Oleh : Mekar Sari (Ibu Generasi)
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan skema distribusi yang disesuaikan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya telah menerbitkan edaran dan melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi agar pelaksanaan MBG menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat, kearifan lokal, serta aturan yang berlaku di daerah masing-masing. (tvonenews.com, 16-2-2026)
Namun, pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadan berisiko menyimpang dari tujuan utama diadakannya program MBG. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jika yang diutamakan ialah memberantas stunting melalui program MBG.
Pendapat Para Ahli
Di antara pengamat yang mengkritisi misalnya, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Untuk diketahui, sejumlah makanan kering MBG yang diberikan selama Ramadan antara lain kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, hingga abon. Menurutnya, lebih baik diberikan bahan baku masakan untuk satu minggu, karena kalau makanan kering berpeluang besar sekali tidak sesuai pemenuhan gizinya. Bahkan, melenceng dari tujuan mulianya pemerintah.
Eliza menyarankan agar pemerintah mengganti skema makanan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang, seperti beras, sayuran, protein, buah, susu, dan kacang hijau. Paket tersebut dapat diberikan secara mingguan kepada murid dan orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadan. Menurutnya, makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain.
Eliza juga mengingatkan agar penyesuaian menu MBG selama Ramadan tidak bersifat simbolik semata seperti kurma dan susu tanpa keseimbangan makro-mikronutrien lainnya, karena dampak gizinya bisa lebih rendah dibanding menu reguler. Dari sisi pasar, Eliza menyoroti potensi tekanan harga pangan akibat lonjakan permintaan komoditas tertentu, terutama kurma yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Tanpa adanya MBG pun harga pangan seperti daging ayam dan telur biasanya sudah meningkat selama Ramadan akibat lonjakan permintaan, sementara pasokan terbatas oleh siklus produksi. Apabila tidak dikelola dengan perencanaan pengadaan yang matang, MBG berpotensi memperburuk tekanan harga pangan Ramadan.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada desain pelaksanaan serta integrasinya dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional agar harga-harga pangan relatif stabil dan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah bawah. (Ekonomibisnis.com, 16-2-2026)
Selain itu, menurut ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menilai skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada saat bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing. "Kok dipaksain banget?" Kenapa tidak memberdayakan keluarga Indonesia masak dari dapur sendiri? Tinggal bagi bahan mentah. Keluarga yang membuat disiplin sahur, takjil, dan makan malam itu dimungkinkan. Bukan BGN.
Menurutnya, tidak semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menjamin mengikuti panduan persis dan sama seperti Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026. Dalam SE disebutkan bahwa selama periode bulan Ramadan, penerima manfaat akan menerima menu MBG dalam paket kemasan sehat yang makanannya tidak menggunakan produk pabrikan ultra processed food (UPF). (Mediaindonesia.com 15-02-2026)
Kepentingan Kapitalis
Walau para ahli gizi sudah bersuara sesuai kapasitasnya di bidang gizi, tetapi pemerintah tetap menjalankan proyek MBG di bulan Ramadan. Tak heran program terus berjalan, karena dalam sistem kapitalisme, kebijakan pemerintah berpijak pada paradigma kapitalistik yang fokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemaslahatan rakyat, dan tidak berpijak pada syariat. Padahal, para ahli gizi sudah bersuara untuk kepentingan masyarakat dan memikirkan faktor efektifitas.
Diketahui, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bervariasi tergantung populasi wilayah, dengan proyeksi kebutuhan sekitar 70–80 unit per kabupaten untuk melayani area tersebut. Secara total, pemerintah menargetkan operasional 35.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia pada 2026. Untuk wilayah Banten, diperkirakan membutuhkan 1.300 SPPG.
Teekait dana, pembangunan satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan dana investasi awal berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp4,5 miliar, yang mencakup pembangunan fisik, alat masak, dan kendaraan operasional. Selain itu, dapur menerima insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari atau hampir Rp1 miliar per bulan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menghabiskan dana sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1,2 triliun per hari saat beroperasi penuh pada tahun 2026. Dana ini ditujukan untuk melayani 82,9 juta hingga 83 juta penerima manfaat, dengan biaya per porsi sekitar Rp 15.000, yang langsung disalurkan ke satuan layanan gizi. Melihat dana sebanyak ini, tentu sudah membayangkan bagai sebuah bisnis yang menggiurkan bagi para kapitalis.
Pandangan Islam
Dalam Islam, negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atau primer bagi seluruh warga negara Khilafah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan ini dengan memastikan par kepala keluarga bisa bertanggung jawab menunaikan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga (anak dan istri). Jika negara melihat ada kepala keluarga belum bisa menunaikan kewajibannya memenuhi nafkah, maka negara akan membantunya dengan memperluas lapangan pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki kepala keluarga tersebut. Sehingga setiap kepala keluarga bisa memberikan kebutuhan pokoknya dengan baik dan layak serta bergizi.
Selain itu, negara di dalam Islam menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan gratis. Sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara di dalam Islam sebagai raa'in (pelayan) umat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat. Pemimpin dalam Islam sadar dan paham, bahwa jabatan yang diembannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah suatu saat nanti di akhirat. Oleh karena itu, Khalifah sebagai pemimpin negara akan melakukan yang terbaik sesuai syariat.
Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program menyejahterakan rakyat yaitu dari kas negara (baitulmal). Dana di baitulmal diperoleh dari fa'i, kharaj, harta milik umum, dan zakat. Negara sebagai ra'in harus menjaga amanah dalam mengelola keuangan di baitulmal, sesuai dengan fungsi dan skala prioritas, bukan soal kemanfaatan semata. Tidak ada celah untuk membisniskan program dalam melayani rakyat. Karena tujuan utama melayani adalah semata untuk meraih rida Allah.
Khatimah
Khilafah, selama berabad-abad menjamin kesejahteraan warga negara. Dalam hal ini, Will Durant jelas mengatakan, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization). Allahua'lam Bishawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar