Oleh : Ari Sofiyanti
Tanah Al Quds, semenjak kehilangan Khilafah sebagai pelindungnya, tak pernah sepi oleh luka. Begitu lama penduduk Palestina berharap saudara muslim menolongnya, namun hal itu tak kunjung terjadi jua. Negeri-negeri muslim tetap diam tanpa memiliki ketangguhan untuk menghukum penjahat genosida Israel. Di antara pengkhianatan-pengkhianatan yang telah dilakukan negeri-negeri muslim, kini sebagian dari mereka bergabung dalam agenda internasional BoP (Board of Peace). Termasuk negeri kita Indonesia.
BoP adalah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS, Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi Palestina. Pertemuan pertama BoP telah digelar di Washington D. C dan Presiden Prabowo menjadi salah satu tamu kehormatan di sana. Usai pertemuan itu Presiden Prabowo dengan bangga mengatakan akan mengirim 8000 pasukan TNI ke Gaza untuk bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Bahkan Indonesia telah diberikan posisi prestisius yaitu sebagai Wakil Komandan atau Deputy Commander ISF.
Stabilisasi dan perdamaian yang digaungkan dari lembaga ini nyatanya hanyalah sandiwara, sama seperti apa yang telah dilakukan PBB. Mereka menawarkan perdamaian yang dibungkus dengan kata-kata manis kemanusiaan, diplomasi, two state solution dan stabilitas global. Tapi kenyataannya rakyat Palestina tidak pernah berhenti menderita. Netanyahu sendiri telah menolak kemerdekaan Palestina dengan tegas. Gencatan senjata yang berulang kali diumumkan, hanya sedikit meredam kebisingan protes dunia kepada Israel dan sekutunya. Di balik itu Israel selalu melanggarnya.
Board of Peace sesungguhnya adalah alat politik elit global untuk mencapai kepentingan mereka. Negara penggagasnya, Amerika, adalah negara kapitalis yang hampir selalu menjadi dalang di balik konflik negara-negara dunia. Amerika selaku negara adidaya selalu memiliki agenda permainan politik di negara-negara lain untuk mengamankan posisi nomor satunya. Jadi, apa yang dihasilkan Amerika lewat Board of Peace bukanlah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina tapi mengatur kepentingan mereka dan menjaga kepentingan Israel. Bukankah selama ini Amerika juga yang menyokong peperangan dan pembantaian yang dilakukan Israel? Melansir dari Al Jazeera, AS telah menggelontorkan dana sebesar sebesar US$ 21 miliar atau setara Rp 348 triliun untuk mendanai perang Israel di Timur Tengah. (Tempo.co)
Sehingga Pengiriman ribuan pasukan TNI ke Palestina juga menjadi pertanyaan besar yang mungkin telah kita tahu jawabannya, bahwa misi itu tidak akan pernah benar-benar ditujukan untuk membebaskan Palestina. Hal itu, sekali lagi, karena negara perampok dan penjajah tidak akan pernah berniat menghentikan genosida sebelum tujuan mereka tercapai. Yaitu penguasaan Palestina secara penuh. Mereka hendak menormalkan genosida yang terjadi bertahun-tahun tanpa menghukum penjahat kemanusiaan Israel. Di samping itu mereka juga mendapat keuntungan ekonomi dari perjanjian-perjanjian yang dihasilkan. Seperti Indonesia yang harus melonggarkan aturan kehalalan produk impor dari Amerika, membeli pesawat Boeing Amerika, impor energi, membuka akses data pada Amerika, membatasi smelter nikel dan tembaga, mengikuti kebijakan luar negeri Amerika hingga memberikan izin operasional perusahaan energi dari Israel (PT Omat) di Maluku Utara. Terang bahwa hal ini adalah neoimperialisme yang dibungkus dengan kalimat perjanjian. Mirisnya, pemimpin Indonesia menjadikan pihak imperialis sebagai sahabat dan menyerahkan negara ini pada mereka.
Para pasukan TNI yang berangkat ke Gaza mungkin adalah orang-orang dengan hati tulus yang siap membantu rakyat Gaza. Namun di bawah kendali Amerika dan Israel, mampukah tentara kita dapat menghentikan serangan-serangan Israel? Ada kekhawatiran yang mengusik. Bilamana tentara kita hanya bisa diam melihat pembantaian di Palestina tanpa mampu berbuat apa-apa? Atau hanya mampu membantu membangun sekolah-sekolah sementara ribuan anak-anak Gaza dibunuh di depan mata.
Apa yang harus dilakukan negeri muslim bukan tunduk pada penjajah yang telah menghancurkan saudara-saudara muslim kita dan bergabung dalam BoP bersama mereka. Sebagai negeri muslim, kita memiliki kewajiban menolong Palestina. Kewajiban itu datang dari perintah Allah Swt sekaligus metode yang wajib dilaksanakan untuk menyelesaikan problem ini. Jadi, solusi hakiki yang diambil kaum muslim haruslah dari syariat Islam.
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (Al Baqoroh 190 - 191).
Jadi, jihad adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Palestina, bukan two state solution yang digaungkan oleh Amerika. Sungguh keadilan telah hilang jika para pembunuh brutal dinormalisasi dan hidup tenang, alih-alih mendapat hukuman setimpal atas kejahatannya. Apalagi Netanyahu dengan terang menolak kemerdekaan Palestina. Israel tidak akan pernah berhenti sebelum mereka menguasai Palestina secara penuh.
Jika demikian, apa yang bisa kita harapkan dari BoP dan pengiriman TNI ke Palestina? Sementara permainan BoP ini lebih memposisikan Amerika seperti ketua geng dan Indonesia seperti pengikutnya. Selama itu, Indonesia hanya akan tunduk patuh dengan regulasi Amerika dan Israel.
Hari ini, negeri-negeri kaum muslim tidak mampu mengirim pasukan untuk memerangi Israel karena tersandera kepentingan politik nasionalnya sendiri. Negara-negara dunia dipecah dan disekat-sekat oleh para pemenang Perang Dunia II agar mudah dikendalikan. Maka, agar bisa menunaikan kewajiban jihad, negara harus kuat dan adidaya. Agar negeri muslim menjadi negeri yang kuat dan adidaya, tidak ada pilihan lain kecuali harus bersatu. Persatuan itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan institusi Khilafah, yaitu negara persatuan kaum muslim seluruh dunia yang berbasis akidah Islam dan menerapkan syariat kaffah. Islam harus menjadi ideologi dalam negara Khilafah dan dalam diri setiap muslim karena ideologi Islam adalah satu-satunya ideologi yang shohih dan dapat membawa rahmat bagi semesta alam.
Wallahu a’lam bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar