Oleh : Thoyibah (Muslimah Pejuang Peradaban)
Kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia memasuki tengah tahun ini masih Pontang-panting. Daya beli masih lesu, dan cenderung habis untuk sekedar urusan sandang dan operasional harian.
Narasi Pemerintah yang menyebut perekonomian Indonesia terus melejit, seolah sama dengan menyebut kelas menengah kita macam bonsai. Terus tumbuh namun tak mampu berkembang lebih dari itu.
Senjakala kelas menengah akan terus terjadi apabila mereka terus dibiarkan berada di ambang kejatuhan. Tren penurunan kelas menengah dalam lima tahun ke belakang sebaiknya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak.
Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Data Badan Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari57, 33 juta orang pada 2019menjadi 47,85 jutapada2025. Situasi itu berarti ada 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelompok menengah.
Pada tahun 2019, proporsi kelas menengah mencapai 21,45 persen dari total penduduk, menunjukkan penurunan sebanyak 4,32 persen. Secara absolut, jumlah kelas menengah Indonesia dalam lima tahun terakhir turun sebesar 16,5 persen. (Tirto.id.com).
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatatkan penurunan simpanan nasabah perorangan di perbankan pada triwulan 1-2025. Simpanan individu turun 1,09 persen secara tahunan.
Dalam riset Indonesia Economic Outlook Q3-2025, LPEM UI menyebutkan dana yang ditarik umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan transportasi. (CNBC.com).
Menurunnya daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh Gelombang PHK yang terjadi hampir di berbagai sektor usaha.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KAPN) Ristadi mengungkapkan dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 939.038 pekerja yang terkena pemutusan Hubungan kerja (PHK) di 14 sektor usaha berdasarkan klasifikasi KBLI. (MetroTV.com).
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan Deklarasi Damai sebagai wujud komitmen bersama dalam merawat kebhinnekaan dan memperkuat persatuan nasional.
"Perayaan Kemerdekaan ke-80 ini perlu menjadi momentum penting bagi seluruh umat beragama untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan cinta tanah air. Merawat persatuan NKRI adalah bagian dari hidup beragama dan berpancasila menuju Indonesia Emas 2024," Ucap Adib Abdushomad Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. (Nasional.com).
Pentingnya kesadaran semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dan bebas dari kekerasan dan menangkal gerakan radikalisme dan terorisme.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diliputi dengan ironi. Ada banyak persoalan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, misalnya banyak terjadi Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja pada berbagai, seperti tekstil, teknologi dan masih banyak lagi.
Penghasilan masyarakat yang stagnan atau bahkan turun, sedangkan pengeluaran makin besar karena harga-harga melambung tinggi dan banyak pungutan dari negara, akibatnya masyarakat terpaksa makan tabungan yang telah disimpan guna memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ini rawan menjatuhkan warga kelas menengah ke jurang kemiskinan.
Persoalan lain yang juga terjadi adalah pembajakan potensi generasi untuk mengokohkan kapitalisme. Juga penanam berbagai pemikiran rusak seperti deradikalisme, islam moderat, dialog antar agama, yang menjadikan umat jauh dar islam. i pemikiran itu juga menjajah umat hati ini, sehingga tak bisa berfikir shahih.
Nampaklah bahwa sejatinya Indonesia meski sudah merdeka dari penjajahan fisik, sejatinya Indonesia masih terjajah secara hakiki. Kemerdekaan seharusnya tampak pada kesejahteraan rakyat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar tiap rakyat waktu. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, esensinya Indonesia belum merdeka secara hakiki.
Kemerdekaan juga nampak ketika umat Islam dapat berfikir sesuai dengan Islam. kondisi ini merupakan akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, tetapi malah melayani kepentingan kapitalis, akibatnya kapitalis makin kaya sedangkan rakyat makin miskin.
Penerapan sistem Islam kaffah adalah kebutuhan dan solusi hakiki atas kondisi saat ini. Sistem Islam mampu menyejahterakan rakyat dengan mengelola kepemilikan umum, seperti emas tambang, batu bara, nikel dll untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan korporat apalagi barat.
Negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan pokok rakyat, seperti kebutuhan pokok terjangkau, pendidikan gratis, kesahatan gratis serta jaminan keamanan bagi seluruh warga.
Negara akan melakukan Industrialisasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.
Wallahu alam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar