Oleh : Najwa Aliyyatul Muttaqin
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 10 ribu anak masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS). Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya sekitar 14 ribu anak berusia 7-18 tahun setelah dilakukan berbagai upaya penanganan sejak 2025. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sekitar 4 juta anak di Indonesia tidak bersekolah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, mencapai 106.196 anak. Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, penurunan angka tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa dalam melakukan pendataan dan penanganan ATS secara terstruktur.
“Awalnya sekitar 14 ribu, sekarang sudah turun menjadi 10 ribu anak. Ini hasil dari akselerasi yang kami lakukan bersama kecamatan dan desa,” ujarnya kepada TribunJabar.id melalui sambungan telepon, Senin (27/4/2026). Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah pendataan ulang secara menyeluruh terhadap anak tidak sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Data tersebut kemudian menjadi dasar intervensi melalui program pendidikan nonformal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar anak-anak yang tidak sekolah dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C. Menurut Eka, upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Sumedang disebut meraih peringkat pertama di Jawa Barat dalam penanganan ATS. “Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menuntaskan persoalan ATS,” katanya. Ke depan, Dinas Pendidikan akan melanjutkan program akselerasi pada 2026 dengan target menekan angka ATS sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah di Sumedang.
Fenomena Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang masih mencatat sekitar 10 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi pendidikan semata. Penurunan angka ATS memang menunjukkan adanya kerja serius pemerintah daerah, tetapi jika dianalisis lebih dalam, persoalan ini berkaitan erat dengan dampak sistem ekonomi kapitalistik yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, pendidikan sering bergeser dari fungsi dasarnya sebagai hak publik menjadi sesuatu yang sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga. Akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak merata. Keluarga miskin berada pada posisi paling rentan karena harus berhadapan dengan biaya hidup yang terus naik, lapangan kerja tidak stabil, dan tekanan ekonomi sehari-hari.
Beberapa akar masalah yang bisa dianalisis antara lain:
1. Kemiskinan struktural
Banyak anak putus sekolah bukan karena tidak ingin belajar, tetapi karena keluarga mereka harus memprioritaskan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Dalam sistem kapitalistik, distribusi kekayaan cenderung timpang. Sebagian kecil kelompok menguasai sumber daya ekonomi, sementara masyarakat bawah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Anak akhirnya didorong bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah.
2. Pendidikan dipandang sebagai investasi pribadi, bukan tanggung jawab penuh negara
Dalam pendekatan kapitalistik, negara sering berperan sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab utama seluruh kebutuhan pendidikan. Akibatnya muncul berbagai biaya tidak langsung: transportasi, seragam, internet, buku, hingga iuran tertentu yang memberatkan keluarga miskin. Secara formal sekolah mungkin “gratis”, tetapi praktiknya tetap mahal bagi kelompok rentan.
3. Ketimpangan pembangunan wilayah
Desa-desa atau wilayah pinggiran sering memiliki kualitas sekolah, akses guru, dan fasilitas yang lebih rendah dibanding pusat kota. Sistem pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi biasanya lebih memprioritaskan daerah yang dianggap produktif secara ekonomi. Dampaknya, anak-anak di wilayah tertinggal lebih berisiko keluar dari sekolah.
4. Pasar kerja berupah rendah
Kapitalisme membutuhkan tenaga kerja murah dalam jumlah besar. Banyak keluarga miskin akhirnya masuk dalam lingkaran pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial memadai. Anak-anak kemudian rentan menjadi pekerja usia dini atau kehilangan kesempatan sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga.
5. Pendidikan tidak selalu relevan dengan realitas sosial-ekonomi
Sebagian masyarakat melihat sekolah tidak otomatis menjamin pekerjaan layak. Ketika lulusan pendidikan pun masih sulit mendapatkan pekerjaan baik, motivasi sekolah dapat menurun. Ini menciptakan siklus pesimisme sosial, terutama di kelompok ekonomi bawah.
Dari masalah-masalah tersebut, maka sudah di pastikan bukan hanya soal menuntaskan ATS (Anak Tidak Sekolah) saja, karena anak-anak yang tidak sekolah tidak semua karena mereka malas sekolah saja akan tetapi banyak anak yang ingin sekolah tapi kemiskinan menghalangi mereka. Di sistem saat ini, sekolah gratis hanya sebuah slogan saja tapi tetap saja untuk yang lain-lainnya perlu mengeluarkan biaya. Dan ini bukan lah tugas pemimpin satu daerah saja, tapi harus negara yang mengatasinya.
Kasus ini tentu saja tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi di provinsi-provinsi lain pun tidak kalah jauh tingkat ATS nya. Miris, di tengah banyaknya program pendidikan dan berbagai slogan tentang wajib belajar, ternyata masih ada sekitar 10 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sumedang. Walaupun jumlahnya disebut menurun dari sebelumnya sekitar 14 ribu anak, fakta ini tetap menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan hak pendidikannya secara layak. Ini bukan sekadar persoalan teknis pendidikan atau kurangnya pendataan, tetapi menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam sistem kehidupan hari ini.
Kalau dianalisis lebih dalam, persoalan ATS tidak bisa dilepaskan dari dampak sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Kapitalisme menjadikan materi dan keuntungan sebagai orientasi utama kehidupan. Akibatnya, negara lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengurus rakyat secara penuh. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar seluruh anak justru perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
Secara formal memang ada sekolah gratis, bantuan pendidikan, dan berbagai program pemerintah. Namun realitas di lapangan berbeda. Banyak keluarga masih terbebani biaya seragam, transportasi, uang jajan, buku, internet, hingga kebutuhan hidup sehari-hari yang terus naik. Dalam kondisi ekonomi sulit, banyak orang tua akhirnya terpaksa mengutamakan kebutuhan makan dan bertahan hidup dibanding pendidikan anak. Di sinilah kapitalisme memperlihatkan kegagalannya, karena sistem ini melahirkan kesenjangan sosial yang begitu besar.
Kekayaan alam yang melimpah seharusnya bisa menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan gratis berkualitas. Tetapi dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam justru banyak dikuasai korporasi dan pihak tertentu. Hasilnya tidak benar-benar kembali untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Akibatnya, rakyat kecil tetap hidup dalam kesulitan ekonomi, sementara biaya hidup semakin tinggi.
Kemiskinan yang terjadi hari ini juga bukan sekadar karena masyarakat malas atau tidak mau bekerja. Banyak rakyat sudah bekerja keras, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Lapangan kerja sempit, upah rendah, harga kebutuhan pokok naik, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak keluarga berada dalam kondisi rentan. Anak-anak akhirnya menjadi korban keadaan. Ada yang putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja, ada yang kehilangan motivasi belajar karena melihat lulusan sekolah pun belum tentu mendapatkan pekerjaan layak.
Selain itu, sistem pendidikan hari ini juga lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dibanding membentuk generasi yang berkepribadian baik dan memiliki visi membangun peradaban. Pendidikan dipandang sebatas alat mencari pekerjaan, bukan kewajiban negara untuk mencerdaskan rakyat. Akibatnya, ketika pendidikan dianggap tidak lagi menjamin masa depan yang baik, sebagian masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pentingnya sekolah.
Karena itu, solusi persoalan ATS sebenarnya tidak cukup hanya dengan program pendataan, bantuan sementara, atau pendidikan paket saja. Semua itu memang baik sebagai langkah darurat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem secara menyeluruh.
Islam memiliki solusi yang berbeda dan menyentuh akar masalah. Dalam Islam, pendidikan adalah hak setiap individu dan menjadi tanggung jawab penuh negara. Negara wajib menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat tanpa memandang kaya atau miskin. Pendidikan tidak boleh dijadikan ladang bisnis ataupun dibebankan kepada rakyat.
Dalam sistem Islam, negara memiliki sumber pembiayaan yang jelas melalui pengelolaan baitul mal. Sumber daya alam seperti tambang, hutan, air, energi, dan kekayaan umum lainnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada swasta atau asing. Hasil pengelolaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
Islam juga memiliki mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, wakaf, serta larangan riba agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Dengan sistem ekonomi Islam, kesenjangan sosial bisa ditekan dan kemiskinan dapat diminimalkan. Ketika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, maka anak-anak tidak lagi dipaksa putus sekolah karena alasan ekonomi.
Lebih dari itu, pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan memiliki kepribadian Islam. Negara akan memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses pendidikan terbaik sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengurus umat.
Karena itu, penerapan Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial, menjadi solusi hakiki atas berbagai persoalan yang terjadi hari ini. Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan berkembang pesat dan melahirkan banyak ilmuwan besar karena negara benar-benar menjadikan ilmu sebagai kebutuhan utama umat.
Maka, persoalan 10 ribu ATS di Sumedang seharusnya menjadi bahan renungan bersama bahwa masalah pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan. Selama akar persoalannya, yaitu sistem kapitalisme, masih dipertahankan, maka masalah serupa akan terus berulang. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam kaffah dalam naungan Khilafah yang diyakini mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan jaminan pendidikan bagi seluruh rakyat. (Tribun Online, 27/04/2026)
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar