Oleh: Anindya Vierdiana
Gelombang protes besar bertajuk “No Kings” yang meluas di seluruh wilayah Amerika Serikat dan bahkan merambah ke berbagai negara lain bukan sekadar demonstrasi biasa. Aksi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap arah kepemimpinan nasional yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi rakyat. Jutaan orang turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap otoriter, tidak berpihak pada rakyat, serta sarat kepentingan elite.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari organisasi akar rumput, serikat pekerja, hingga kelompok aktivis menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat luas dan lintas kelompok. Isu yang diangkat pun beragam. Mulai dari konflik militer yang menelan korban jiwa, lonjakan harga kebutuhan pokok, kebijakan tarif impor yang membebani rakyat, hingga persoalan layanan publik yang terganggu akibat kebuntuan politik.
Lebih dari itu, kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dukungannya terhadap agresi entitas Zionis di Palestina. Banyak demonstran menolak pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai perang dan tindakan yang mereka anggap sebagai pelanggaran kemanusiaan. Di titik ini, protes tidak lagi sekadar soal domestik, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan kemanusiaan global.
Kapitalisme: Akar Masalah yang Terabaikan
Fenomena ini sejatinya tidak bisa dilepaskan dari karakter dasar sistem kapitalisme itu sendiri. Dalam sistem ini, negara kerap berperan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi para pemilik modal. Kebijakan yang diambil sering kali lebih menguntungkan korporasi besar dan elite ekonomi, meski harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Salah satu indikator nyata adalah membengkaknya utang nasional Amerika Serikat yang telah mencapai puluhan triliun dolar. Kenaikan anggaran militer yang signifikan, serta keterlibatan dalam berbagai konflik internasional, menjadi faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Beban ini pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pajak dan berbagai kebijakan fiskal lainnya.
Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada sektor nonriil, seperti pasar saham dan instrumen keuangan spekulatif yang telah menciptakan ketimpangan tajam. Nilai transaksi finansial sering kali melampaui aktivitas ekonomi riil, menjadikan ekonomi rapuh dan rentan terhadap krisis berulang. Ditambah lagi dengan praktik riba dan penggunaan uang fiat tanpa dukungan nilai intrinsik, krisis ekonomi menjadi keniscayaan yang terus berulang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problem yang terjadi bukan semata karena figur pemimpin, melainkan bersumber dari sistem yang digunakan. Pergantian pemimpin tanpa perubahan sistem tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar.
Demokrasi dan Ilusi Kedaulatan Rakyat
Demokrasi sering digadang-gadang sebagai sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Namun, realitas menunjukkan hal yang berbeda. Ketika jutaan orang menyuarakan aspirasi di jalanan, suara tersebut justru kerap diabaikan oleh penguasa.
Fakta ini mengindikasikan bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi sering kali bersifat semu. Keputusan strategis tetap berada di tangan segelintir elite yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Voting dan mekanisme elektoral tidak lebih dari prosedur formal yang tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat secara substansial.
Dalam situasi seperti ini, tidak mengherankan jika muncul kekecewaan mendalam dari masyarakat. Mereka mulai mempertanyakan legitimasi sistem yang selama ini dianggap sebagai pilar kebebasan dan keadilan.
Islam sebagai Alternatif Sistem Kehidupan
Di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia kapitalisme, Islam menawarkan konsep politik yang berbeda secara mendasar. Dalam Islam, politik (siyasah) dimaknai sebagai aktivitas mengurus urusan rakyat berdasarkan hukum syariat.
Rasulullah Saw bersabda, bahwa dahulu Bani Israil diurus oleh para nabi, dan setelah beliau tidak akan ada nabi lagi, melainkan para pemimpin (khalifah) yang akan mengatur urusan umat. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk melayani dan mengurus rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite.
Berbeda dengan demokrasi, kedaulatan dalam Islam berada di tangan syariat, bukan pada suara mayoritas. Artinya, hukum yang diterapkan bersumber dari wahyu, bukan hasil kompromi politik atau tekanan kepentingan tertentu.
Dalam bidang ekonomi, Islam menekankan keadilan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara bertanggung jawab langsung memastikan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bertindak sebagai regulator. Sistem keuangan Islam juga bebas dari riba dan spekulasi, serta didukung oleh mata uang yang memiliki nilai intrinsik, sehingga lebih stabil dan adil.
Dalam hubungan internasional, Islam mengedepankan dakwah sebagai sarana menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh manusia. Adapun jihad dalam Islam bukanlah bentuk penjajahan, melainkan upaya membebaskan manusia dari penindasan menuju keadilan hukum Allah.
Saatnya Berpikir Ulang
Gelombang protes besar di jantung dunia kapitalisme seharusnya menjadi momentum refleksi, khususnya bagi kaum muslim. Ketergantungan terhadap sistem demokrasi kapitalisme yang jelas-jelas rapuh dan sarat ketidakadilan perlu dikaji ulang secara serius.
Sejarah telah mencatat bahwa Islam pernah menjadi sistem yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi berbagai bangsa selama berabad-abad. Penerapan syariat secara menyeluruh bukanlah utopia, melainkan realitas yang pernah terwujud.
Allah Swt telah menjanjikan kekuasaan bagi orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran. Janji ini menjadi harapan sekaligus dorongan bagi kaum muslim untuk terus berjuang menghadirkan kembali sistem Islam dalam kehidupan.
Pada akhirnya, krisis yang melanda dunia hari ini bukan sekadar krisis kepemimpinan, tetapi krisis sistem. Dan setiap krisis selalu membuka peluang bagi lahirnya perubahan besar. Maka menjemput dan mengusahakan perubahan yang besar yaitu kembali kepada sistem Islam adalah merupakan keharusan dalam mewujudkan perdamaian dan kestabilan yang di ridhoi Allah Swt. Wallahu a’lam bish-shawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar