Oleh : Nanny Ummu Umaroin (Aktivis dakwah)
Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, sesuai kata Presiden Prabowo Subianto. Tapi di balik itu, angka kemiskinan di perkotaan ternyata mengalami kenaikan. Apa yang terjadi?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang.
Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang. Angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan "tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan," kata ekonomi Eko Listiyanto.
Apa penyebab kemiskinan di perkotaan meningkat? Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkap kenaikan itu dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan kenaikan harga pangan.
Pertama, terjadi kenaikan jumlah setengah penganggur sekitar 460.000 orang selama periode Agustus 2024 sampai Februari 2025. Setengah penganggur adalah orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sehari, tetapi mereka masih mencari pekerjaan.
Kedua, kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada laki-laki di perkotaan juga naik 0,19 persen dalam periode yang sama. "Kita ketahui bahwa laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan," kata Ateng dalam konferensi pers pada Jumat (25/07).
Ketiga, dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan yang mempengaruhi daya beli. BPS mencatat "sebagian besar" komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dalam satu tahun terakhir, seperti minyak goreng, cabai rawit, bawang putih dan sebagainya.
Sistem Ekonomi Yang Rusak
Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi PPP (Purchasing power parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)/hari). Ini manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Karena pemerintah hanya sibuk diseputaran data tanpa melihat fakta yang nyata. Masih banyak sekali rakyat yang kelaparan, namun pemerintah tidak pernah memperhatikannya.
Sistem Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi Kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin. Sistem Ekonomi kapitalis juga lebih fokus kepada produksi ketimbang distribusi sehingga kekayaan menumpuk di segelintir elite, Karena hanya masyarakat yang memiliki harga beli yang layak hidup. Dan sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit.
Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Masyarakat disuruh bertarung masing masing, siapa yang kaya bisa tetap bertahan hidup dan bagi si miskin siap siap untuk menghadapi kematian. Solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah: sistem ekonomi yang cacat dan menindas. Permasalah PHK trus terjadi sehingga memperbanyak jumlah pengangguran. Dilengkapi dengan Harga pangan mahal tapi upah sangat rendah maka yang terjadi rakyat tak mampu untuk membeli.
Sistem Ekonomi Islam Mensejahterakan
Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat—pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—tanpa syarat pasar. Sistem ekonomi Islam fokus kepada pendistribusian kebutuhan perindividu sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup perindividu, tidak terkecuali kaya ataupun miskin. Karena seorang pemimpin didalam sistem khilafah yakni Kholifah akan bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya.
Dalam sistem khilafah, Kholifah akan mengelola Sumber Daya Alam untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan. Sehingga pemasukan anggaran dana negara bisa lebih besar dan cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Kholifah juga akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh laki-laki yang sebagai pemberi nafkah kepada keluarga nya. Serta negara memberikan upah yang layak atas pekerjaan rakyatnya.
Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak, serta cukup atau tidak. Dan semua yang dilakukan oleh Kholifah semata mata hanya mengharapkan Ridha Allah SWT.
Wallahu 'alam bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar