Oleh: Eulis Nurhayati
Pembangunan infrastruktur memang menjadi tulang punggung kemajuan suatu daerah, membuka aksesibilitas, dan meningkatkan perekonomian lokal. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek Tol Cisumdawu misalnya, yang mana memang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumedang, faktanya justru menjadi ancaman bagi keselamatan warga sekitar akibat potensi longsor yang mengintai. Dikutip dari Radar Sumedang Online, “Sedikitnya 67 rumah warga di Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, kini terancam longsor akibat aktivitas disposal proyek Tol Cisumdawu. Kepala Desa Sirnamulya, Daryat, menyebutkan 58 rumah berada di Dusun Bojong Totor dan 9 rumah lainnya di Dusun Cibitung. Dua dusun tersebut terletak di atas lereng yang bagian bawahnya menjadi lokasi pembuangan tanah proyek. Selain mengancam rumah warga, longsoran juga menggerus lahan pertanian di bawahnya,” kata Daryat. Warga kini hidup dalam kecemasan setiap kali turun hujan. “Tanah dibawah rumah sudah mulai retak dan sebagian sawah terkikis,” tambahnya. Pihak desa sudah melaporkan kondisi ini ke pemerintah kabupaten untuk mendapat penanganan segera.”
Dari fakta kasus diatas mestinya itu menjadi peringatan keras bahwa pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek lingkungan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keselamatan warga. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini juga sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Transparansi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Warga memiliki hak untuk mengetahui detail proyek, potensi risiko, dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan terlibat dalam proses pembangunan.
Kemajuan infrastruktur harus berjalan seiring dengan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan dan memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir pihak. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai kemajuan tanpa mengorbankan keselamatan dan keberlangsungan lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili dan terakomodasi. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di sekitar mereka.
Dalam perspektif Islam, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif memiliki pandangan khusus mengenai masalah ini yang mana problem ini berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab seorang pemimpin/penguasa terhadap rakyatnya. Terlebih lagi kedudukan pemimpin dalam Islam ibarat penggembala, ia wajib me-riayah rakyat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Baginda Nabi saw. bersabda:
الإِÙ…َامُ رَاعٍ ÙˆَÙ‡ُÙˆَ Ù…َسْؤُÙˆْÙ„ٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan hanya karena standar materi, tetapi wajib menjadikan hukum syara’ sebagai sandaran.
Dalam sistem Islam pun disebutkan bahwa, infrastruktur seperti jalan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Rakyat sangat mendambakan jalan yang aman, mudah dilewati, murah, serta tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkannya. Ketika negara membangun jalan tol ini misalnya, maka salah satu tujuannya adalah memudahkan keperluan rakyat. Karena bisa dikatakan pembangunan infrastruktur yang ideal adalah yang berpihak pada rakyat dan bukan seperti fakta saat ini yang mana hanya berpihak pada segelintir orang yang punya modal dan selebihnya masih banyak menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
Wallahu'alam bish-shawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar