Oleh: Cita Ka Widuri
Antrean panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina sejak pagi hingga siang hari, Selasa (31/3).Kondisi ini seperti yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina dengan kode 34.17137 di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sejak pagi, antrean panjang terlihat khususnya di dua baris area pengisian bensin untuk motor.SPBU Pertamina lain dengan kode 34-17116 di kawasan Bintara, Bekasi Barat juga terlihat antrean yang cukup panjang. Di kawasan ini terdapat dua baris antrean untuk pengisian BBM di area motor untuk Pertalite, dua baris antrean motor di area mobil untuk isi Pertalite dan Pertamax (detik.com, 31/3/2026).
Hal tersebut dipicu oleh berita yang beredar bahwa bbm akan mengalami kenaikan harga pada bulan April 2026. Perang yang terjadi antara Iran dan Amerika masih menjadi perhatian masyarakat. Pasca ditutupnya selat Hormuz sebagai salah satu bagian penting dari perlintasan minyak dunia memberikan dampak pada meningkatnya harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dampak harga minyak yang melonjak. Pertamina mengumumkan secara resmi pada 1 April bahwa tidak ada kenaikan harga bbm subsidi. Namun apakah APBN kita akan mampu menanggung selisih harga dari kenaikan harga minyak global dalam jangka waktu yang lama?
Dilema Negara Net Importir Ditengah Lonjakan BBM
Indonesia termasuk salah satu negara net importir yaitu negara yang nilai impor barang/jasanya lebih besar daripada nilai ekspornya dalam periode tertentu. Dengan kata lain Indonesia masih tergantung pada impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri salah satunya dalam produk minyak mentah dan turunannya. Ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bbm ini mengakibatkan Indonesia terkena dampak ketika harga minyak dunia melonjak tinggi. Kebijakan Indonesia untuk tidak menaikan harga bbm subsidi menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya APBN sehingga memungkinkan terjadinya defisit anggaran dan memicu peningkatan inflasi.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak langsung masuk dalam komponen inflasi yang diatur pemerintah, namun efek rambatannya tetap signifikan. “Secara historis, kenaikan BBM nonsubsidi di kisaran 5%–10% dapat mendorong inflasi sekitar 0,1% hingga 0,3% melalui sektor transportasi dan distribusi,” jelasnya ujarnya kepada Kontan, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, dampak terbesar justru datang dari kenaikan solar industri yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik dan produksi. Dengan porsi BBM yang bisa mencapai 30%–40% dari biaya operasional angkutan, kenaikan harga sekitar 10% berpotensi mendorong biaya logistik naik 3%–5%. Efek lanjutan dari kenaikan biaya logistik tersebut akan diteruskan ke harga barang di tingkat konsumen, dengan potensi kenaikan sekitar 1%–5%. Sektor pangan, konstruksi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan terdampak. “Ini memicu inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) yang sulit dihindari, sekaligus menekan margin pelaku usaha, terutama UMKM,” imbuhnya. (industri.kontan.co.id, 30/03/2026).
Ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah dan bbm menyulitkan masyarakat. Hal ini terjadi karena kita masih menerapkan ekonomi kapitalis yang menjadikan negara tergantung pada negara lainnya. Kebebasan berkepemilikan yang dijamin dalam ekonomi kapitalis mengakibatkan pihak swasta termasuk asing bisa ikut menguasai sumber daya alam yang dimiliki negeri kita sehingga tidak mampu mengelola sendiri dan mengalamai keterbatasan stok untuk kecupukan kebutuhan energi dalam negeri. Inilah gambaran negeri yang tergantung pada impor komoditas strategis (BBM). Ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global.
Islam Solusi Tuntas atasi Dilema BBM
Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur dalam ranah individu saja, namus punya aturan yang lengkap termasuk dalam mengurusi masalah politik dan ekonomi. Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh nabi dan para sahabat khulafa Ar-Rosyidin mampu menjadikan negeri muslim sebagai negeri yang mandiri dan tidak tergantung pada negara lain. Menyatukan seluruh negeri muslim dibawah satu kepemimpinan islam dengan menerapkan islam secara menyeluruh. Salah satu aturan dalam ekonomi islam adalah menjadikan pengelolaan terhadap sumber daya alam milik negara yang bersifat esensial seperti migas, sumber energi dan sejenisnya sebagai kepemilikan umum, yaitu menjadi kepemilikan bersama bagi kaum muslimin. Pengelolaan kepemilikan umum ini hanya dikelola oleh negara untuk kebutuhan rakyat, sehingga terhindar dari kerjasama dengan pihak negara luar yang mengakibatkan ketergantungan pada sektor esensial.
Kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika Indonesia tergabung dalam Khilafah dengan negeri-negeri muslim lain. Minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan didistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Khilafah. Dengan kemandirian BBM ini, Khilafah akan menjadi negara independen, bahkan adidaya, sehingga politik dan ekonominya tidak mudah terguncang akibat gejolak global.
Meskipun memiliki kemandirian BBM, Khilafah tetap menggunakan BBM dengan bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. Khilafah juga tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dll. sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar