Oleh : Ratu Azmaira Khalisah
Tragedi ledakan yang terjadi di SPBE Cimuning, Mustikajaya, Bekasi pada 1 April 2026 menjadi peristiwa yang menyisakan luka mendalam sekaligus membuka tabir persoalan serius dalam tata kelola ruang dan keselamatan publik. Ledakan tersebut menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Sejumlah saksi menggambarkan dentuman yang terjadi seperti ledakan bom, menandakan besarnya energi yang dilepaskan dari fasilitas tersebut. Ironisnya, setelah kejadian berlangsung dan korban berjatuhan, Pemerintah Kota Bekasi baru mulai mengkaji relokasi SPBE karena dinilai terlalu dekat dengan permukiman padat penduduk.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sebuah fasilitas berisiko tinggi seperti Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dapat berdiri dan beroperasi di tengah permukiman warga tanpa mitigasi yang memadai? Dalam konsep tata ruang yang ideal, fasilitas yang menyimpan bahan mudah terbakar atau bertekanan tinggi seharusnya ditempatkan di zona khusus yang jauh dari pemukiman. Namun, realitas yang terjadi di banyak wilayah perkotaan, termasuk Bekasi, menunjukkan adanya tumpang tindih fungsi ruang yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan tata ruang yang berbasis keselamatan. Perkembangan kota yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Akibatnya, kawasan industri, fasilitas berisiko, dan pemukiman bercampur tanpa batas yang jelas. Hal ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan dari kebijakan yang tidak menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.
Selain persoalan tata ruang, dugaan kelalaian pekerja yang muncul pasca kejadian juga tidak bisa dilihat secara parsial. Dalam banyak kasus kecelakaan industri, kesalahan manusia memang sering menjadi faktor pemicu. Namun, kesalahan tersebut biasanya terjadi dalam sistem yang memungkinkan kelalaian itu terjadi. Standar operasional yang tidak ditegakkan secara disiplin, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang saling terkait.
Dengan demikian, tragedi ini lebih tepat disebut sebagai kegagalan sistemik daripada sekadar kesalahan individu. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal, maka potensi bahaya yang seharusnya bisa dicegah justru berkembang menjadi ancaman nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pekerja di lapangan, tetapi juga pada pengelola dan otoritas yang seharusnya memastikan standar keselamatan dipatuhi.
Pola respons pemerintah yang cenderung reaktif juga menjadi sorotan. Relokasi SPBE baru dipertimbangkan setelah terjadi ledakan, bukan sebelumnya sebagai langkah pencegahan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan masih berorientasi pada penanganan pasca kejadian, bukan pada upaya preventif. Padahal, dalam konteks keselamatan publik, pencegahan adalah prinsip utama yang harus dipegang.
Dalam perspektif Islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS. Al-Baqarah ayat 195)
Ayat ini memberikan peringatan bahwa segala bentuk tindakan atau kebijakan yang berpotensi membahayakan manusia harus dihindari. Keberadaan fasilitas berbahaya di tengah permukiman jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena membuka peluang terjadinya kebinasaan yang dapat merenggut nyawa.
Lebih jauh lagi, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Allah SWT berfirman: “Barang siapa membunuh seorang manusia… maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Maidah ayat 32)
Ayat ini menunjukkan betapa besar nilai satu nyawa dalam Islam. Oleh karena itu, segala bentuk kelalaian yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa harus dicegah dengan serius. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membahayakan rakyat. Rasulullah ï·º juga bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi kaidah penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan fasilitas publik. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain harus dihindari. Dalam konteks SPBE Cimuning, keberadaan fasilitas tersebut di tengah permukiman menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip ini.
Selain itu, Islam juga menekankan tanggung jawab pemimpin dalam menjaga rakyatnya. Rasulullah ï·º bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, negara tidak boleh lalai dalam mengawasi dan mengatur fasilitas yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Sebagai solusi, negara harus mengatur tata ruang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Fasilitas yang memiliki risiko tinggi tidak boleh ditempatkan di tengah permukiman. Zonasi harus ditegakkan dengan tegas, sehingga setiap jenis aktivitas berada di lokasi yang sesuai dengan tingkat risikonya. Penataan ruang tidak boleh didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap sektor-sektor vital harus dilakukan secara menyeluruh. Negara tidak boleh hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus terlibat langsung dalam memastikan standar keselamatan diterapkan. Inspeksi rutin, pelatihan tenaga kerja, serta evaluasi berkala harus menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara konsisten.
Penerapan sanksi yang tegas juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera, pelanggaran akan terus berulang. Dalam Islam, sanksi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan.
Lebih dari itu, pendekatan preventif harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Setiap potensi bahaya harus diidentifikasi dan dihilangkan sebelum menimbulkan dampak. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, penggunaan data yang akurat, serta komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.
Tragedi SPBE Cimuning juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan yang berkembang pesat seperti Bekasi. Industrialisasi dan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai risiko. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara seimbang, dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
Pada akhirnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Keselamatan publik tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau efisiensi. Negara harus hadir sebagai pelindung yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.
Dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab, pengawasan yang ketat, serta pendekatan preventif, diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang. Karena pada hakikatnya, menjaga satu nyawa manusia adalah tanggung jawab besar yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar