Oleh : Safira Luthfia (Aktivis Mahasiswa)
Upaya demiliterisasi Gaza yang belakangan kembali digaungkan oleh pihak Barat menimbulkan tanda tanya besar: benarkah ini langkah menuju perdamaian, atau justru strategi untuk membungkam perlawanan? Desakan kepada Hamas agar melucuti senjata sebagai syarat utama rencana perdamaian tampak seperti solusi instan di atas kertas. Namun jika ditelaah lebih dalam, tuntutan tersebut justru berpotensi menghilangkan satu-satunya alat pertahanan yang dimiliki rakyat Gaza dalam menghadapi agresi yang terus berulang.
Hamas sendiri dengan tegas menolak desakan tersebut. Bagi mereka, pelucutan senjata bukan sekadar kompromi politik, melainkan ancaman langsung terhadap eksistensi perjuangan. Dalam situasi di mana pelanggaran gencatan senjata masih terus terjadi, tuntutan untuk menyerahkan senjata terasa tidak seimbang. Bahkan, di tengah kesepakatan gencatan senjata yang telah disusun, serangan masih berlangsung dan menelan korban jiwa dari kalangan sipil hingga hari ini.
Fakta ini memperlihatkan bahwa realitas di lapangan jauh dari narasi damai yang dibangun. Ketika satu pihak diminta untuk menahan diri bahkan melucuti kekuatannya, pihak lain justru terus melakukan agresi tanpa konsekuensi yang jelas. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar tentang posisi Barat: apakah benar mereka berdiri sebagai mediator netral, atau justru memiliki keberpihakan yang terselubung?
Jika melihat pola yang ada, sulit untuk mengabaikan dugaan bahwa inisiatif seperti BoP bukanlah murni upaya damai, melainkan bagian dari kepentingan yang lebih besar. Dalam kerangka kapitalisme global, stabilitas sering kali diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan pihak dominan. Dengan demikian, pelucutan senjata dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk melemahkan perlawanan rakyat Gaza agar tidak lagi menjadi hambatan bagi kepentingan geopolitik tertentu.
Lebih dari sekadar strategi militer, dorongan demiliterisasi ini juga bisa dipahami sebagai serangan pemikiran. Perlahan, opini publik diarahkan untuk melihat perlawanan sebagai ancaman, sementara penyerahan senjata dianggap sebagai jalan menuju kedamaian. Narasi ini berbahaya karena berpotensi mengubah cara pandang umat, dari yang semula melihat perlawanan sebagai hak, menjadi sesuatu yang harus dihindari.
Dalam perspektif lain, solusi yang ditawarkan melalui jalur diplomasi dianggap tidak menyentuh akar persoalan. Selama ketimpangan kekuatan masih terjadi, negosiasi cenderung hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa pembebasan Palestina tidak cukup ditempuh melalui meja perundingan, melainkan membutuhkan kekuatan riil yang mampu menghentikan agresi secara langsung.
Gagasan tentang perlunya kepemimpinan yang kuat dan terpusat pun mengemuka. Dalam pandangan ini, sosok pemimpin bukan hanya sebagai pengatur urusan umat, tetapi juga sebagai pelindung yang menjaga kehormatan dan keselamatan mereka. Kesadaran kolektif umat menjadi kunci, sehingga upaya dakwah ideologis dipandang penting untuk membangun kembali pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar