Oleh: Murni Cendra Kasih, S.Pd., Gr.
Potret Retaknya Hubungan Penguasa-Rakyat
Belakangan ini, ruang publik kembali memanas oleh gelombang kritik dan aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa di berbagai daerah. Tuntutan yang disuarakan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penolakan terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai mencekik. Kebijakan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta kenaikan biaya hidup dan tarif listrik menjadi pemantik utama meluasnya ketidakpuasan sosial.
Namun, ada sebuah anomali besar yang kasat mata. Di tengah derasnya arus penolakan dan kritik yang disampaikan secara terbuka baik melalui forum-forum offline maupun digital di media sosial, roda kebijakan yang dianggap prioritas oleh penguasa tetap melaju tanpa hambatan berarti. Aspirasi publik seolah membentur dinding tebal. Alih-alih membuka ruang dialog yang substantif, sikap yang ditunjukkan oleh penguasa beserta lingkaran pendukungnya cenderung defensif dan anti-kritik.
Akar Sekularisme, Pragmatisme Demokrasi, dan Pembungkaman Gerakan
Buntunya aspirasi publik merupakan buah dari cacat bawaan sistem politik sekuler-demokrasi, yang disebabkan oleh tiga faktor utama:
- Asas Manfaat & Sandera Oligarki : Hubungan penguasa-rakyat hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi-politik jangka pendek. Mahalnya ongkos demokrasi membuat penguasa tersandera oleh modal para oligarki, sehingga kebijakan lebih memihak korporasi daripada kemaslahatan masyarakat.
- Pragmatisme Gerakan Rakyat : Budaya materialistis merusak integritas gerakan moral mahasiswa dari dalam. Hal ini terlihat dari kasus dugaan penyuapan oknum Ketua BEM FH UBK untuk mengondisikan demonstrasi, yang melumpuhkan fungsi kontrol sosial.
- Kekuasaan sebagai Tujuan Utama : Kekuasaan tidak lagi menjadi sarana pelayanan (khidmah), melainkan tujuan akhir. Akibatnya, penguasa menggunakan legalitas hukum dan dalih "program strategis nasional" untuk memaksakan kebijakan serta membungkam protes warga.
Konstruksi Islam: Paradigma Sahih Hubungan Penguasa dan Rakyat
Dalam pandangan Islam, politik dan kekuasaan bukanlah komoditas materi atau alat suap-menyuap, melainkan amanah agung yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Hubungan penguasa-rakyat diatur ketat berdasarkan syariat melalui dua prinsip utama:
- Penerapan Syariat & Ri'ayatus Syu'un : Penguasa wajib mengurus urusan umat (ri'ayatus syu'un) dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (ideologi, ekonomi, keamanan, dll). Atas dasar ini, rakyat wajib menaati penguasa karena dorongan ketakwaan, bukan karena takut atau transaksi politik.
- Hak Syuro & Majelis Umat : Rakyat memiliki hak menyampaikan pendapat dan bermusyawarah (syuro). Melalui lembaga resmi Majelis Umat, aspirasi rakyat dijamin oleh hukum syara' sehingga mereka dapat bersuara tanpa takut dikriminalisasi atau disuap.
Muhasabah: Kewajiban Mengoreksi Penguasa
Pilar yang penting dalam memelihara jalannya pemerintahan yang lurus adalah kewajiban muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa). Di dalam Islam, aktivitas menyampaikan kritik atas penguasa yang berbuat kezaliman, menyimpang dari hukum Allah, abai terhadap urusan rakyat, bukan sekadar hak politik yang boleh diambil atau ditinggalkan. Aktivitas tersebut berstatus hukum fardhu (wajib) bagi setiap muslim.
Kritik dalam Islam tidak dipandang sebagai tindakan yang harus dimusuhi oleh penguasa, melainkan bentuk kecintaan rakyat agar penguasanya tidak terjerumus ke dalam api neraka akibat kezaliman. Rasulullah SAW bersabda: "Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kalimat yang haq (benar) di hadapan penguasa yang zalim."
Oleh karena itu, sikap anti-kritik dari penguasa, maupun tindakan pelemahan gerakan kritis melalui suap, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan Islam. Solusi atas krisis hubungan ini adalah kembalinya kesadaran untuk menata ulang tata negara sesuai dengan petunjuk Ilahi.
Hanya dalam sistem Islam yang menerapkan aturan-Nya secara kaffah, penguasa akan bertindak sebagai pelayan yang tulus bagi rakyatnya, sementara rakyat dan pemuda mendedikasikan diri sebagai mitra kritis yang independen dan konstruktif demi tegaknya keadilan di bawah payung syariat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar