Oleh: Inge Oktavia Nordiani
Gaza sudah terlalu lama terluka. Mereka dibantai, rumah dihancurkan, keluarga dipisah dan dihilangkan. Kini berita yang santer dibicarakan hanya menambah perih luka Gaza yaitu berdirinya Board of Peace atau Dewan Perdamaian (BoP). BoP adalah badan internasional yang mempunyai fungsi dalam mengawasi masalah administrasi hingga stabilitas keamanan Palestina. Selain itu, anggota badan ini turut mengawasi rekonstruksi terehabilitasi negara tersebut secara bertahap. Menteri Luar Negeri, Sugiono mengatakan "Board of Peace adalah suatu badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza,". Menurutnya, dewan ini merupakan solusi dua negara yang real. Ia juga menyebut langkah ini selaras dengan harapan negara Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Palestina. Namun apakah benar hal ini adalah solusi?
Publik dihadapkan dengan dua kubu antara pro dan kontra kebijakan pemerintah. Dua organisasi besar sebagai representasi umat di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap kontra. "Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina. "Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya. Lebih lanjut, Kiai Cholil menerangkan keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.
As dan Israel sangat berambisi untuk menguasai Gaza dan menghilangkan jejak genosida dengan misi membangun new Gaza tampak siasat AS untuk menguasai dan mengendalikan Gaza secara total. Bahasa mereka adalah hanya dengan bahasa perang. Upaya untuk mendamaikan tidak akan pernah terjadi kecuali dengan perdamaian yang licik. BoP belum berjalan saja bisa kita saksikan bersama Israel tetap membombardir Gaza. Bukan hanya sekali setelah gencatan senjata dilakukan. Oleh karena itu, aroma busuk gagasan BoP akan segera tercium. Bukanlah solusi melainkan sebuah amunisi gaya baru untuk merayu Palestina. Secara terang benderang tampak dengan tidak dilibatkannya Palestina dalam gagasan tersebut.
Semakin jelas bahwa solusi hakiki bukanlah di meja perundingan melainkan mengusir zionis yahudi dari tanah Palestina. Upaya perwujudannya adalah dengan jihad yang digerakkan oleh Kholifah. Faktanya sepanjang sejarah hanya pada era khilafahlah kemuliaan Islam, darah dan kehormatan kaum muslim benar-benar terjaga. Seharusnya kamu muslimin menghujamkan dalam dirinya sebuah sikap yang dicontohkan oleh Khalifah, Sultan Abdul Hamid 2 penguasa khilafah Utsmaniyah. Pada saat itu tokoh zionis Yahudi pernah menawarkan harta dalam jumlah yang sangat besar kepada sang khalifah agar diberikan hak atas tanah Palestina. Namun jawaban khalifah sangat tegas, "Aku tidak akan menyerahkan walau sejengkal tanah itu! ia bukan milikku ia adalah milik umat Islam!" (Muhammad harb, Abdul Hamid II, Akhir as-salathin Al utsmaniyyin al-Kibar, halm. 123-125).
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar