Oleh : Pristria Dini Aranti ST.
Dilansir dari news.detik.com, pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuai sorotan saat meminta masyarakat menghemat gas di tengah konflik Timur Tengah yang masih berlanjut hingga kini. Bahlil mengajak seluruh masyarakat RI melakukan langkah efisiensi energi, salah satu contohnya dengan menghemat gas saat memasak.
Hal itu disampaikan Bahlil di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagaimana disiarkan dalam YouTube Kementerian ESDM, dikutip Jumat (27/3/2026).
Bahlil meminta masyarakat mulai melakukan penghematan."Saya memohon, menyarankan, agar, ayok, kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh, katakanlah, kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros," ujar Bahlil pada kesempatan itu.
Ditinjau dari sisi ilmu komunikasi politik, maka dikenal teori distraksi. Menggambarkan perilaku manipulatif kekuasaan mengalihkan perhatian rakyat dari masalah utama yakni dengan melempar pernyataan yang memancing emosional dan kegaduhan publik.
Sekelas Menteri ESDM omonganya seolah sengaja merelakan dirinya terlihat konyol dan memancing respon Masyarakat dan meributkan gaya komunikasinya.
Pernyataan populis tersebut memframing seolah krisis energi berakar dari konsumsi kecil sehari sehari, padahal jangan ditanya bagaimana ibu ibu soal penghematan dan bertahan hidup.
Tapi yang menarik disini, setiap kali ada isu seperti ini, yang pertama disuruh berubah siapa? Dapur rakyat.
Padahal jujur aja, rakyat itu sudah hemat sejak dahulu. Bukan karena disuruh tapi karena memang harus.
Sehingga pokok masalah sesungguhnya bukan di rakyat. Yakni ada di sesuatu yang jarang dibahas, yaitu hulunya.
Tujuannya pernyataan Bahlil sederhana. Agar masyarakat tetap jauh dari substansi masalah kerentanan energi khusus LPG
Berdasar data kementrian ESDM konsumsi energi terbesar umumnya di dominasi sektor industri (khususnya industri manufaktur) dan sektor transportasi. Berdasarkan data terbaru, sektor industri sering kali menempati posisi teratas dengan porsi konsumsi di atas 40%, diikuti ketat oleh sektor transportasi yang didominasi penggunaan BBM.
sementara rumah tangga hanya sebagian kecil saja. Disisi lain persoalan subsidi dan distribusi energi juga masih menyisakan banyak catatan soal ketepatan sasaran dan penggunaannya.
Maka seharusnya yang diperbincangkan: Indonesia adalah the real net importir LPG. Angkanya sangat fatal. Dominannya, 86% kebutuhan LPG nasional bergantung terhadap impor.
Data Forum Indonesia Economic Outlook menyebut: produksi LPG nasional 1,6-1,9 juta meter kubik. Sementara kebutuhan Konsumsi 8,5 juta meter kubik. Minesnya antara 7-7,5 juta meter kubik.
Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, negara harus bergantung terhadap impor. Data resmi kementrian ESDM mencatat impor LPG Indonesia capai 6,91 juta meter kubik.
Menariknya, 90% dari total impor tersebut disalurkan untuk kebutuhan LPG subsidi rumah tangga. Hal ini jelas sangat membebani APBN. Apalagi dalam situasi krisis yg memicu kenaikan harga Gas global saat ini, ketergantungan tinggi terhadap impor membuat biaya yg ditanggung APBN meningkat berkali-kali lipat
Rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yg sengaja dipelihara kementrian ESDM, komisi VII DPR RI, mafia serta oligarki impor. Sampai di era Presiden Prabowo Subianto dan menteri ESDM Bahlil saat ini, belum nampak kesungguhan pemerintah selesaikan persoalan ini. Bahkan cenderung sengaja ikut memelihara kebobrokan itu.
Bukankah data kementrian ESDM sendiri yg menyebut, sepanjang 2025 produksi Gas alam nasional tembus 57,85 juta meter kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta meter kubik saja tidak mampu ? Dari total produksi Gas alam 57,85 juta, yg berhasil dikonversi ke LPG hanya 1.6-1,9 juta meter kubik.
Kalau 57,85 juta produksi gas alam digunakan untuk bayar konversi LPG 1.9 juta, masih menyisahkan 55,9 juta meter kubik. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan masyarakat 8,5 juta meter kubik, masih menyisahkan 49,35 juta meter kubik.
Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan Gas alam !!! Surplusnya berapa ? 49,35 juta meter kubik !!! Lalu kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG ?
Apa juga alasan pemerintah tidak mampu menyanggupi konversi produksi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan yg hanya 8,5 juta kubik meter ?
Sudah bisa ditebak jawabannya, pemerintah akan ngeles, lemahnya konversi gas alam jadi LPG karena kita lemah dalam produksi kandungan campuran propane C3 dan butane C4.
Jawaban klasik ini selalu diulang-ulang setiap tahun. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang. Beres masalah. Kalau ga mampu bangun kilang, upgread kapasitas kilang. Terutama kilang LPG Bontang yg potensial. Beres.
Namun, sejauh ini, upaya tingkatkan produksi LPG berbasis pada bangun kilang dan akselerasi kapasitas kilang tidak menjadi orientasi pemerintah
Kenapa ?
Kalau negara berhasil tingkatkan produksi sesuai kebutuhan rakyat, lalu bagaimana caranya koruptor di Kementrian ESDM, Komisi VII DPR, SKK Migas serta mafia dan oligarki impor bisa mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor ?
Indonesia kaya akan cadangan gas alam. Silahkan buka kaporan Ditjen Migas kementrian ESDM per 1 Januari 2025. Tertulis Proven atau cadangan Gas alam terbukti Indonesia (P1) 34.783 billion standar cubit feet. Kalau digabungkan dengan cadangan P2 (potensial reserves) capai 55.852 billion standar cubit feet.
Sementara total produksi capai 57,85 juta meter kubik. Lalu kenapa konversi ke konversi ke LPG cuma 1.9 juta meter kubik ?
Seolah pemerintah sengaja memelihara kelemahan itu. Biar indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat, serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan.
SKK Migas dan Kementrian ESDM kompak melaporkan, sampai saat ini, ditengah produksi gas alam yg capai 57,85 juta meter kubik itu, justru diikuti dengan serapan gas domestik yg rendah. Hanya mencapai 69% dari total produksi.
Mirisnya, jumlah produksi gas alam yg dikonversi ke LPG prosentasinya hanya 1.51% dari total produski. Sementara mayoritas 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit.
Kan koplak. Kejar ekspor tinggi, tapi kebutuhan dalam negeri diabaikan.
Mirisnya lagi, gas alam Indonesia yg diekspor keluar dengan jumlah mayoritas, diolah di luar jadi LPG, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yg memiskinkan. Sehingga memicu lonjakan tanggungan subsidi dalam APBN.
Impor dan tanggungan subsidi yg tinggi, pada akhirnya bikin pemerintah teriak: Hai rakyat APBN tersandera, pertamina merugi sehingga harus dilakukan penghematan LPG 3 Kg.
Jika penghematan terus dibebankan kepada rakyat kecil sementara konsumsi besar dan pemborosan sistemik belum di sentuh secara serius, maka pertanyaannya bukan lagi soal hemat energi, melainkan siapa yang sebenarnya diminta berkorban dan siapa yang tetap diuntungkan?
Inilah wajah liberalisasi ekonomi. Di mana negara bukan lagi pengelola utama, tapi hanya jadi regulator atau kadang bahkan penonton.
Akibatnya? Yang kaya sumber daya belum tentu kaya rakyatnya. Karena hasilnya tidak kembali utuh ke masyarakat, melainkan mengalir ke korporasi atau bahkan lintas negara.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa SDA yang jumlahnya besar dan menjadi kebutuhan publik termasuk kategori milik umum (milkiyyah ‘ammah) dan haram diserahkan kepada individu atau swasta
Rasulullah Saw bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)
Air adalah sumber kehidupan (air, sungai, irigasi)
Padang rumput adalah sumber pangan/peternakan
Api adalah energi (BBM, gas, listrik, tambang).
Ketiganya tidak boleh dimonopoli, diprivatisasi dan dikuasai asing. Negara wajib mengelola langsung dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Artinya, negara bukan sekadar “mengatur izin”, tapi benar-benar mengurus dan mengelola.
Negara itu pengelola langsung. Migas dikelola negara. Hasilnya dikembalikan ke rakyat. Harga energi bisa murah, bahkan nyaris gratis
Tapi selama hulunya tetap dikuasai kepentingan pemodal, maka semua itu hanya jadi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah.
Ibaratnya begini, air bocor dari atap, tapi yang sibuk malah ngepel lantai. Yang ada lelah tapi lantai tetap saja basah.
Dalam sejarah Islam, pengelolaan SDA bukan teori kosong. Pada masa kekhilafahan, negara benar-benar mengelola kekayaan alam untuk rakyat.
Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemakmuran begitu merata sampai sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat.
Kenapa? Karena distribusi kekayaan berjalan benar dan sumber daya tidak dikuasai segelintir pihak. Bahkan dalam berbagai periode kekhilafahan, hasil tambang, air, dan energi dikelola negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Bukan untuk memperkaya individu apalagi asing.
Bandingkan dengan hari ini. Rakyat diminta menyesuaikan diri terus-menerus, sementara hulunya tetap sama. Dikeruk, dikelola bukan oleh negara sepenuhnya dan hasilnya tidak kembali utuh ke rakyat.
Maka wajar kalau muncul satu kesimpulan sederhana bahwa selama hulunya tidak dibenahi, maka saat rakyat berusaha menyesuaikan dengan cara apa pun akan tetap sia-sia.
Karena ini bukan soal rakyat kurang hemat. Ini soal sistem yang membuat hidup jadi mahal. Jadi, yang perlu dibenahi bukan hanya perilaku rakyat, tapi cara negara mengelola kekayaan alamnya. Kalau hulunya benar, rakyat tidak perlu dipaksa hemat berlebihan. Karena solusi itu bukan pada matikan kompor. Tapi di pengelolaan yang benar sesuai syariat. Wallahu a'lam bisshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar