Oleh : Herliana Tri M
Menyesakkan rasanya memperhatikan hilir mudik berita yang penuh masalah dan persoalan, dimana rakyat dituntut mandiri menyelesaikan problematika yang entah kapan berakhir. Bencana banjir bandang, tanah longsor belumlah usia, berita lainpun tak kalah membutuhkan solusi.
Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk per akhir November 2025 diperkirakan mencapai sekitar 286,6 juta jiwa. Angka ini berdasarkan data terbaru dari Worldometer dan Kemendagri. Indonesia menempati peringkat ke-4 secara global berdasarkan jumlah penduduk dan diperkirakan 59,63% penduduk tinggal di perkotaan. Jumlah penduduk yang besar seimbang dengan luasan wilayahnya. Luas total wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km², terdiri dari luas daratan sekitar 1.922.570 km² dan luas perairan sekitar 3.257.483 km². Luas ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia dan negara terluas di Asia Tenggara. Negara besar, namun spesial dengan daya dukung kekayaan alam yang berlimpah ruah, menjadikan kemakmuran sebuah keniscayaan yang dapat dinikmati oleh setiap individu masyarakat. Parameter kekayaan alam ini mudah sekali di peroleh, pada saat pejabat pemerintah tertangkap tangan korupsi ratusan triliun mengindikasikan kekayaan alam Indonesia memang sangatlah menggiurkan. Bahkan Mahfud MD pernah menyampaikan bila korupsi tambang diberantas, Tiap orang dapat menikmati Rp 20 juta sebulan secara cuma- cuma (kompas.com, 20/12/2023). Artinya dana sebanyak Rp. 20 juta untuk setiap individu, menunjukkan kekayaan alam yang melimpah ini andai dikelola dengan benar bisa mencukupi semua kebutuhan komunal secara gratis dan layak. Bukan isapan jempol rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan serta keamanan secara layak dan cuma-cuma.
Artinya kekayaan negeri ini memang berlimpah sehingga korupsi gila-gilaan dengan nilai fantastis ratusan triliun dapat diraupnya.
Namun sayang, pengaturan urusan rakyat tak ideal, pejabat tak amanah sehingga rakyat harus merasakan akibatnya. Seakan- akan kemiskinan 'layak dinikmati' rakyat karena jumlah penduduk yang besar.
Angka pengangguran merupakan indikasi kuat bahwa rakyat belum mendapat pelayanan secara layak. Indonesia pada Agustus 2025 jumlah pengangguran mencapai 4,85%, setara dengan 7,46 juta orang. Data terbaru juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi.
Butuhnya masyarakat terhadap dunia kerja, menjadi pintu masuk bagi yang memiliki niat jahat memanfaat 'kesempatan menggiurkan' untuk mendulang keuntungan dengan melakukan penipuan.
Berdasarkan data, Indonesia disebut sebagai pusat penipuan lowongan kerja di Asia. Bahkan, salah satu yang terbesar di Asia Pasifik. SEEK, induk dari Jobstreet mencatat Indonesia menyumbang 38% dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62% dari penipuan lowongan kerja di Asia. Sistem deteksi penipuan SEEK mencatat pola penargetan yang berbeda di tiap negara sepanjang Juli 2024-Juni 2025. (detik.com, 20/11/2025)
Operations Director Indonesia Jobstreet by SEEK, Willem Najoan sudah mengirimkan sinyal dengan menyebutkan lonjakan penipuan yang sangat mengkhawatirkan.
Temuan SEEK yang mengungkap Indonesia sebagai salah satu sasaran penipuan lowongan pekerjaan ini mengonfirmasi urgensi yang tinggi akan butuhnya perlindungan bagi warga negara. Kita tidak lagi hanya berbicara soal kerugian finansial, tetapi juga risiko keamanan serius di mana job scam telah berevolusi menjadi pintu masuk kejahatan terorganisasi seperti tindak pidana perdagangan orang, beber Willem.
SEEK membeberkan sampai Oktober 2025, ada lima kategori kerja di Indonesia yang paling banyak terdeteksi sebagai penipuan. Lima kategori lowongan kerja paling banyak penipuan: Administration & Office Support (39,36%); Manufacturing, Transport & Logistics (21,06%); Retail & Consumer Products (12,23%); Trades & Services (7,98%); dan Hospitality & Tourism (5,74%).
Peringatan Negara Atas Penipuan
Peringatan yang dilakukan pemerintah atas adanya penipuan pencari kerja tak lebih hanya sebatas angin lalu. Alarm tak memberikan efek apapun atas maraknya penipuan dunia kerja. Masyarakat yang panik karena menganggur, tidak memiliki pemasukan padahal kebutuhan baik untuk memenuhi kebutuhan perut dan lainnya tak bisa ditunda. Bayangkan saja, kebutuhan listrik, air dan kuota tak dapat diundur saat mencapai batas waktu pembayaran. Negara tak memberikan keringanan bagi yang tidak bisa membayar, namun tetap membutuhkan kebutuhan atas listrik air tersebut. Berarti rakyat sendiri yang harus menanggung semua kebutuhan- kebutuhannya. Dengan kepanikan tanpa pemasukan, peringatan dari pemerintah tak terlalu bermakna. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat terjebak dalam lubang penipuan dari orang- orang yang memanfaatkan situasi sulit tersebut.
Negara sebagai pelindung rakyat sudah seharusnya memgambil peran untuk melakukan pencegahan penipuan tersebut. Misalnya negara memberikan daftar situs pemberi lowongan kerja yang terpercaya dan dapat diakses rakyat, sekaligus memberikan sanksi bagi situs 'nakal' yang melakukan penipuan. Dengan segala kemampuan dan teknologinya, mudah bagi negara meretas dan memblokir akun-akun penipuan yang merugikan rakyat. Lagi-lagi ini adalah kondisi apabila negara hadir untuk menjaga rakyat dari keburukan dan kerugian.
Lowongan Pekerjaan yang Disiapkan Negara
Sebagaimana bahasan di awal dengan kekayaan alam yang melimpah, andai tidak diserahkan kepada swasta atau asing, dan negara mengambil alih semua pengelolannya di tangan negara, maka negara dapat membuka lowongan pekerjaan sebesar- besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Andai masih tersisa masalah bahwa secara kecanggihan teknologi negara belum siap untuk eksplorasi tambang dan kekayaan alam lainnya, maka negara dapat mempekerjakan tenaga asing untuk dijadikan sebagai pegawai kontrak negara sampai negara secara mandiri dan mengandalkan tenaga rakyatnya dapat mengelola secara mandiri.
Ini adalah solusi agar kekayaan alam yang berlimpah ruah dan saat ini justru dikelola asing, dapat kembali pada pangkuan negara dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sekaligus solusi bagi tingginya angka pengangguran.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar