Oleh : Lia Ummu Thoriq (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Kasus virus Hanta (hantavirus) yang ditularkan melalui tikus mulai menjadi perhatian serius di wilayah Jabodetabek. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Surat edaran bernomor 400.7.7.1/5943/Dinkes/2026 yang diterbitkan pada 11 Mei 2026 itu menginstruksikan rumah sakit, puskesmas, hingga klinik untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini terhadap kemungkinan kasus Hantavirus. Langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan menyusul munculnya kasus virus Hanta di beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Supria Dinata, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus Hantavirus di wilayahnya. Namun, pihaknya tetap mengutamakan kewaspadaan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. “Di Kabupaten Bekasi belum ada Puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan kasus Hantavirus. Namun kami tetap waspada,” kata dia, Senin (18/05). (Beritacikarang.com 18/05/2026)
Masalah kesehatan yang terjadi di negeri ini khususnya Bekasi belum dapat diselesaikan dengan baik. Satu masalah belum selesai, timbul masalah berikutnya. Seolah pemimpin negeri ini tergagap dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya. Rakyat diminta untuk berjuang sendiri menghadapi serangan wabah atau virus yang terjadi selama ini. Belum lagi biaya pengobatan yang cukup tinggi membuat biaya kesehatan semakin tak terbeli. Inilah wajah sebenarnya sistem kesehatan kapitalisme. Sistem kapitalisme hanya mendorong pembangunan berorientasi keuntungan, sementara sanitasi dan kesehatan lingkungan sering diabaikan.
Selian itu dalam sistem kapitalisme negara lebih fokus menangani wabah setelah muncul, bukan membangun sistem pencegahan (mitigasi) yang menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Hal ini diperparah dengan kondisi rakyat yang jauh dari sejahtera. Kemiskinan, permukiman kumuh, dan buruknya pengelolaan lingkungan membuat masyarakat terus berada dalam ancaman penyakit berulang.
Inilah wajah sesungguhnya sistem kesehatan dalam kapitalisme. Orientasi keuntungan bukan keselamatan nyawa manusia. Akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Butuh sistem alternatif agar kasus ini tidak terus berulang. Sistem alternatif tersebut adalah sistem Islam. Dalam sepanjang sejarah sistem kesehatan dalam Islam mampu memberikan kesejahteraan rakyatnya.
Sistem Islam Menjamin Kesehatan Rakyat
"Imam adalah ra'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).
"Sesungguhnya Al imam (Khalifah) itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Kedua hadits diatas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam pandangan Islam, aturan kesehatan harus bersandar pada aturan Allah bukan manusia. Pimpin harus bertanggungjawab atas segala yang terjadi di negaranya termasuk terkait dengan kesehatan.
Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dinikmati oleh setiap manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting, mengabaikannya termasuk kezaliman. Negara merupakan pihak yang berkewajiban mewujudkan pemenuhan kesehatan untuk seluruh rakyatnya. Bukan diserahkan kepada pasar atau pihak swasta dan tidak bergantung pada utang atau vendor. Islam telah menetapkan bahwa yang akan menjamin pelayanan kesehatan adalah negara.
Pengadaan dan jaminan kesehatan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara baik untuk orang miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim. Semua rakyat berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik secara gratis, akses mudah dan berkualitas. Negara pun wajib mengelola kesehatan dengan biaya yang sepenuhnya didapatkan dari pendapatan yang terpusat di baitul mal bukan dibebankan pada rakyat.
Perhatian Khilafah Islam sepanjang peradaban Islam diterapkan untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan. Pada masa Rasulullah SAW beliau mendapat hadiah dari Muqauqis seorang dokter. Oleh Rasulullah SAW dokter tersebut dijadikan sebagai dokter umum untuk seluruh rakyatnya. Tindakan Rasulullah SAW dengan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk kaum muslimin dan negara.
Selain itu pada masa daulah Islamiyyah telah menjalankan fungsi ini dengan sangat baik. Banyak rumah pengobatan didirikan. Bahkan negara mendorong sepenuhnya riset terhadap obat-obatan serta teknik-teknik pengobatan baru. Rasulullah pernah membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiarkannya dengan harta dari Baitul Maal.
Dalam buku Tarikhul Islam Al-Siyasi diceritakan bahwa Umar Ra telah memberikan sesuatu dari Baitul Maal untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para pemimpin di negara Islam. Bahkan Khalifah Walid bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang terkenal penyakit lepra. Dalam bidang pelayanan kesehatan, Bani Ibnu Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat untuk mencuci tangan, lemari penyimpanan obat-obatan dan minuman, serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk mengobati secara gratis kepada orang-orang yang sakit.
Demikianlah Islam telah memberikan jaminan pemenuhan kesehatan untuk rakyat tanpa pandang bulu. Bila demikian kenyataannya maka kita sebagai kaum yang berfikir akan condong kepada sistem Islam yang sedemikian sempurna dan agung. Sungguh, Rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh setiap umat manusia baik miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim bila hukum-hukum Allah ditegakkan di muka bumi ini.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar