Oleh: Ria Nurvika Ginting,SH,MH (Dosen- FH)
Harga beras semakin hari semakin melambung tinggi. Hingga saat ini harga beras tidak kunjung menunjukkan penurunan. Namun, kembali lagi solusi untuk sulit nya mendapatkan beras ditengah-tengah masyarakat yang menjadi andalan pemerintah adalah dengan menyalurkan bantuan. Bupati Deli Serdang, dr.H.Asri Ludin Tambunan di Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam pada Senin, 14/7/25 menyampaikan bahwa pada bulan Juli ini akan ada sebanyak 61.352 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Deli Serdang menerima manfaat Bantuan Pangan Beras tahun 2025. (desernews.com, 14/7/25)
Penyaluran bantuan beras di Deli Serdang tersebut merupakan pertama kali di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Deli Serdang termasuk cepat dalam mengaplikasikan program Pemerintah yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pak Bupati telah berdiskusi Bapak Budi (Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera, Budi Cahyanto) dimana penyaluran beras ini nanti akan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan penerima beras ini memang orang-orang yang berhak menerimanya.
Penyaluran beras (bansos) bukanlah solusi atas lemahnya daya beli masyarakat dan bukan solusi atas kemiskinan rakyat. Meskipun bantuan ini tentu saja menjadi kabar baik masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit dan harga bahan pokok (beras) semakin mahal. Namun, kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah berpihak kepada para pengusaha dimana solusi yang diberikan tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi saat ini. Negeri ini merupakan penghasil beras kelima terbesar di dunia tetapi rakyatnya sulit untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
Penyaluran bantuan ini pun jika kita perhatikan selalu memuncukan persoalan baru. Dimana penyalurannya tidak tepat sasaran, celah terjadinya kolusi juga sering terjadi serta munculnya orang-orang yang mencari keuntungan yang seharusnya beras tersebut didistribusikan sebagai bantuan malah dijadikan barang untuk dijual kembali. Pemberian bantuan beras ini merupakan kebijakan populis yang disukai masyarkat karena seakan-akan berpihak kepada rakyat bukan kepada elite ataupun pemerintah. Namun, kebijakan tersebut sebenarnya justru berpihak kepada kepentingan para elite terutama pemilik modal.
Bansos berupa beras bukanlah kebijakan solutif pada kondisi rakyat sulit untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau apalagi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan persoalan mahalnya beras dan kemiskinan bukan hanya bicara soal sulitnya rakyat miskin mengakses kebutuhan hidup melainkan juga kebijakan impor (ekonomi) yang diterapkan saat ini serta sulitnya mereka mencari pekerjaan. Hari ini rakyat berjuang sendiri untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun, sayangnya oemerintah cukup berbangga dan merasa sudah bertanggung jawab dengan memberikan bantuan sosial. Kapitalisme merupakan sistem yang hanya berpihak kepada pemilik modal. Politik dalam kapitalisme memiliki tolok ukur manfaat selama bermanfaat atau menguntungkan maka akan dilakukan tanpa melihat apakah halal atau haram karena standarnya bukan halal atau haram.
Dengan standar demikian maka dalam sistem kapitalis akan sulit melahirkan pejabat yang bermental pelayan rakyat. Mereka bekerja setengah hati bukan karena mencintai rakyat. Pejabat dalam sistem kapitalis-sekuler berfungsi sebagai regulator bukan periayah. Ditambah lagi dengan sistem ekonomi yang lahir dari sistem kapitalis-sekuler yang membebasakan siapa saja untuk memiliki sesuatu. Sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat diserahkan kepada asing dan aseng. Wajar saja negeri yang kaya akan beras menjadi sulit untuk mendapatkan beras bagai tikus mati dalam lumbung padi.
Kesejahteraan Hanya Dengan Islam
Berbeda dengan sistem kapitalis-sekuler. Sistem Islam yang tegak atas dasar aqidah Islam akan melahirkan pejabat yang bertanggung jawab dan amanah disebabkan mereka menjadi pejabat dikaenalan untuk mendapatkan pahaka. Para pejabat merupakan pelayan rakyat. Sehingga mereka akan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk kepentingan rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam juga akan menjadikan negara sebagai pengendali dalam pendistribusian harta bagi seluruh rakyat. Kepemilikan umum tidak boleh dikelola oleh swasta sebab ada regulasi kepemilikan yang mengharamkan harta milik umum dikuasai individu/swasta. Dai sinilah sumber melimpahnya pemasukan kas baitulmal negara.
Pemerintah pun berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar semua laki-laki yang mampu bekerja bisa mendapatkan pekerjaan sehingga mampu menafkahhi tanggungannya. Bansos hanya diperuntukkan bagi individu yang tidak mampu ataupun tidak sanggup bekerja, seperti lansia da orang cacat yang tidak bisa bekerja, juga mereka yang tidak memiliki wali untuk menafkahinya ataupun memiliki wali tetapi tidak mampu menafkahinya.
Negara juga berkewajiaban memastikan bahwa setiap warga negaranya tidak kelaparan. Hal ini seperti kisah khallifah Umar bin Khaththab yang berkeliling malam hari untuk memastikan kecukupan pangan rakyatnya. selain itu, sistem Islam juga memerintahkan kepada negara untuk memastikan adanya ketahanan dan keamanan pangan. Hal itu dilakukan lewat strategi swasembada pangan tanpa bergantung pada kekuatan impor dan tidak memberikan peluang asing dalam hal tersebut.
Selama negara menerapkan sistem Islam yang mana berlandasakan syariat (hukum Allah Swt.) sehingga seluruh kebijakannya berlandasakan syariat maka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan keniscayaan. Walhasil yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan progran populis dari pemerintah yakni bantuan sementara tapi yang dibutuhkan adalah menerapkan sistem yang sesuai fitrah manusia yakni sistem Islam yang diterapkan secara sempurna dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar