Oleh : Thoyibah (Muslimah Pejuang peradaban)
Badan Pusat statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024 menjadi 8,47 persen.
Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode yang sama, mencapai 23,85 juta orang.
Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220. 000 orang.
Angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan "tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan, " Kata Eko Listiyanto. (BBC news.com) .
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita lapangan.
"karena saat ini kan banyak PHK (Pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya berarti ketika saya lihat, oh ternyata garis kemiskinan itu kan tidak ter_update ya, " kata Esther. (Tirto.id.com).
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendorong pengembangan pertanian berbasis industri modern di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, Indramayu memiliki lahan pertanian terluas di Indonesia dan menyumbang besar terhadap kebutuhan pangan nasional. Namun kondisi ekonomi masyarakatnya masih memprihatinkan. (BeritaSatu.com).
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional apda Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara sekitar Rp20. 305 per hari.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartanto mengatakan angka ini mengalami kenaikan 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. (CNN.Indonesia.com).
Meningkatnya jumlah laki-laki yang menganggur di perkotaan menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah angka kemiskinan di perkotaan.
Naiknya harga pangan juga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin serta rentan miskin.
Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (CNBC Indonesia.com).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal ada banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana. BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp20. 305 per hari.
Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah, masih mengadopsi PPP (Purchasing power parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15(20.000/hari). Ini manipulasi Statistik untuk menunjukkan progres semu.
Sistem Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat.
Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi Kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit.
Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah.Sistem ekonomi yang cacat dan menindas.
Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat seeprtu pangan, appan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa syarat pasar.
Sumber daya alam akan dikelola negara untuk kemaslahatan umat, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallalahu alaihi wasallam "Kaum Muslim Berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput,air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad). Jadi haram untuk dikelola oleh perseorangan apalagi asing.
Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak. Wallahu alam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar