara.
Buah Dari Pilihan
Dalam demokrasi, rakyat memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kritik, saran, bahkan penolakan terhadap kebijakan dijamin sebagai bagian dari kebebasan politik. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan kebijakan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang memegang kekuasaan.
Karena itu, tidak mengherankan jika berbagai kebijakan tetap dilaksanakan meskipun mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat. Aspirasi rakyat dapat didengar, tetapi belum tentu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.
Keadaan ini sering menimbulkan kesan bahwa rakyat hanya diberi ruang untuk berbicara tanpa memiliki pengaruh yang cukup untuk menentukan arah kebijakan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlahan dapat terkikis ketika kritik yang disampaikan berulang kali tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan.
Namun, menyalahkan pemerintah semata juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Kecarut-marutan yang terjadi hari ini tidak lahir dalam ruang kosong. Semua ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi kapitalisme yang dijadikan dasar dalam mengatur kehidupan. Sistem tersebut berdiri di atas sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari urusan publik dan pemerintahan.
Ketika agama disingkirkan dari pengaturan negara, maka manusia menjadi pihak yang menentukan standar benar dan salah. Kebijakan akhirnya lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik, pertimbangan ekonomi, kompromi kekuasaan, atau tekanan kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan rakyat sering kali bukan menjadi prioritas utama.
Yang lebih memprihatinkan, banyak rakyat tidak menyadari bahwa mereka ikut berperan dalam mempertahankan keadaan tersebut. Politik sering dianggap urusan elit, sementara masyarakat memilih bersikap acuh. Padahal keputusan politik akan menentukan hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.
Akibat ketidakpedulian itu, masyarakat sering terlambat menyadari dampaknya. Ketika harga kebutuhan pokok naik, rakyat yang merasakan. Ketika lapangan kerja semakin sempit, rakyat yang terkena dampaknya. Ketika kebijakan tertentu dinilai merugikan, rakyat pula yang harus menanggung akibatnya.
Ironisnya, kemarahan sering muncul hanya pada hasil akhirnya, bukan pada akar masalah yang melahirkannya. Banyak orang menolak kebijakan tertentu, tetapi tetap menerima sistem yang menjadi sumber lahirnya kebijakan tersebut. Akibatnya, persoalan terus berulang dengan bentuk yang berbeda. Hari ini mempermasalahkan satu kebijakan, besok muncul kebijakan lain yang memunculkan persoalan baru.
Kembali Pada Islam
Islam memandang bahwa kekuasaan bukan hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Karena itu, seluruh urusan rakyat harus dijalankan berdasarkan aturan yang berasal dari-Nya, bukan berdasarkan kepentingan manusia yang mudah berubah.
Allah Swt. menegaskan bahwa setiap amanah wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan setiap keputusan harus ditegakkan dengan penuh keadilan. Pesan ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang benar harus dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, dan penerapan hukum yang adil bagi seluruh rakyat tanpa membedakan golongan maupun kepentingan tertentu.
Dalam Islam, hubungan antara rakyat dan penguasa juga tidak dibangun atas dasar kepentingan politik, melainkan atas dasar ketaatan kepada Allah Swt. Seorang pemimpin wajib menjalankan hukum-Nya, sedangkan rakyat berkewajiban mengingatkan ketika terjadi penyimpangan dari syariat.
Islam tidak pernah melarang kritik yang bertujuan meluruskan kebijakan. Bahkan Rasulullah saw. menjelaskan bahwa keberanian menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang bertindak zalim merupakan salah satu bentuk perjuangan yang sangat mulia di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol masyarakat terhadap penguasa merupakan bagian penting dalam menjaga amanah kekuasaan.
Oleh karenanya, mahasiswa dan kaum intelektual tidak boleh berhenti pada kritik yang bersifat parsial. Menolak MBG, mempersoalkan kenaikan biaya hidup, atau mengkritik kebijakan tertentu memang penting. Namun perjuangan tidak boleh berhenti pada level itu. Yang harus diperbaiki adalah fondasi yang melahirkan berbagai kebijakan tersebut.
Karena itulah umat membutuhkan perubahan cara berpikir. Islam harus dipahami sebagai aturan hidup yang menyeluruh, bukan hanya mengatur ibadah pribadi. Umat perlu memahami bahwa Islam juga memiliki aturan tentang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan seluruh aspek kehidupan manusia.
Sudah saatnya rakyat, terutama mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan, mengarahkan perjuangannya pada perubahan yang lebih mendasar. Fokus perjuangan tidak cukup hanya mengganti satu kebijakan dengan kebijakan lain, tetapi harus mengembalikan pengaturan kehidupan kepada Islam kaffah. Dengan terwujudnya persatuan umat dalam naungan syariah dan khilafah, pengelolaan urusan rakyat akan berlandaskan hukum Allah Swt. Dengan cara itulah keadilan yang hakiki dapat diwujudkan dan persoalan yang terus berulang dapat diselesaikan hingga ke akarnya.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar