Polemik Jalan Berlubang: Masalah Abadi dalam Sistem Demokrasi


Oleh: Dini Koswarini

Kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang kembali memakan korban. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh di jembatan layang Cikampek pada Ahad (1/2/2026). Jalan berlubang yang tergenang air menjadi pemicu utama kecelakaan tersebut. Kasus ini bukan yang pertama, dan tampaknya bukan pula yang terakhir.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik Jalan Pantura Subang. Lubang-lubang besar menganga di badan jalan, menyerupai kubangan, dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ironisnya, ruas Pantura merupakan jalur vital nasional yang menopang distribusi logistik dan mobilitas masyarakat lintas daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan masih jauh dari kata aman dan layak.


FAKTA YANG TERUS BERULANG

Jalan berlubang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah struktural yang terus berulang dari tahun ke tahun. Setiap musim hujan, berita tentang kecelakaan akibat jalan rusak kembali menghiasi media. Pemerintah sering berdalih pada faktor cuaca, beban kendaraan berat, atau keterbatasan anggaran. Namun, alasan-alasan ini tidak cukup menjawab satu pertanyaan mendasar: mengapa masalah yang sama tak pernah benar-benar selesai?

Lebih menyedihkan lagi, korban dari buruknya infrastruktur ini mayoritas berasal dari rakyat kecil—pengendara motor, pekerja harian, dan masyarakat biasa yang menggantungkan hidupnya pada jalan raya. Nyawa melayang, luka parah terjadi, sementara tanggung jawab negara seringkali berhenti pada sekadar perbaikan tambal sulam.


KEGAGALAN SISTEMIK DALAM SISTEM KAPITALISME

Fenomena jalan berlubang adalah potret nyata kesenjangan fasilitas umum dalam naungan sistem demokrasi kapitalisme. Dalam paradigma kapitalisme, pembangunan sering diletakkan dalam kerangka untung-rugi dan orientasi bisnis. Infrastruktur tidak sepenuhnya dipandang sebagai hak rakyat, melainkan sebagai proyek ekonomi yang membuka peluang keuntungan.

Akibatnya, negara kerap lalai dalam mengurus kepentingan publik ketika tidak memberikan nilai ekonomis yang signifikan. Pembangunan jalan menjadi ladang basah bagi para pemilik modal dan pihak-pihak yang diberi kewenangan. Praktik penyelewengan dana, pengurangan kualitas material, hingga proyek asal jadi menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas.

Dalam sistem ini, rakyat sering kali hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang dilayani. Pengawasan lemah, akuntabilitas rendah, dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera semakin memperparah kondisi. Maka wajar jika hasil pembangunan jalan tidak bertahan lama dan terus menelan korban.


FASILITAS UMUM / JALAN SEBAGAI AMANAH DALAM SISTEM ISLAM

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, Islam memandang fasilitas umum—termasuk jalan raya—sebagai kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Jalan bukan komoditas bisnis, melainkan sarana pelayanan publik yang harus dijaga kualitas dan keamanannya.

Dalam sistem Islam, pengelolaan infrastruktur dilakukan dengan orientasi pelayanan, bukan keuntungan. Negara bertanggung jawab penuh memastikan pembangunan dilakukan secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Ruang bagi praktik korupsi dipersempit melalui sistem pengawasan yang ketat, sanksi tegas, serta kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan.

Sejarah Islam memberi teladan nyata. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ia takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika seekor keledai saja terperosok akibat jalan rusak, apalagi jika sampai merenggut nyawa manusia. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang amanah kepemimpinan dan keselamatan rakyat.

Karena itu, penerapan sistem Islam bukan sekadar wacana ideologis, melainkan solusi nyata untuk mengakhiri problem abadi seperti jalan berlubang. Sistem ini melahirkan pemimpin yang sadar bahwa jabatan adalah amanah, dan bahwa setiap nyawa rakyat adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. 

Wallahu a'lam bisshawab




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar