Tampak Pro Rakyat, Nyatanya Pro Korporat


Oleh: Eliyanti

Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,8 miliar pada tahun 2025 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim. Anggaran ini diarahkan pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perbaikan rumah bagi warga tidak mampu. Tujuannya tentu mulia, yakni untuk menekan angka kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius. Namun pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah ini mampu menyelesaikan akar masalah kemiskinan yang semakin kompleks?

Jika dilihat secara sekilas, kebijakan-kebijakan tersebut tampak sangat pro rakyat. Namun, jika ditelaah lebih dalam, terdapat kelemahan mendasar. Misalnya, program bedah rumah memang memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi tidak menyentuh akar penyebab kenapa masyarakat itu tidak mampu membangun rumah, yakni kemiskinan struktural dan minimnya akses terhadap sumber ekonomi. Demikian pula layanan kesehatan gratis sangat membantu, tetapi ketika pasien pulang ke kondisi hidup yang tetap miskin dan sulit makan, maka potensi jatuh sakit kembali tetap tinggi. Upaya-upaya yang ada terlihat lebih kepada solusi jangka pendek dan belum menyentuh aspek pembangunan ekonomi umat secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas pada bantuan material, tetapi harus menciptakan sistem yang menjamin kebutuhan dasar umat secara berkelanjutan. Islam mendorong pengelolaan kekayaan publik yang adil, distribusi zakat, infak, dan wakaf yang tepat sasaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Negara dalam Islam berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan secara langsung dan menyeluruh. Solusi yang ditawarkan Islam tidak bersifat tambal sulam, tapi menyeluruh dan menyasar ke akar masalah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan yang terlalu teknokratis dan parsial tidak akan cukup untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural. Islam mengajarkan bahwa keadilan ekonomi tercapai dengan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan publik yang benar, serta sistem distribusi yang merata. Jika semangat Islam ini diterapkan, maka upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi proyek tahunan, tetapi menjadi gerakan menyeluruh yang membawa kesejahteraan hakiki bagi seluruh lapisan masyarakat.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar