Oleh : Herliana Tri M
Dunia memang tak adil. Keberpihakan bukan kepada benar dan salah, tetapi pemilik kekuatan dan kekuasaan. Siapa yang lemah, siapa yang kuat, yang mana membawa keuntungan dan mana yang merugikan diri serta bangsanya. Sekiranya inilah gambaran bagaimana normalisasi hubungan dengan Israel terbentuk. Tak perlu argumen apapun, atau penjelasan fakta lagi, semua mata dunia secara gamblang mengetahui sepak terjang Israel, kekejamannya serta genosida yang dilakukan terhadap warga Gaza. Namun rupanya, hal tersebut tidak membuat keberpihakan ada pada pihak Gaza. Dengan berbagai argumennya, negeri- negeri muslim justru meletakkan "buah hatinya" pada Israel dengan menormalisasi hubungan dengannya. Sampai saat ini negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel antara lain adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah melakukan perjanjian Abraham pada tahun 2020. Selain itu, ada juga negara-negara lain seperti Yordania (1994) dan Mesir (1979) yang sudah lebih dahulu menjalin perdamaian atau hubungan diplomatik.
Baru-baru ini, Kazakhstan juga mengumumkan bergabung dalam Perjanjian Abraham. Dikutip dari Antaranews.com (08/11/2025) mengungkapkan pernyataan Hamas yang mengecam upaya Kazakhstan memulihkan hubungan dengan Israel dan bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords).
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (7/11), kelompok perlawanan Palestina itu menyebut langkah Kazakhstan sebagai pembenaran atas tindakan Israel yang telah menewaskan lebih dari 68.800 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. "Deklarasi Kazakhstan bergabung dengan Abraham Accords dan memperkuat hubungan dengan entitas kriminal Zionis sebagai langkah yang tidak bisa diterima dan memalukan," kata Hamas. Kantor Presiden Kazakhstan menyatakan pembenaran atas rencana negara itu untuk bergabung dengan Perjanjian. Abraham sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.
Dibalik Penggunaan Nama Abraham dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel
Penggunaan nama “Abraham” patut diduga sebagai wujud “cuci tangan” dari kejahatan Zionis. Penggunaan istilah tersebut terkategori diplomasi pencitraan (image laundering). Israel sengaja memilih nama “Abraham” dengan memberikan kesan “perdamaian religius” dan mengalihkan perhatian dari kejahatan perang Israel di Palestina.
Padahal, secara fakta tidak ada perubahan kebijakan Israel dalam pemukiman ilegal yang terus berlanjut serta pembantaian Gaza sampai detik ini.
Artinya, penggunaan nama Nabi Ibrahim hanyalah upaya untuk menyamarkan agenda politik di balik narasi perdamaian antaragama. Dengan ungkapan lain, klaim “Abrahamic Unity” adalah manipulasi untuk mengaburkan kejahatan Israel.
Abraham Accords tak hanya bermasalah secara politik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam dan hukum syariah. Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk memerangi penjajahan dan agresi terhadap kaum Muslim. Entitas Zionis adalah penjajah yang merampas tanah Palestina, membunuh penduduknya, dan mencabik-cabik kehormatan kaum Muslim hingga kini.
Dengan demikian, Abraham Accords adalah manipulasi sejarah untuk melegitimasi kolonialisme Israel, dan bertentangan secara akidah karena menggantikan solidaritas Islam dengan pragmatisme dalam politik. Idealnya, sikap penguasa muslim adalah menolak normalisasi dengan entitas pendudukan dalam bentuk apapun, memperkuat perlawanan secara militer untuk mengusir penjajah, dan mengingatkan rezim Arab bahwa pengkhianatan mereka merupakan aib yang tidak akan pernah terlupakan dan tercatat dalam tinta sejarah.
Kesepakatan yang Merugikan
Nyata dan terlihat bahwa nirmalisasi hubungan dengan Israel telah merugikan umat Islam. Secara kasat mata, adanya kesepakatan ini menjadikan pintu Rafah Mesir tertutup rapat. Bahkan bantuan kemanusiaan dapat masuk atau tidak ke wilayah Gaza, harus menunggu 'restu' Israel. Nurani seakan tertutup rapat, hak hidup seakan mati tak tersisa. Beginilah yang terjadi saat normalisasi hubungan dengan Israel terjalin, negeri yang sudah menjalin ikatan ini tak bisa berbuat bebas, apalagi jika kebijakan politiknya bersebrangan dengan Israel. Dengan demikian, keberpihakan negeri muslim tak bisa diharapkan ada pada pembelaan dan dukungan terhadap umat Islam, bahkan sebaliknya berteman dan duduk bersama dengan penjajah Israel.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar