Oleh : Nanny Ummu Umaroin (Aktivis Dakwah)
Utang keluarga naik karena daya tahan ekonomi sebagian rumah tangga Indonesia lemah, sementara harga barang naik, ongkos mobilitas bertambah, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut adanya 'ritual' menjelang Lebaran, rakyat justru dihimpit masalah hidup. Yakni harga barang makin mahal.
Padahal pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos (bantuan sosial) dan pasar murah? Yang anggarannya cukup besar alias jumbo.
"Fenomena tahunan itu menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran," kata Achmad Nur di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang menanjak, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis.
Masalahnya bukan semata satu komoditas naik atau satu layanan mahal. Masalahnya adalah penumpukan tekanan yang datang bersamaan," kata Achmad Nur.
Harga pangan naik, ongkos mudik tetap berat, kata dia, THR terasa menyusut karena potongan pajak, bansos masih bocor, dan kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek.
Diskon Besar, Penghasilan Kurang
Kata Achmad Nur, pemerintah memang mengumumkan adanya diskon transportasi menjelang mudik. Tiket pesawat ekonomi domestik diberi potongan sekitar 17 sampai 18 persen untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.
Di jalan tol, pemerintah juga menetapkan diskon 30 persen pada 29 ruas tol utama di Jawa dan Sumatera, tetapi hanya berlaku pada 15 sampai 16 Maret untuk arus mudik dan 26 sampai 27 Maret untuk arus balik," imbuhnya.
"Ruasnya luas, dari Jakarta Cikampek, MBZ, Cipularang, Padaleunyi, sampai Bakauheni Terbanggi Besar, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, dan Sigli Banda Aceh Seksi 2 sampai 6," bebernya.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak progresif. Namun bagi rakyat, manfaatnya terasa terbatas. Diskon hadir, tetapi jendelanya sempit. Ia hanya menolong mereka yang memiliki fleksibilitas waktu, saldo cukup, informasi memadai, dan kesempatan membeli pada hari yang tepat.
"Buruh pabrik, pegawai toko, pekerja harian, pengemudi, dan jutaan orang yang terikat jadwal kerja tidak selalu bisa memilih tanggal keberangkatan sesuka hati," tandasnya.
Akibatnya, lanjut pakar kebijakan publk itu, diskon lebih sering menjadi kabar baik di podium daripada pengurang beban yang nyata di lapangan.
Mudik 2026 terasa seperti tiket masuk ke nostalgia yang semakin mahal. Negara memang menurunkan sebagian ongkos, tetapi belum menyentuh total biaya perjalanan yang ditanggung keluarga," kata Achmad Nur.
Ekonomi Kapitalis
Tahun ketahuan momen Ramadan akan terus dijadikan sebagai peluang untuk pemerintah meraup keuntungan dengan menaikkan berbagai macam harga, mulai dari sembako, tiket transportasi dan sebagainya. Bukannya justru meringankan beban rakyatnya, justru menambah beban rakyatnya. Yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh sebuah negara yang menjamin kesejahteraan masyarakat, tetapi begitulah tabiat negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Katanya aja pemerintah berkontribusi untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan bansos, tiket murah dan pasar murah, namun semua itu seperti jauh panggang dari api, (mustahil). Karena Kapitalisasi Momen Ramadan dan lebaran memang diciptakan untuk menekan masyarakat dari sisi sosial serta menjadikan beban ekonomi bagi seluruh keluarga. tetap yang memiliki kapital dan materi harta yang berlebih yang dilayani dan menikmati lebaran. sehinggah menimbulkan kesenjangan sosial antara rakyat miskin dan kaya.
Dan di tengah rapuhnya daya beli keluarga, era digitalisasi memberikan alternatif solusi utang yang makin membahayakan ekonomi keluarga. Inilah yang terjadi, Perputaran ekonomi rakyat justru difasilitasi utang di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Kondisi seperti ini akan makin menjadikan keluarga bergantunga pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin dan semi rutin. Dan sistem ekonomi kapitalis memfasilitasi dan memudahkan masyarakat untuk melakukan hutang Ribawi, dengan cara pinjol, mekar dan pegadaian yang di legalkan oleh negara. Rakyat diabaikan begitu saja, mengurus urusan nya sendiri dalam mempertahankan hidup, pemerintah lepas tanggung jawab sebagai penguasa.
Ekonomi Islam
Keluarga butuh sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Sistem ekonomi yang mampu membangun keseimbangan dan distribusi ekonomi yang merata di seluruh keluarga bukan hanya pemilik kapital, tapi keseluruhan warganegara daulah khilafah.
Butuh sistem ekonomi stabil baik dari nilai mata uang maupun harga barang. Sistem Islam tidak sesuka hati menetapkan harga karena harga adalah hak Nya Allah.
"Sesungguhnya Allah adalah yang Maha menetapkan nilai (harga) atau Maha menetapkan harga, sungguh aku berharap meninggalkan dunia dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntutku atas kezaliman dalam darah maupun harta”. (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Darimi).
Butuh sistem ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bukan memfasilitasi utang. Kholifah bertanggung jawab atas rakyatnya yang belum memiliki pekerjaan, dan yang wajib belajar adalah para laki-laki bukan wanita. Dan Rasulullah melarang umatnya menjadi peminta-minta. Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri" adalah sebaik-baik usaha, menghargai kemandirian dan menghindarkan diri dari meminta-minta.
Maka itu hanya akan didapatkan dari sistem ekonomi Islam. Di mana sistem ekonomi Islam harus sepakat dengan sistem politik Islam. Karena butuh kekuatan politik untuk melepaskan ketergantungan negara dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan sehingga negara mampu menerapkan Sistem ekonomi Islam untuk membangun kesejahteraan bagi keluarga. Termasuk sistem Islam akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai pandangan syariat, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan bukan hanya pada tataran individu namun juga sistem negara.
Wallahu'alam bishowwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar