Oleh: Yeni Aidha
International monetary fund (IMF), melaporkan perkiraan tingkat pengangguran pada 2024 untuk wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia masuk kategori tertinggi diantara enam negara Asia Tenggara. IMF mendata tingkat pengangguran (unemployment rate) berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan.
Data dari badan pusat statistik (BPS) juga menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada 2014, jumlah pengangguran bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi.
Ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga siap kerja setiap tahunnya, bahkan demi bertahan hidup terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy. Mereka terpaksa mengambil pekerjaan tersebut di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dalam beberapa tahun terakhir.
Di negeri ini, sistem ekonomi kapitalisme begitu menancap kuat dibuktikan dengan adanya investasi, kapitalisasi, dan privatisasi yang selalu diambil negara sebagai dasar merancang roda ekonomi, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja bertumpu pada kebutuhan pasar industri.
Industri dalam sistem kapitalisme bertumpu pada profit oriented, bekerja dipandang sebagai faktor produksi yang biayanya bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga ketika ekonomi global tidak stabil, industri down, hingga colapse. Gelombang PHK pun tidak terhindarkan dan pengangguran semakin meningkat. Belum lagi sumber daya alam yang legal sudah dikuasai asing atas nama investasi. Padahal bentuk privatisasi sumber daya alam pasti niscaya melemahkan perekonomian rakyat. Realita inilah yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi, kapitalisasi pemilik modal di sektor sektor viral yang menyerap tenaga kerja semakin menguat. Negara abai dari tugasnya untuk mengurus rakyat. Para kapitalis bertindak sebagai regulator yang mementingkan korporat.
Rakyat membutuhkan negara raa'in, kehadiran raa'in akan mengurus rakyat, tidak berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk membuka lapangan kerja. Semua dilakukan atas dasar ketaatan negara dalam menjalankan syari'at,
Rasulullah saw. bersabda, "Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Rasulullah saw. sebagai kepala negara memberi teladan langsung bagaimana negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Ketaatan raa'in dalam mengurus rakyat akan membuat negara tersebut menerapkan sistem ekonomi Islam. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan terbuka secara luas dalam sistem ekonomi Islam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar