Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Pada 15 Juni 2026, sejumlah mahasiswa mendatangi sebuah forum yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada yang dihadiri beberapa pejabat negara. Aksi tersebut menarik perhatian publik karena dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar dua hari kemudian, para mahasiswa menjelaskan bahwa langkah tersebut lahir dari kegelisahan terhadap kondisi rakyat yang dinilai semakin berat. Mereka menyoroti tekanan ekonomi yang terus meningkat, gelombang pemutusan hubungan kerja, serta kekhawatiran atas menyempitnya ruang kebebasan berpendapat. Selain itu, mereka juga menyampaikan tuntutan terkait perlindungan hak sipil, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, dan jaminan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik maupun pendapatnya (detikjogja, 17 Juni 2026).
Peristiwa itu tidak layak dipandang sekadar sebagai aksi spontan sekelompok mahasiswa. Di baliknya terdapat suara kegelisahan yang mewakili perasaan banyak orang. Di tengah berbagai klaim kemajuan dan pembangunan yang terus digaungkan, masih banyak rakyat yang berjuang keras untuk mempertahankan kehidupan mereka. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik dan menggerus daya beli masyarakat. Kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu mengimbangi jumlah pencari kerja yang terus bertambah. Tidak sedikit kepala keluarga yang setiap hari keluar rumah dengan harapan memperoleh penghasilan yang cukup, namun pulang membawa kecemasan karena kebutuhan hidup tetap sulit dipenuhi.
Keresahan itu tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa. Buruh merasakannya ketika upah yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Petani merasakannya saat biaya produksi membengkak sementara hasil panen tidak memberikan keuntungan yang layak. Nelayan menghadapi ketidakpastian pendapatan yang semakin berat. Bahkan masyarakat yang tidak pernah terlibat dalam aksi demonstrasi pun merasakan tekanan yang sama melalui berbagai kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, ketika berbagai persoalan itu muncul ke permukaan, perhatian masyarakat sering diarahkan hanya kepada sosok yang sedang memegang kekuasaan. Kekecewaan publik umumnya ditujukan kepada individu yang sedang menjabat. Ketika pemimpin berganti, harapan baru kembali tumbuh. Banyak orang meyakini bahwa hadirnya figur baru akan membawa perubahan besar dan mengakhiri berbagai masalah yang selama ini dirasakan rakyat.
Namun realitas menunjukkan hal yang berbeda. Pergantian kepemimpinan telah berulang kali terjadi. Nama dan wajah pemimpin berubah dari waktu ke waktu, tetapi berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat tetap bertahan. Kesulitan ekonomi masih dirasakan. Kesenjangan sosial masih tampak jelas. Lapangan kerja yang layak masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi bagi banyak orang. Kritik terhadap kebijakan negara juga terus bermunculan dari masa ke masa.
Kondisi ini semestinya menjadi bahan renungan bersama. Masalah yang dihadapi bangsa ternyata tidak sesederhana persoalan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ada persoalan yang lebih mendasar yang selama ini luput dari perhatian. Masyarakat sering disibukkan oleh pergantian tokoh, sementara akar persoalan yang melahirkan berbagai masalah justru tidak tersentuh.
Persoalan Tak Kunjung Usai
Dalam pandangan Islam, akar persoalan tersebut berkaitan dengan sistem yang menjadi landasan kehidupan saat ini, yaitu sekularisme, kapitalisme, dan demokrasi liberal. Sekularisme menempatkan agama hanya dalam ranah pribadi dan memisahkannya dari pengaturan kehidupan publik. Akibatnya, aturan yang mengatur masyarakat tidak lagi bersumber dari wahyu Allah Swt., melainkan dari pemikiran manusia yang sangat mungkin dipengaruhi kepentingan, tekanan politik, maupun perubahan situasi yang terus berlangsung.
Pada saat yang sama, kapitalisme menjadikan keuntungan materi sebagai ukuran utama keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur kemajuan. Namun di balik angka-angka yang dianggap membanggakan itu, masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kekayaan alam yang begitu besar tidak selalu berujung pada kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, manfaat terbesar sering kali dinikmati oleh pihak yang memiliki modal dan kekuatan ekonomi.
Persoalan semakin kompleks ketika kapitalisme berjalan berdampingan dengan demokrasi liberal. Sistem ini menuntut biaya politik yang besar dalam setiap kontestasi kekuasaan. Politik akhirnya tidak lagi dipandang semata sebagai sarana melayani rakyat, melainkan juga arena persaingan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara pemilik modal dan penguasa semakin mudah terbentuk karena keduanya memiliki kepentingan yang saling menguatkan.
Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat berulang kali diminta memahami keadaan dan bersabar menghadapi berbagai kesulitan. Namun pada saat yang sama, persoalan mendasar yang mereka hadapi tidak kunjung memperoleh penyelesaian yang tuntas. Berbagai kebijakan sering kali hanya meredakan gejala yang tampak di permukaan, sementara sumber persoalan tetap dibiarkan ada.
Mencari Solusi Hakiki Kehidupan
Karena itu, membatasi kritik hanya pada kemampuan atau kelemahan pejabat merupakan cara pandang yang kurang menyentuh inti masalah. Bangsa ini tidak akan keluar dari lingkaran persoalan hanya karena pergantian tokoh. Mengganti pemimpin tanpa membenahi fondasi yang melahirkan masalah ibarat berharap kapal dapat berlayar aman hanya karena nahkodanya berganti, padahal lambung kapal itu terus mengalami kerusakan. Sebaik apa pun orang yang memegang kemudi, ancaman tetap membayangi selama sumber kerusakannya tidak diperbaiki.
Sudah saatnya mahasiswa, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat berani mengarahkan perhatian pada sumber persoalan yang sebenarnya. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan semata siapa yang sedang berkuasa, tetapi sistem apa yang menyebabkan berbagai kesulitan terus berulang dan diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya.
Dalam perspektif Islam, perubahan yang hakiki hanya dapat diwujudkan apabila aturan kehidupan kembali bersumber pada wahyu Allah Swt. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam pengelolaan negara, pengaturan ekonomi, distribusi kekayaan, serta penegakan keadilan bagi seluruh rakyat.
Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekadar pergantian elite politik atau perubahan sebagian kebijakan. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan syariah dan khilafah. Dasarnya adalah wahyu Allah Swt, Zat Yang Maha Mengetahui kebutuhan manusia serta aturan terbaik bagi kehidupan mereka.
Peristiwa di UGM menjadi pengingat bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Rakyat membutuhkan perubahan yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Selama sumber masalah tetap dipertahankan, keluhan akan terus terdengar, kekecewaan akan terus bermunculan, dan pergantian pemimpin hanya menjadi putaran panjang yang berulang tanpa menghadirkan penyelesaian nyata. Jika keadilan dan kesejahteraan benar-benar ingin diwujudkan bagi seluruh rakyat, maka yang harus dibenahi bukan hanya orang yang menjalankan kekuasaan, melainkan juga sistem yang sejak awal melahirkan berbagai persoalan tersebut. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar