Oleh: Nurdiyana
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat bahwa telah terjadi penurunan simpanan nasabah perorangan di perbankan pada triwulan I-2025. Dimana simpanan individu turun 1,09% secara tahunan di mana hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat mulai menggunakan tabungan mereka untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. LPEM menyebutkan dana yang ditarik dari tabungan mereka pada umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, air, listrik, dan transportasi (CNBC Indonesia 2025)
Melihat fenomena tersebut tentu kita sangat prihatin. Artinya ekonomi rakyat sedang sulit. Makan tabungan artinya kebutuhan bertambah sementara penghasilan tidaklah bertambah. Tetapi yang mengherankan adalah di saat rakyat Indonesia mulai makan tabungan, justru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui siaran persnya menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 5,05%. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, aktivitas investasi dan ekspor yang meningkat, aktivitas dunia usaha yang ekspensif dan juga dukungan yang optimal dari APBN (Kemenkeu, 6 Agustus 2025).
Pertumbuhan ekonomi yang diklaim BPS ini terasa bertolak belakang dengan apa yang dialami masyarakat secara riil. Jika hari ini masyarakat Indonesia mulai makan tabungan mereka sedangkan tabungan deposito di bank-bank secara umum mengalami penurunan, maka secara fakta rakyat sedang menjerit. Hari ini rakyat hanya membeli yang penting-penting saja, dan mereka berusaha untuk tidak menghamburkan uangnya untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier. Namun negara hanya memberikan angka-angka bukan fakta sebenarnya. Bisa jadi angka pertumbuhan ekonomi yang terkesan melejit dimaksudkan sebagai pencitraan untuk menutupi kondisi ekonomi yang sebenarnya buruk, sebab kondisi ekonomi riil di masyarakat bertolak belakang dengan yang diklaim oleh BPS. Tanpa angka-angka itu, masyarakat sudah paham bahwa ekonomi RI sedang sulit jadi tidak bisa ditipu dengan angka. Indikator yang nampak nyata adalah kolapsnya industri manufaktur yang berdampak pada PHK besar-besaran. Selain itu UMKM juga banyak mengeluh karena turunnya daya beli masyarakat.
Sebenarnya data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa ekonomi RI sedang sulit. Contohnya adalah lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68%, sedangkan data indeks manajer pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia turun atau berada di bawah level 50 poin sepanjang April sampai Juni 2025. Artinya perusahaan tidak melakukan ekspansi secara signifikan. Bagaimana mungkin dikatakan industri tumbuh, sedangkan PHK meningkat?
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri yang mengatakan bahwa tenaga kerja yang terkena PHK pada Januari sampai Juni 2025 mencapai 42.385 orang, naik 32,19% dibandingkan tahun lalu. Itu artinya bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Dalam politik ekonomi Islam, negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan bagi seluruh rakyat orang per orang. Kalau ada beberapa orang saja yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu dianggap negara telah gagal mengurus rakyat. Apalagi jika jumlah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka jutaan jiwa, maka itu artinya negara gagal dalam mengurus kebutuhan rakyatnya.
Politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asas dan tidak memperbanyak barang dan jasa demi menjamin terwujudnya Kemakmuran rakyat. Politik ekonomi Islam adalah solusi hari ini saat sistem ekonomi kapitalis tidak lagi mampu mengatasi persoalan yang ada bahkan membuat kondisinya makin buruk dan terpuruk.
Politik ekonomi Islam dalam sistem, masih lama mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melihat secara riil kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar mereka per individu. Negara akan memastikan bahwa tiap individu mampu mencukupi kebutuhan pokok mereka apakah mereka bisa makan dengan layak, memiliki pakaian yang layak yang mampu menutup aurat mereka sesuai syariat, serta memiliki tempat tinggal yang layak yang memenuhi aturan aturan syariat. Negara akan memastikan bahwa tiap-tiap individu rakyat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Sebab dalam Islam, Khalifah (Pemimpin Negara) diposisikan sebagai rain atau pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Rasulullah SAW bersabda:
الْØ¥ِÙ…َامُ الَّØ°ِÙŠ عَÙ„َÙ‰ النَّاسِ رَاعٍ ÙˆَÙ‡ُÙˆَ Ù…َسْئُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
“Penguasa yang memimpin rakyat banyak ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Atas dasar itulah maka Khalifah akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan mengambil alih pengelolaan harta milik umum berupa tambang, hutan, laut, dan lain-lain dari swasta dan akan dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk menyediakan layanan pendidikan gratis, kesehatan gratis, membangun infrastruktur untuk menyejahterakan rakyatnya, membuka pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh laki-laki dewasa dan memberikan gaji yang layak untuk mereka sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Pengelolaan kekayaan alam oleh negara ini akan mendatangkan aliran harta yang sangat banyak ke kas negara yaitu Baitul Mal.
Khalifah akan terus menerus memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang kelaparan dan tak punya tempat tinggal. Bahkan Khalifah akan berpatroli untuk melihat kehidupan rakyat secara nyata. Bukan untuk pencitraan tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang kelaparan tanpa sepengetahuannya.
Semua ini untuk menunjukkan bahwa Khilafah mampu mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara riil tidak hanya sekedar angka-angka seperti dalam sistem kapitalisme hari ini. Dimana kesejahteraan masyarakat hanya angka angka yang bahkan tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat itu sendiri. Wallaahu a’lam
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar