Oleh: Agung Ratna (Aktivis Muslimah Peduli Umat)
Kebiadaban rezim zionis Israel kembali mencapai babak baru. Parlemen Israel mengesahkan Undang-Undang (UU) yang melegalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dituduh melakukan serangan mematikan. Kebijakan ini sontak memantik kecaman luas dari negara-negara Eropa, organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), hingga sejumlah pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia.
Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak tegas. Pemerintah menilai kebijakan Israel tersebut bukan hanya menambah panjang daftar pelanggaran HAM, tapi juga memperlihatkan eskalasi serius yang mengancam stabilitas kawasan.
Kecaman juga datang dari berbagai negara lain yang menilai aturan tersebut diskriminatif. Sejumlah kelompok HAM menegaskan, langkah Israel tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional, sebab diterapkan secara selektif terhadap warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan.
Namun, sebagaimana pola yang telah berlangsung puluhan tahun, kecaman dunia nyaris tak pernah menjadi penghalang bagi Israel untuk terus melanjutkan politik kekerasannya. Negara penjajah itu seolah mengetahui bahwa sistem global hari ini tak cukup kuat atau tak cukup berani untuk menghentikannya.
Kebijakan Ekstrem yang Mengukuhkan Diskriminasi
UU hukuman mati ini bukan sekadar perubahan teknis dalam sistem pidana Israel. Tapi penegasan terang-terangan bahwa rezim zionis sedang membangun sistem hukum yang semakin represif dan rasis.
Di tengah konflik yang terus berkecamuk, keputusan Israel ini akan memperburuk situasi tahanan Palestina yang selama ini sudah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. Yaitu penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, pembatasan akses hukum, hingga perlakuan tak manusiawi di dalam penjara.
Pengesahan hukuman mati pada akhirnya bukan hanya menjadi ancaman fisik, melainkan instrumen politik untuk mematahkan mental rakyat Palestina. Dalam logika penjajah, perlawanan harus dihentikan dengan cara apa pun termasuk dengan legalisasi pembunuhan melalui lembaga negara.
Tanda Ketakutan Zionis atas Perlawanan Palestina
Ironisnya, keputusan ekstrem ini justru memperlihatkan kegagalan Israel dalam strategi intimidasi yang mereka jalankan selama ini. Jika blokade, serangan udara, pembantaian, penghancuran rumah, dan penjara massal berhasil membungkam Palestina, tentu Israel tak perlu sampai mengesahkan regulasi hukuman mati.
Dengan kata lain, lahirnya UU ini adalah bentuk pengakuan tak langsung bahwa semangat perlawanan rakyat Palestina masih hidup dan tak dapat dimatikan oleh kekuatan militer semata. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan bersenjata seringkali tak cukup untuk menundukkan sebuah bangsa yang mempertahankan tanahnya. Semakin keras penindasan, semakin kuat pula resistensi yang tumbuh. Hukuman mati bukan solusi keamanan, melainkan upaya menutupi ketakmampuan politik zionis dalam menghadapi perjuangan Palestina.
Dunia Mengecam, tapi Israel Tetap Melangkah
Kecaman dari negara-negara Eropa dan organisasi HAM menunjukkan bahwa dunia memahami kebijakan ini berbahaya. Namun persoalan utamanya bukan pada kecaman, melainkan pada ketiadaan tindakan nyata.
Selama Amerika Serikat terus menjadi pelindung utama Israel di panggung internasional, termasuk dalam forum PBB, maka rezim zionis akan terus merasa kebal hukum. Di sinilah letak tragedi besar dunia modern bahwa hukum internasional berubah menjadi alat selektif yang hanya tajam kepada negara lemah, tetapi tumpul kepada penjajah.
Keputusan Israel melegalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina adalah bentuk terang dari “politik kekebalan” itu. Israel seolah berkata kepada dunia bahwa mereka boleh mengecam, tapi Israel tetap akan bertindak sesuai kepentingannya.
Umat Islam di Persimpangan: Cukup Mengecam atau Bergerak?
Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dunia Islam, meski jumlahnya lebih dari dua miliar jiwa, masih tampak gagap merespons. Banyak negeri Muslim hanya mengeluarkan pernyataan kecaman formal. Bahkan sebagian lainnya memilih diam, atau sibuk menjaga relasi diplomatik dengan kekuatan Barat.
Padahal, kebiadaban Israel tak terjadi dalam ruang hampa. Ia berlangsung di atas peta besar ketakberdayaan umat Islam. Khususnya ketakmampuan para penguasa Muslim mengambil langkah politik strategis yang benar-benar menekan Israel.
Jika umat Islam memiliki kesatuan politik yang kuat, langkah seperti embargo ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik, hingga tekanan internasional terkoordinasi dapat menjadi senjata yang lebih menakutkan daripada sekadar pernyataan.
Namun realitasnya, umat Islam masih terpecah dalam batas-batas nasionalisme sempit. Palestina akhirnya dibiarkan sendirian menghadapi kekuatan militer dan diplomatik Israel yang didukung Barat.
Saatnya Merenungkan Akar Masalah
Kebijakan hukuman mati ini memperjelas satu hal bahwa konflik Palestina bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan konsekuensi dari sistem global yang membiarkan penjajahan terus berlangsung.
Umat Islam pun perlu merenungkan bahwa problem utama bukan semata kebiadaban Israel, melainkan ketakhadiran kepemimpinan politik yang benar-benar mampu menjadi perisai umat.
Selama umat Islam berharap pada tatanan internasional yang dibangun oleh kekuatan kolonial, maka umat hanya akan berputar dalam siklus kecaman tanpa hasil. Dunia internasional telah berkali-kali menunjukkan standar ganda bahwa Palestina dibicarakan dalam resolusi, tetapi dibunuh dalam kenyataan.
Di titik ini, umat Islam harus menyadari bahwa perubahan mendasar tidak bisa ditunda. Diperlukan kebangkitan kesadaran politik umat melalui dakwah Islam yang menyeluruh (bukan sekadar seruan emosional), tapi perjuangan ideologis yang menuntun umat menuju kepemimpinan yang berani, mandiri, dan berpihak pada Islam.
Penutup
Pengesahan UU hukuman mati bagi tahanan Palestina bukan sekadar keputusan legal. Ia adalah pesan politik bahwa Israel semakin percaya diri menjalankan kekerasan sistemik karena dunia tak mampu menghentikannya.
Selama umat Islam hanya berhenti pada kecaman, maka zionis akan terus melangkah lebih jauh. Dan selama umat Islam menggantungkan nasibnya pada tatanan global yang tak adil, maka Palestina akan terus menjadi luka yang menganga.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel melanggar hukum internasional karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan yang lebih penting adalah sampai kapan umat Islam rela hidup dalam ketakberdayaan?
Wallahu a'lam bishawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar